alexametrics
30.9 C
Probolinggo
Thursday, 29 July 2021

DPRD Kota Pasuruan Minta Keterbukaan Informasi Anggaran Covid-19

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan tetap menyoroti penggunaan anggaran selama pandemi. Bahkan DPRD meminta Pemkot Pasuruan terbuka soal penggunaan anggaran penanganan pandemi. Itu terangkum saat rapat Paripurna digelar Rabu (21/7).

Peserta yang hadir dalam rapat paripurna kedua itu sangat terbatas. Sebagian besar mengikuti secara virtual daring karena masih dalam masa PPKM Darurat. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020. Penanganan Covid-19 tidak lepas dari pembahasan.

Sebagaimana yang diungkapkan Ketua Fraksi PKS R Imam Joko Sih Nugroho. Dia mempertanyakan anggaran Covid-19 pada 2020. Mulai dari keseluruhan anggaran hingga penggunaannya secara rinci. Baik anggaran yang bersumber dari APBD yang melekat di masing-masing perangkat daerah maupun anggaran yang bersumber dari BTT atau belanja tidak terduga.

“Jadi kami perlu tahu berapa total anggarannya dan seperti apa realisasinya,” kata Imam.

Sedangkan tahun ini, pemerintah kembali melakukan refocusing anggaran. Khususnya yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Beberapa waktu lalu, Pemkot juga kembali berencana melakukan refocusing anggaran. Sebab kasus Covid-19 yang kembali melonjak, memerlukan anggaran lebih banyak.

“Informasi ini sangat penting karena juga akan menjadi bahan kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” terangnya.

Dia mengaku, selama ini DPRD kurang mendapat informasi yang jelas terkait penanganan Covid-19. Kondisi ini, kata Imam, jauh berbeda ketika Pansus Covid-19 yang dibentuk DPRD tahun lalu masih bekerja. Minimnya informasi tersebut, tentu juga berdampak pada tidak maksimalnya pengawasan DPRD. Lantaran itu, pihaknya berharap keterbukaan informasi mengenai penanganan Covid-19.

“Memang informasi-informasi yang masuk secara resmi kepadaanggota dewan tidak selancar ketika masih ada Pansus Covid-19. Kami meminta kelancaran informasi ini menjadi perhatian super serius Wali Kota dan Ketua DPRD,” katanya. (tom/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan tetap menyoroti penggunaan anggaran selama pandemi. Bahkan DPRD meminta Pemkot Pasuruan terbuka soal penggunaan anggaran penanganan pandemi. Itu terangkum saat rapat Paripurna digelar Rabu (21/7).

Peserta yang hadir dalam rapat paripurna kedua itu sangat terbatas. Sebagian besar mengikuti secara virtual daring karena masih dalam masa PPKM Darurat. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020. Penanganan Covid-19 tidak lepas dari pembahasan.

Sebagaimana yang diungkapkan Ketua Fraksi PKS R Imam Joko Sih Nugroho. Dia mempertanyakan anggaran Covid-19 pada 2020. Mulai dari keseluruhan anggaran hingga penggunaannya secara rinci. Baik anggaran yang bersumber dari APBD yang melekat di masing-masing perangkat daerah maupun anggaran yang bersumber dari BTT atau belanja tidak terduga.

“Jadi kami perlu tahu berapa total anggarannya dan seperti apa realisasinya,” kata Imam.

Sedangkan tahun ini, pemerintah kembali melakukan refocusing anggaran. Khususnya yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Beberapa waktu lalu, Pemkot juga kembali berencana melakukan refocusing anggaran. Sebab kasus Covid-19 yang kembali melonjak, memerlukan anggaran lebih banyak.

“Informasi ini sangat penting karena juga akan menjadi bahan kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” terangnya.

Dia mengaku, selama ini DPRD kurang mendapat informasi yang jelas terkait penanganan Covid-19. Kondisi ini, kata Imam, jauh berbeda ketika Pansus Covid-19 yang dibentuk DPRD tahun lalu masih bekerja. Minimnya informasi tersebut, tentu juga berdampak pada tidak maksimalnya pengawasan DPRD. Lantaran itu, pihaknya berharap keterbukaan informasi mengenai penanganan Covid-19.

“Memang informasi-informasi yang masuk secara resmi kepadaanggota dewan tidak selancar ketika masih ada Pansus Covid-19. Kami meminta kelancaran informasi ini menjadi perhatian super serius Wali Kota dan Ketua DPRD,” katanya. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU