alexametrics
30.4 C
Probolinggo
Saturday, 2 July 2022

Meski Pandemi, UMK 2021 Kab Pasuruan Diusulkan Naik Segini

BANGIL, Radar Bromo – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memang mengimbau agar upah minimum provinsi (UMP) tidak naik. Namun, hal itu tak serta merta, membuat daerah menuruti imbauan tersebut. Di wilayah edar Jawa Pos Radar Bromo, tiga daerah tetap mengusulkan kenaikan UMK di tahun 2021.

Dari empat daerah, Kabupaten Pasuruan terbilang yang paling besar. Sebab daerah yang termasuk ring 1 ini, UMK-nya naik Rp236.742 dari tahun lalu. Di urutan kedua, kenaikan tertinggi diusulkan Kabupaten Probolinggo yakni Rp 75 ribu. Sementara sampai berita ini diturunkan, hanya Kota Pasuruan yang belum berani menyebut angka spesifik.

Kabupaten Pasuruan berani mengusulkan kenaikan UMK hingga 5,65 persen dibandingkan tahun 2020. Jumlah tersebut, memang jauh dari yang diharapkan para buruh. Karena, buruh mengajukan kenaikan UMK tahun 2021 hingga Rp 600 ribu. Namun begitu, sikap Dewan Pengupahan yang mengusulkan kenaikan UMK tersebut, terbilang berani. Bahkan, kalangan buruh merasa patut mengapresiasi meski jauh dari harapan.

“Kami pantaslah mengapresiasi Bupati yang berani mengusulkan kenaikan UMK untuk tahun depan,” ungkap Suryono Pane, ketua Sarbumusi Provinsi Jatim.

Apresiasi itu bukan tanpa alasan. Menurut lelaki yang berdomisili di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji ini, dari lima daerah yang masuk ring satu, baru Kabupaten Pasuruan yang berani mengajukan kenaikan UMK tahun depan. Meski angkanya, memang masih jauh dengan usulan yang dilayangkan buruh.

Suryono menjelaskan, serikat buruh mengusulkan kenaikan UMK tahun depan, setidaknya mencapai Rp 600 ribu. Hal ini untuk mendorong daya beli dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

“Kenaikan itu disesuaikan pula, dengan program pemerintah berupa bantuan untuk para pekerja senilai Rp 600 ribu per bulan. Apalagi, berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak, kenaikan Rp 600 ribu, kami rasa pantas untuk ditetapkan,” sampainya.

Acungan jempol juga diberikan kepada Pemkab, kata Suryono, lantaran berani pula untuk menaikkan UMSK. Besarannya, antara 8 persen untuk sektor III, 10 persen untuk sektor II dan 12 persen untuk sektor I dari UMK. Sehingga, buruh untuk sektor I, bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp 4.958.100,80 per bulan.

Sementara di sektor II, bisa mendapatkan Rp 4.869.563,29 perbulan. Dan di sektor III, setiap buruh bisa mendapatkan Rp 4.781.025,77 per bulan. “Seharusnya, ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” bebernya.

Pihaknya mengakui, wabah korona memang berdampak terhadap sektor ekonomi. Hal ini juga mempengaruhi para buruh. Karenanya, kenaikan upah tersebut diperlukan untuk mengimbangi daya beli buruh.

“Kalaupun perusahaan tidak sanggup, kan bisa dibicarakan. Buruh tidak ruwet kok. Buktinya, banyak buruh yang hanya mendapatkan gaji 75 persen, tidak ada gejolak,” timpalnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Pasuruan, Wahyudi. Pria asal Kecamatan Sukorejo ini menyebut usulan Bupati Pasuruan untuk UMK 2021 patut diapresiasi. Mengingat investasi di kabupaten ini bagus.

“Usulan awal kami naik Rp 600 ribu untuk UMK tahun depan. Tapi dengan usulan bupati seperti itu, kita bisa memaklumi. Alias bisa menerima tapi tidak sepakat,” bebernya.

