alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Perlu Kaji Kenaikan Upah Jukir, Pertimbangkan Pelayanan Maksimal

GADINGREJO, Radar Bromo – Sudah dua tahun upah juru parkir (jukir) di Kota Pasuruan stagnan. Sejumlah jukir pun berharap upahnya bisa naik. Namun, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan menyebut memerlukan sejumlah pertimbangan dan kajian.

Kabid Lalin Dishub Kota Pasuruan Andriyanto mengatakan, di Kota Pasuruan ada 113 jukir resmi. Mereka tersebar di 86 titik area parkir. Setiap bulan para jukir itu mendapatkan upah Rp 700 ribu. Besaran upah ini tak pernah naik sejak 2020.

Pihaknya mengamini jika upah yang diberikan masih jauh dari upah minimum kota (UMK) Kota Pasuruan. UMK-nya mencapai Rp 2,5 juta. Keinginan untuk menaikkan upah pun ada. Tapi, perlu pertimbangan.

“Memang saat ini kami akui jauh dari UMK. Dan ini tidak mengalami perubahan selama dua tahun. Untuk kenaikan perlu melihat kekuatan anggaran yang dimiliki dan kelayakan,” ujarnya.

Saat ini, kata Andriyanto, pihaknya sedang memaksimalkan layanan jukir terhadap kendaraan di Kota Pasuruan. Agar mereka memberikan layanan semakin baik dan tanpa adanya pungutan liar. Berupa penarikan uang secara memaksa.

Bila layanan semakin baik dan masyarakat puas, jika memungkinkan dengan kekuatan anggaran Pemkot, maka pihaknya akan berupaya menaikkan upahnya. Katanya, hal ini menjadi faktor utama dalam pertimbangan kenaikan upah jukir.

“Pelayanan jukir yang baik itu harus maksimal. Kalau anggaran ada dan layanan baik, bisa diupayakan untuk kenaikannya,” ujar Andri. (riz/rud)

GADINGREJO, Radar Bromo – Sudah dua tahun upah juru parkir (jukir) di Kota Pasuruan stagnan. Sejumlah jukir pun berharap upahnya bisa naik. Namun, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan menyebut memerlukan sejumlah pertimbangan dan kajian.

Kabid Lalin Dishub Kota Pasuruan Andriyanto mengatakan, di Kota Pasuruan ada 113 jukir resmi. Mereka tersebar di 86 titik area parkir. Setiap bulan para jukir itu mendapatkan upah Rp 700 ribu. Besaran upah ini tak pernah naik sejak 2020.

Pihaknya mengamini jika upah yang diberikan masih jauh dari upah minimum kota (UMK) Kota Pasuruan. UMK-nya mencapai Rp 2,5 juta. Keinginan untuk menaikkan upah pun ada. Tapi, perlu pertimbangan.

“Memang saat ini kami akui jauh dari UMK. Dan ini tidak mengalami perubahan selama dua tahun. Untuk kenaikan perlu melihat kekuatan anggaran yang dimiliki dan kelayakan,” ujarnya.

Saat ini, kata Andriyanto, pihaknya sedang memaksimalkan layanan jukir terhadap kendaraan di Kota Pasuruan. Agar mereka memberikan layanan semakin baik dan tanpa adanya pungutan liar. Berupa penarikan uang secara memaksa.

Bila layanan semakin baik dan masyarakat puas, jika memungkinkan dengan kekuatan anggaran Pemkot, maka pihaknya akan berupaya menaikkan upahnya. Katanya, hal ini menjadi faktor utama dalam pertimbangan kenaikan upah jukir.

“Pelayanan jukir yang baik itu harus maksimal. Kalau anggaran ada dan layanan baik, bisa diupayakan untuk kenaikannya,” ujar Andri. (riz/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/