alexametrics
29.7 C
Probolinggo
Thursday, 26 May 2022

Pajak Bantuan Parpol Disoal, Bakesbangpol: Sudah Sesuai Aturan

PANGGUNGREJO, Radar Bromo– Pungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap bantuan keuangan partai politik di Kota Pasuruan disoal. Pasalnya, ketentuan itu diberlakukan setelah bantuan keuangan terpakai.

Ketentuan mengenai pungutan pajak yang dikenakan terhadap bantuan keuangan parpol itu dinilai terlalu mendadak. Pasalnya, ketentuan itu berlaku mulai tahun anggaran 2020.

Sedangkan bantuan keuangan parpol pada tahun itu sudah digunakan. Ada sembilan partai politik pemilik kursi di parlemen yang menerima bantuan keuangan.

“Bahkan LPj juga sudah kami setorkan,” ujar salah seorang pengurus parpol yang enggan namanya disebut.

Menurutnya, jika memang Pemkot Pasuruan memberlakukan pajak terhadap bantuan keuangan parpol, harus disampaikan sejak awal. Terkait hal ini, pihaknya bahkan tak menerima pemberitahuan secara resmi.

“Seharusnya kan ada surat pemberitahuan dulu, dasarnya apa? Tapi dua minggu lalu, tiba-tiba disampaikan lisan untuk memenuhi PPh 21 dan PPh 23,” ujarnya.

Penggunaan bantuan keuangan sendiri, sebesar 60 persen untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik. Sisanya untuk digunakan keperluan administrasi.

“Kami tak keberatan soal pajaknya. Tapi mekanisme harus dilalui dengan benar,” bebernya.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Imam Subekti melalui Kasubbid Kelembagaan Politik Abdul Azis menjelaskan jika PPh dalam bantuan keuangan parpol sudah sesuai ketentuan. Menurutnya hal itu diatur dalam UU tentang PPh.

“Memang perlu ada pemahaman bersama mengenai dua pasal itu. Berikutnya, untuk pencairan bantuan keuangan 2021 dalam proposal harus mencantumkan biaya pajak,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian bantuan keuangan m memang harus disertai kepatuhan penerima dalam membayar pajak. Pihaknya berharap agar parpol bisa berkoordinasi dengan KKP mengenai pajak bantuan keuangan. (tom/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo– Pungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap bantuan keuangan partai politik di Kota Pasuruan disoal. Pasalnya, ketentuan itu diberlakukan setelah bantuan keuangan terpakai.

Ketentuan mengenai pungutan pajak yang dikenakan terhadap bantuan keuangan parpol itu dinilai terlalu mendadak. Pasalnya, ketentuan itu berlaku mulai tahun anggaran 2020.

Sedangkan bantuan keuangan parpol pada tahun itu sudah digunakan. Ada sembilan partai politik pemilik kursi di parlemen yang menerima bantuan keuangan.

“Bahkan LPj juga sudah kami setorkan,” ujar salah seorang pengurus parpol yang enggan namanya disebut.

Menurutnya, jika memang Pemkot Pasuruan memberlakukan pajak terhadap bantuan keuangan parpol, harus disampaikan sejak awal. Terkait hal ini, pihaknya bahkan tak menerima pemberitahuan secara resmi.

“Seharusnya kan ada surat pemberitahuan dulu, dasarnya apa? Tapi dua minggu lalu, tiba-tiba disampaikan lisan untuk memenuhi PPh 21 dan PPh 23,” ujarnya.

Penggunaan bantuan keuangan sendiri, sebesar 60 persen untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik. Sisanya untuk digunakan keperluan administrasi.

“Kami tak keberatan soal pajaknya. Tapi mekanisme harus dilalui dengan benar,” bebernya.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Imam Subekti melalui Kasubbid Kelembagaan Politik Abdul Azis menjelaskan jika PPh dalam bantuan keuangan parpol sudah sesuai ketentuan. Menurutnya hal itu diatur dalam UU tentang PPh.

“Memang perlu ada pemahaman bersama mengenai dua pasal itu. Berikutnya, untuk pencairan bantuan keuangan 2021 dalam proposal harus mencantumkan biaya pajak,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian bantuan keuangan m memang harus disertai kepatuhan penerima dalam membayar pajak. Pihaknya berharap agar parpol bisa berkoordinasi dengan KKP mengenai pajak bantuan keuangan. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/