Kepala Disnaker Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto mengungkapkan, usulan kenaikan UMK maupun UMSK itu memang telah dilayangkan ke Gubernur. Besaran nilai atas kenaikan upah yang diusulkan tersebut, disesuaikan dengan banyaknya masukan dari banyak pihak. Baik kalangan buruh dan kalangan pengusaha.

Hanya saja, hal itu memang belum final. Karena kebijakan untuk menaikkan UMK dan UMSK sendiri, bergantung dari Gubernur. Karena itu, pihaknya masih menunggu kebijakan Gubernur untuk menaikkan atau tidak UMK dan UMSK bagi para buruh.

“Kami tunggu saja, bagaimana kebijakan Gubernur. Yang jelas, nilai usulan sudah kami layangkan. Memang ada kenaikan nilai yang kami usulkan,” sampainya.

Sementara itu, Ketua Apindo Kabupaten Pasuruan, Hendro Prihartanto menilai, kenaikan UMK bakal berdampak besar terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Terlebih lagi, di tengah pandemi korona seperti yang saat ini terjadi.

Sebab, banyak perusahaan yang tengah terguncang. Tidak sedikit perusahaan yang akhirnya mengurangi upah serta melakukan efisiensi karyawan. “Perusahaan bisa beroperasi saja saat ini, sudah bagus. Karena, dampak korona ini, benar-benar dahsyat untuk kehidupan perusahaan agar mampu bertahan,” tambahnya.

Ia menguraikan, dampak korona itu pula, tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga dunia. Banyak perusahaan di Kabupaten Pasuruan, yang kesulitan untuk mengekspor barangnya, lantaran terdampak korona.

Untuk itulah, Apindo Kabupaten Pasuruan bersikap lain. Yakni, tidak mengajukan kenaikan UMK. Selain pertimbangan kondisi ekonomi global juga dipengaruhi kebijakan dari Menteri Ketenagakerjaan.

“Menaker kan sudah mengeluarkan SE untuk tidak menaikkan UMK. Kalau UMK sampai naik, kami tidak yakin perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan masih akan mampu bertahan,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Herdianto Cahyadi, pengurus Apindo Kabupaten Pasuruan bidang advokasi. Apindo bahkan mempertanyakan angka kenaikan 5,6 persen tersebut dari mana, termasuk cantolan hukumnya. Sebab selama pembahasan di Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan, tidak ada kesepakatan antara perwakilan serikat pekerja dan buruh, dengan Apindo Kabupaten Pasuruan.

“Usulan kenaikan UMK tahun depan, kami anggap sudah menyalahi dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Baik UU Cipta Kerja yang ditanda tangani Presiden RI pada 2 November lalu, juga surat edaran dari Menaker,” tegas Herdianto Cahyadi.

Pria yang juga lawyer ini menyebutkan, berkaca dari regulasi dan ketentuan yang ada, harusnya nominal UMK tetap atau sama dengan tahun ini. “Sebelum memutuskan usulan dan mengajukan ke provinsi, mestinya bupati mempertimbangkan secara regulasi dan pandemi. Apalagi pada finalisasi keputusannya, kami tidak dilibatkan,” ungkapnya.

Seperti Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan juga sudah mengusulkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2021 mendatang. Namun besarannya masih belum diketahu. Pemkot menyebut besaran UMK bisa diketahui usai persetujuan Gubernur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pasuruan, Mahbub Effendi mengungkapkan pihaknya sudah menyampaikan usulan UMK untuk tahun depan ke Pemprov. Namun pihaknya enggan merinci besaran yang diusulkan. Termasuk usulan itu naik atau tetap.

“Usulan UMK sudah masuk ke Provinsi. Cuma besarannya berapa, tanya saja ke Pjs wali kota. Kurang etis kalau saya mendahului beliau,”sebut Mahbub. (one/zal/riz/fun)

BANGIL, Radar Bromo – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memang mengimbau agar upah minimum provinsi (UMP) tidak naik. Namun, hal itu tak serta merta, membuat daerah menuruti imbauan tersebut. Di wilayah edar Jawa Pos Radar Bromo, tiga daerah tetap mengusulkan kenaikan UMK di tahun 2021.

