alexametrics
29.5 C
Probolinggo
Sunday, 22 May 2022

KPU Gelar Penetapan Pilwali Pasuruan Setelah Terima BRPK

PURWOREJO, Radar Bromo – Penetapan calon terpilih pada Pilwali Pasuruan masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terkait dengan laporan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (PHP) serentak 2020 lalu. Bila tak ada gugatan, penetapan calon terpilih harus dilakukan maksimal lima hari setelah KPU menerima BRPK.

Sedianya, BRPK itu diserahkan MK ke KPU RI, Senin (18/1). Selanjutnya KPU RI meneruskannya ke KPU kabupaten/kota. Kendati demikian, hingga berita ini ditulis, KPU Kota Pasuruan belum juga menerima BRPK tersebut.

“Sampai siang ini (Senin, Red) belum ada. Kami juga sedang menunggu dari KPU RI,” kata Komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Hukum, Hasan Asuro.

Dia menambahkan, BRPK itu diperlukan sebagai landasan KPU untuk menentukan langkah selanjutnya terkait tahapan Pilwali. Menurutnya, tahapan itu akan lebih lama apabila ada gugatan yang diajukan ke MK.

Meski terkait Pilwali Pasuruan kemungkinan besar tidak ada pihak yang mengajukan gugatan, KPU tetap harus menunggu BRPK. Langkah KPU selanjutnya juga tergantung BRPK. Apabila tidak ada gugatan, KPU harus melanjutkan tahapan penetapan calon terpilih.

“Kami memiliki waktu lima hari sejak diterimanya BRPK dari MK melalui KPU RI, untuk melaksanakan rapat pleno penetapan calon terpilih,” ungkap Hasan.

Hasil rapat pleno penetapan calon terpilih itulah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk melantik Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan. “Dari penetapan calon terpilih itu nanti kami serahkan berita acaranya ke DPRD untuk diteruskan ke Gubernur,” ungkap Hasan.

Untuk diketahui, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kota Pasuruan, Pilwali Pasuruan 2020 dimenangkan oleh pasangan calon Saifullah Yusuf-Adi Wibowo dengan 73.236 suara atau 67,9 persen. Sementara rivalnya, pasangan calon Raharto Teno Prasetyo-Moch. Hasjim Asjari meraih 32,1 persen suara dengan 34.572 suara. (tom/fun)

PURWOREJO, Radar Bromo – Penetapan calon terpilih pada Pilwali Pasuruan masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terkait dengan laporan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (PHP) serentak 2020 lalu. Bila tak ada gugatan, penetapan calon terpilih harus dilakukan maksimal lima hari setelah KPU menerima BRPK.

Sedianya, BRPK itu diserahkan MK ke KPU RI, Senin (18/1). Selanjutnya KPU RI meneruskannya ke KPU kabupaten/kota. Kendati demikian, hingga berita ini ditulis, KPU Kota Pasuruan belum juga menerima BRPK tersebut.

“Sampai siang ini (Senin, Red) belum ada. Kami juga sedang menunggu dari KPU RI,” kata Komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Hukum, Hasan Asuro.

Dia menambahkan, BRPK itu diperlukan sebagai landasan KPU untuk menentukan langkah selanjutnya terkait tahapan Pilwali. Menurutnya, tahapan itu akan lebih lama apabila ada gugatan yang diajukan ke MK.

Meski terkait Pilwali Pasuruan kemungkinan besar tidak ada pihak yang mengajukan gugatan, KPU tetap harus menunggu BRPK. Langkah KPU selanjutnya juga tergantung BRPK. Apabila tidak ada gugatan, KPU harus melanjutkan tahapan penetapan calon terpilih.

“Kami memiliki waktu lima hari sejak diterimanya BRPK dari MK melalui KPU RI, untuk melaksanakan rapat pleno penetapan calon terpilih,” ungkap Hasan.

Hasil rapat pleno penetapan calon terpilih itulah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk melantik Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan. “Dari penetapan calon terpilih itu nanti kami serahkan berita acaranya ke DPRD untuk diteruskan ke Gubernur,” ungkap Hasan.

Untuk diketahui, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kota Pasuruan, Pilwali Pasuruan 2020 dimenangkan oleh pasangan calon Saifullah Yusuf-Adi Wibowo dengan 73.236 suara atau 67,9 persen. Sementara rivalnya, pasangan calon Raharto Teno Prasetyo-Moch. Hasjim Asjari meraih 32,1 persen suara dengan 34.572 suara. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/