alexametrics
31.9 C
Probolinggo
Thursday, 29 July 2021

Hentikan Proyek Pengurukan di Sebani, Beri Teguran Kedua

GADINGREJO, Radar Bromo – Satpol PP Kota Pasuruan kembali menghentikan proyek pengurukan tanah kavling di Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, tepatnya di depan SMAN 3 Kota Pasuruan. Pasalnya pengerjaan pengurukan itu belum dilengkapi izin. Terhitung, Satpol PP telah memberikan teguran dua kali pada pelaksana proyek.

Penghentian pengurukan oleh Satpol PP dilakukan sekitar pukul 11.00. Tidak ada perlawanan dari pihak pelaksana karena penanggung jawab yang merupakan perwakilan dari PT Azahra, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pihak penanggung jawab menyadari kesalahannya dan berjanji segera mengurus izin pelaksanaan proyek pada bagian perizinan.

Kasatpol PP Kota Pasuruan, Muhammad Nur Fadholi mengungkapkan, awalnya Satpol PP menerima laporan masyarakat sekitar adanya proyek pengurukan pada Senin lalu (12/7). Saat itu masyarakat mengeluh karena dampak debu proyek mengenai permukiman warga. Satpol PP lantas menindaklanjuti informasi ini dengan mendatangi lokasi.

Saat itu Pol PP ditemui oleh perwakilan dari PT Azahra selaku penanggung jawab. Ternyata proyek ini belum berizin. Karena itu pihaknya memberikan teguran pertama dan meminta proyek dihentikan. Namun teguran ini tidak lantas membuat PT Azahra segera mengurus izin pengerjaan tersebut. Usai sempat terhenti, proyek kembali dilanjukan kemarin (21/7).

“Ada warga yang mengabari kami jika proyek berlanjut. Ternyata saat dicek, izin masih belum juga diurus. Akhirnya langsung kami hentikan dan kami berikan teguran kedua,” ungkap Nur Fadholi.

Dalam teguran kedua ini, penanggung jawab di lokasi menyebut pihaknya akan segera mengomunikasikan kepada PT Azahra selaku pengembang. Satpol PP juga mengancam jika pengurukan masih berlanjut tanpa dilengkapi izin, maka akan diberikan teguran ketiga dan langsung menjalani proses hukum berupa persidangan tindak pidana ringan (tipiring).

“Penanggung jawab di lapangan menyanggupi permintaan kami. Jika memang masih tidak berizin ya proses hukum akan menanti. Katanya pengurukan kavling ini untuk pembangunan perumahan,” terang Nur Fadholi. (riz/fun)

GADINGREJO, Radar Bromo – Satpol PP Kota Pasuruan kembali menghentikan proyek pengurukan tanah kavling di Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, tepatnya di depan SMAN 3 Kota Pasuruan. Pasalnya pengerjaan pengurukan itu belum dilengkapi izin. Terhitung, Satpol PP telah memberikan teguran dua kali pada pelaksana proyek.

Penghentian pengurukan oleh Satpol PP dilakukan sekitar pukul 11.00. Tidak ada perlawanan dari pihak pelaksana karena penanggung jawab yang merupakan perwakilan dari PT Azahra, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pihak penanggung jawab menyadari kesalahannya dan berjanji segera mengurus izin pelaksanaan proyek pada bagian perizinan.

Kasatpol PP Kota Pasuruan, Muhammad Nur Fadholi mengungkapkan, awalnya Satpol PP menerima laporan masyarakat sekitar adanya proyek pengurukan pada Senin lalu (12/7). Saat itu masyarakat mengeluh karena dampak debu proyek mengenai permukiman warga. Satpol PP lantas menindaklanjuti informasi ini dengan mendatangi lokasi.

Saat itu Pol PP ditemui oleh perwakilan dari PT Azahra selaku penanggung jawab. Ternyata proyek ini belum berizin. Karena itu pihaknya memberikan teguran pertama dan meminta proyek dihentikan. Namun teguran ini tidak lantas membuat PT Azahra segera mengurus izin pengerjaan tersebut. Usai sempat terhenti, proyek kembali dilanjukan kemarin (21/7).

“Ada warga yang mengabari kami jika proyek berlanjut. Ternyata saat dicek, izin masih belum juga diurus. Akhirnya langsung kami hentikan dan kami berikan teguran kedua,” ungkap Nur Fadholi.

Dalam teguran kedua ini, penanggung jawab di lokasi menyebut pihaknya akan segera mengomunikasikan kepada PT Azahra selaku pengembang. Satpol PP juga mengancam jika pengurukan masih berlanjut tanpa dilengkapi izin, maka akan diberikan teguran ketiga dan langsung menjalani proses hukum berupa persidangan tindak pidana ringan (tipiring).

“Penanggung jawab di lapangan menyanggupi permintaan kami. Jika memang masih tidak berizin ya proses hukum akan menanti. Katanya pengurukan kavling ini untuk pembangunan perumahan,” terang Nur Fadholi. (riz/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU