alexametrics
29.7 C
Probolinggo
Thursday, 26 May 2022

Minta Segera Atur Mekanisme Tes PCR Mandiri di Kota Pasuruan

PURWOREJO, Radar Bromo – Mesin polymerase chain reaction (PCR) milik Pemkot Pasuruan sudah dioperasikan sejak pekan lalu. DPRD meminta agar Pemkot segera membuat payung hukum yang mengatur penggunaan PCR itu secara lengkap. Pasalnya, sejak kali pertama beroperasi, mesin PCR itu baru bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan dalam upaya tracing.

Sedangkan untuk pemeriksaan berdasarkan permintaan sendiri atau mandiri belum bisa dilakukan. Alasannya, Pemkot Pasuruan memerlukan regulasi terkait mekanisme pemeriksaan hingga pemberlakuan tarif.

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, Dedy Tjahjo Poernomo meminta Pemkot segera menyusun regulasi itu. Sebab, tarif maksimal berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time PCR sebesar Rp 900 ribu.

“Perlu segera diatur bagaimana mekanisme untuk masyarakat yang mau periksa secara mandiri,” kata Dedy saat ditemui di kantor DPRD Kota Pasuruan Senin (18/1).

SHARE ILMU KESEHATAN: Tenaga kesehatan di RSUD dr R Soedarsono berikan penyuluhan prokes pada keluarga pasien. Rumah sakit ini memiliki tempat alat PCR. (Foto: Dok. Radar Bromo)

Dia menyinggung wacana untuk menggratiskan tarik pemeriksaan PCR mandiri. Dengan kata lain, tarif pemeriksaan itu ditanggung Pemkot. Sebab jika mengikuti ketentuan pemerintah terkait tarif maksimal Rp 900 ribu, dinilai akan membebani masyarakat ditengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang.

Namun Dedy juga mengakui bila pemeriksaan mandiri tentu akan sulit digratiskan seluruhnya. Hal itu akan berdampak pada membengkaknya pendanaan Pemkot. “Apabila digratiskan harus diatur kriteria-kriterianya. Misalnya anak lulus sekolah yang mau daftar TNI Polri, termasuk yang mau ke perusahaan, itu bisa diprioritaskan,” jelas Dedy.

Selain itu, Pemkot juga bisa memberikan keringanan tarif untuk kriteria masyarakat tertentu. Yakni dengan memberikan subsidi tarik dengan persentase yang ideal. “Bisa ada potongan 50 persen atau 25 persen. Sehingga kebutuhan pemeriksaan untuk masyarakat terkover dan pendanaan Pemkot tetap mencukupi,” tandasnya.

Sebelumnya, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menerangkan mesin PCR yang dibeli akhir 2020 itu sudah mulai beroperasi pekan lalu. Dalam dua hari pertama beroperasi, mesin PCR sudah digunakan untuk memeriksa sekitar 70 sampel. Sedangkan kapasitas pemeriksaan bisa mencukupi untuk ribuan sampel. Pasalnya, reagen yang dimiliki saat ini sebanyak 4 ribu.

“Prinsipnya 4 ribu reagen itu siap digunakan. Kemampuan mesin PCR itu sendiri selama 24 jam bisa mencakup 96 spesimen,” bebernya.

Namun, Pemkot belum memutuskan besaran tarif tes PCR itu, atau bahkan digratiskan. “Memang Kemenkes sudah menetapkan besaran tarif maksimal. Tetapi disini belum diberlakukan untuk pemeriksaan mandiri,” tandasnya. (tom/fun)

PURWOREJO, Radar Bromo – Mesin polymerase chain reaction (PCR) milik Pemkot Pasuruan sudah dioperasikan sejak pekan lalu. DPRD meminta agar Pemkot segera membuat payung hukum yang mengatur penggunaan PCR itu secara lengkap. Pasalnya, sejak kali pertama beroperasi, mesin PCR itu baru bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan dalam upaya tracing.

Sedangkan untuk pemeriksaan berdasarkan permintaan sendiri atau mandiri belum bisa dilakukan. Alasannya, Pemkot Pasuruan memerlukan regulasi terkait mekanisme pemeriksaan hingga pemberlakuan tarif.

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, Dedy Tjahjo Poernomo meminta Pemkot segera menyusun regulasi itu. Sebab, tarif maksimal berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time PCR sebesar Rp 900 ribu.

“Perlu segera diatur bagaimana mekanisme untuk masyarakat yang mau periksa secara mandiri,” kata Dedy saat ditemui di kantor DPRD Kota Pasuruan Senin (18/1).

SHARE ILMU KESEHATAN: Tenaga kesehatan di RSUD dr R Soedarsono berikan penyuluhan prokes pada keluarga pasien. Rumah sakit ini memiliki tempat alat PCR. (Foto: Dok. Radar Bromo)

Dia menyinggung wacana untuk menggratiskan tarik pemeriksaan PCR mandiri. Dengan kata lain, tarif pemeriksaan itu ditanggung Pemkot. Sebab jika mengikuti ketentuan pemerintah terkait tarif maksimal Rp 900 ribu, dinilai akan membebani masyarakat ditengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang.

Namun Dedy juga mengakui bila pemeriksaan mandiri tentu akan sulit digratiskan seluruhnya. Hal itu akan berdampak pada membengkaknya pendanaan Pemkot. “Apabila digratiskan harus diatur kriteria-kriterianya. Misalnya anak lulus sekolah yang mau daftar TNI Polri, termasuk yang mau ke perusahaan, itu bisa diprioritaskan,” jelas Dedy.

Selain itu, Pemkot juga bisa memberikan keringanan tarif untuk kriteria masyarakat tertentu. Yakni dengan memberikan subsidi tarik dengan persentase yang ideal. “Bisa ada potongan 50 persen atau 25 persen. Sehingga kebutuhan pemeriksaan untuk masyarakat terkover dan pendanaan Pemkot tetap mencukupi,” tandasnya.

Sebelumnya, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menerangkan mesin PCR yang dibeli akhir 2020 itu sudah mulai beroperasi pekan lalu. Dalam dua hari pertama beroperasi, mesin PCR sudah digunakan untuk memeriksa sekitar 70 sampel. Sedangkan kapasitas pemeriksaan bisa mencukupi untuk ribuan sampel. Pasalnya, reagen yang dimiliki saat ini sebanyak 4 ribu.

“Prinsipnya 4 ribu reagen itu siap digunakan. Kemampuan mesin PCR itu sendiri selama 24 jam bisa mencakup 96 spesimen,” bebernya.

Namun, Pemkot belum memutuskan besaran tarif tes PCR itu, atau bahkan digratiskan. “Memang Kemenkes sudah menetapkan besaran tarif maksimal. Tetapi disini belum diberlakukan untuk pemeriksaan mandiri,” tandasnya. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/