alexametrics
28C
Probolinggo
Saturday, 23 January 2021

Tujuh Saksi Perkuat Dakwaan JPU atas Terdakwa SDN Gentong

PASURUAN, Radar Bromo – Sidang dugaan kasus korupsi proyek rehabilitasi gedung SDN Gentong terus bergulir. Senin (16/11), sebanyak tujuh saksi memberikan kesaksian pada terdakwa Muhammad Rizal. Mereka semua memperkuat dakwaan JPU tentang adanya dugaan korupsi pada proyek rehab itu.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya itu, mengagendakan pembuktian. JPU Kejari Kota Pasuruan pun menghadirkan beberapa saksi.

“Dalam perkara ini, ada 20 saksi yang masuk dalam berita acara. Tetapi yang dihadirkan dalam persidangan tidak semuanya,” ungkap Widodo Pamudji, JPU Kejaksaan Kota Pasuruan.

Senin (16/11), pihaknya menghadirkan tujuh saksi ke muka majelis hakim. Di antaranya ialah pejabat dan pensiunan pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Yaitu Siti Zuniati, Subandrio, Endang Nurmiyati. Selain itu, ada juga saksi Achmad Fauzi, Atok Baihaqi, Muhamad Zainulah, dan Siti Mariyam.

“Pada intinya keterangan para saksi yang sudah kami hadirkan dalam sidang yang lalu itu sudah menguatkan dakwaan,” ungkap Widodo.

Kendati demikian, Widodo mengatakan pihaknya masih berencana menghadirkan sejumlah saksi lain. Hal itu dilakukan untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan.

“Dalam sidang selanjutnya kemungkinan ada tujuh atau delapan saksi lagi yang akan kami hadirkan,” terang Widodo.

Saat proyek rehabilitasi gedung sekolah berlangsung pada 2012, Muhammad Rizal selaku terdakwa merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kasus itu, ASN tersebut didakwa telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 85 juta berdasarkan perhitungan BPKP.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 3 jo 18 ayat 1 huruf d UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, perbuatan terdakwa melanggar pasal 9 UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor. (tom/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU