alexametrics
26.4 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Plt Kepala Kemenag Dapat Gratifikasi, Bantu Cari Data Penerima BOP

PASURUAN, Radar Bromo – Duit pemotongan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang mengalir kepada Plt Kepala Kemenag Kota Pasuruan Munif (MF) bukan tanpa musabab. Uang itu diduga merupakan hadiah atau gratifikasi atas peran MF.

MF ikut membantu dalam menyiapkan penyaluran BOP tersebut. Dia membantu tersangka pemotongan dana BOP Madin untuk menyiapkan data Madin yang menerima BOP.

Dari sana, MF pun diduga diberi hadiah atau gratifikasi berupa uang. Sejauh ini, uang yang berhasil disita dari MF nilainya Rp 15 juta. Uang itu diberikan langsung oleh NR alias FQ di rumah MF.

Namun tim penyidik menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pasuruan Maryadi Idham Khalid, akan mendalami lagi. Ada kemungkinan, MF menerima lebih banyak dari jumlah tersebut.

“Tersangka MF ini kalau boleh saya runut, dalam kapasitasnya sebagai Plt dia pernah didatangi orang-orang dari rumah aspirasi Moekhlas Sidik,” katanya.

Dia tak menjelaskan kapan pertemuan itu. Yang jelas, beberapa orang yang disebut berasal dari rumah aspirasi anggota DPR RI Moekhlas Sidik itu datang untuk meminta bantuan MF. Sekitar awal 2020. Ketika Kemenag RI berencana meluncurkan BOP untuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di seluruh daerah.

“Yang datang itu meminta data emis lembaga madin kepada tersangka MF,” kata Maryadi.

Emis merupakan singkatan dari Education Management Information System. Semacam basis data yang berisi data-data lembaga pendidikan agama Islam. Termasuk data madin.

“Karena lembaga yang tidak masuk dalam data emis tidak bisa menerima BOP,” imbuh Maryadi.

Akan tetapi, permintaan itu tidak langsung dipenuhi begitu saja. MF mengatakan, bahwa hal itu mesti dilakukan secara prosedural.

“Saat dimintai data saudara MF ini tanya, mana suratnya kalau memang butuh data?,” beber Maryadi.

Beberapa waktu setelah itu, utusan dari rumah aspirasi kembali mendatangi MF. Kali ini membawa surat permintaan data secara resmi. Surat itu ditandatangani pemimpin rumah aspirasi Moekhlas Sidik, yakni RH yang kini juga berstatus tersangka. Karena sudah memenuhi prosedur permintaan data, MF pun bergerak.

“Pengakuannya langsung didisposisikan ke bawahannya. Yakni Kasi PD Pontren. Agar segera dicarikan data yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dalam hal ini lanjut Maryadi, keterlibatan oknum pejabat Kemenag Kota Pasuruan hanya berhenti di MF. Karena Kasi PD Pontren maupun operator data emis hanya menjalankan perintah atasan.

“Jadi operator datanya tidak tahu. Semata-mata melaksanakan perintah,” katanya.

Setelah data emis itu terkumpul, MF menyerahkannya ke oknum dari rumah aspirasi. Data itu yang kemudian juga menjadi rujukan untuk menetapkan SK lembaga madin yang bakal menerima BOP.

Dalam urusan inilah, tim penyidik menduga ada permufakatan antara MF dengan RH maupun NR. Sehingga, sebagian duit pemotongan BOP lantas mengalir ke MF.

“Setelah bantuan disalurkan melalui BNI, terjadi pemotongan. Kemudian saudara MF menerima pemberian dari dana BOP yang dipotong,” bebernya. (tom/hn)

PASURUAN, Radar Bromo – Duit pemotongan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang mengalir kepada Plt Kepala Kemenag Kota Pasuruan Munif (MF) bukan tanpa musabab. Uang itu diduga merupakan hadiah atau gratifikasi atas peran MF.

MF ikut membantu dalam menyiapkan penyaluran BOP tersebut. Dia membantu tersangka pemotongan dana BOP Madin untuk menyiapkan data Madin yang menerima BOP.

Dari sana, MF pun diduga diberi hadiah atau gratifikasi berupa uang. Sejauh ini, uang yang berhasil disita dari MF nilainya Rp 15 juta. Uang itu diberikan langsung oleh NR alias FQ di rumah MF.

Namun tim penyidik menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pasuruan Maryadi Idham Khalid, akan mendalami lagi. Ada kemungkinan, MF menerima lebih banyak dari jumlah tersebut.

“Tersangka MF ini kalau boleh saya runut, dalam kapasitasnya sebagai Plt dia pernah didatangi orang-orang dari rumah aspirasi Moekhlas Sidik,” katanya.

Dia tak menjelaskan kapan pertemuan itu. Yang jelas, beberapa orang yang disebut berasal dari rumah aspirasi anggota DPR RI Moekhlas Sidik itu datang untuk meminta bantuan MF. Sekitar awal 2020. Ketika Kemenag RI berencana meluncurkan BOP untuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di seluruh daerah.

“Yang datang itu meminta data emis lembaga madin kepada tersangka MF,” kata Maryadi.

Emis merupakan singkatan dari Education Management Information System. Semacam basis data yang berisi data-data lembaga pendidikan agama Islam. Termasuk data madin.

“Karena lembaga yang tidak masuk dalam data emis tidak bisa menerima BOP,” imbuh Maryadi.

Akan tetapi, permintaan itu tidak langsung dipenuhi begitu saja. MF mengatakan, bahwa hal itu mesti dilakukan secara prosedural.

“Saat dimintai data saudara MF ini tanya, mana suratnya kalau memang butuh data?,” beber Maryadi.

Beberapa waktu setelah itu, utusan dari rumah aspirasi kembali mendatangi MF. Kali ini membawa surat permintaan data secara resmi. Surat itu ditandatangani pemimpin rumah aspirasi Moekhlas Sidik, yakni RH yang kini juga berstatus tersangka. Karena sudah memenuhi prosedur permintaan data, MF pun bergerak.

“Pengakuannya langsung didisposisikan ke bawahannya. Yakni Kasi PD Pontren. Agar segera dicarikan data yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dalam hal ini lanjut Maryadi, keterlibatan oknum pejabat Kemenag Kota Pasuruan hanya berhenti di MF. Karena Kasi PD Pontren maupun operator data emis hanya menjalankan perintah atasan.

“Jadi operator datanya tidak tahu. Semata-mata melaksanakan perintah,” katanya.

Setelah data emis itu terkumpul, MF menyerahkannya ke oknum dari rumah aspirasi. Data itu yang kemudian juga menjadi rujukan untuk menetapkan SK lembaga madin yang bakal menerima BOP.

Dalam urusan inilah, tim penyidik menduga ada permufakatan antara MF dengan RH maupun NR. Sehingga, sebagian duit pemotongan BOP lantas mengalir ke MF.

“Setelah bantuan disalurkan melalui BNI, terjadi pemotongan. Kemudian saudara MF menerima pemberian dari dana BOP yang dipotong,” bebernya. (tom/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/