Dari empat daerah, Kabupaten Pasuruan terbilang yang paling besar. Sebab daerah yang termasuk ring 1 ini, UMK-nya naik Rp236.742 dari tahun lalu. Di urutan kedua, kenaikan tertinggi diusulkan Kabupaten Probolinggo yakni Rp 75 ribu. Sementara sampai berita ini diturunkan, hanya Kota Pasuruan yang belum berani menyebut angka spesifik.

Kabupaten Pasuruan berani mengusulkan kenaikan UMK hingga 5,65 persen dibandingkan tahun 2020. Jumlah tersebut, memang jauh dari yang diharapkan para buruh. Karena, buruh mengajukan kenaikan UMK tahun 2021 hingga Rp 600 ribu. Namun begitu, sikap Dewan Pengupahan yang mengusulkan kenaikan UMK tersebut, terbilang berani. Bahkan, kalangan buruh merasa patut mengapresiasi meski jauh dari harapan.

“Kami pantaslah mengapresiasi Bupati yang berani mengusulkan kenaikan UMK untuk tahun depan,” ungkap Suryono Pane, ketua Sarbumusi Provinsi Jatim.

Apresiasi itu bukan tanpa alasan. Menurut lelaki yang berdomisili di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji ini, dari lima daerah yang masuk ring satu, baru Kabupaten Pasuruan yang berani mengajukan kenaikan UMK tahun depan. Meski angkanya, memang masih jauh dengan usulan yang dilayangkan buruh.

Suryono menjelaskan, serikat buruh mengusulkan kenaikan UMK tahun depan, setidaknya mencapai Rp 600 ribu. Hal ini untuk mendorong daya beli dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

“Kenaikan itu disesuaikan pula, dengan program pemerintah berupa bantuan untuk para pekerja senilai Rp 600 ribu per bulan. Apalagi, berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak, kenaikan Rp 600 ribu, kami rasa pantas untuk ditetapkan,” sampainya.

Acungan jempol juga diberikan kepada Pemkab, kata Suryono, lantaran berani pula untuk menaikkan UMSK. Besarannya, antara 8 persen untuk sektor III, 10 persen untuk sektor II dan 12 persen untuk sektor I dari UMK. Sehingga, buruh untuk sektor I, bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp 4.958.100,80 per bulan.

Sementara di sektor II, bisa mendapatkan Rp 4.869.563,29 perbulan. Dan di sektor III, setiap buruh bisa mendapatkan Rp 4.781.025,77 per bulan. “Seharusnya, ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” bebernya.

Pihaknya mengakui, wabah korona memang berdampak terhadap sektor ekonomi. Hal ini juga mempengaruhi para buruh. Karenanya, kenaikan upah tersebut diperlukan untuk mengimbangi daya beli buruh.

“Kalaupun perusahaan tidak sanggup, kan bisa dibicarakan. Buruh tidak ruwet kok. Buktinya, banyak buruh yang hanya mendapatkan gaji 75 persen, tidak ada gejolak,” timpalnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Pasuruan, Wahyudi. Pria asal Kecamatan Sukorejo ini menyebut usulan Bupati Pasuruan untuk UMK 2021 patut diapresiasi. Mengingat investasi di kabupaten ini bagus.

“Usulan awal kami naik Rp 600 ribu untuk UMK tahun depan. Tapi dengan usulan bupati seperti itu, kita bisa memaklumi. Alias bisa menerima tapi tidak sepakat,” bebernya.

Kepala Disnaker Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto mengungkapkan, usulan kenaikan UMK maupun UMSK itu memang telah dilayangkan ke Gubernur. Besaran nilai atas kenaikan upah yang diusulkan tersebut, disesuaikan dengan banyaknya masukan dari banyak pihak. Baik kalangan buruh dan kalangan pengusaha.

Hanya saja, hal itu memang belum final. Karena kebijakan untuk menaikkan UMK dan UMSK sendiri, bergantung dari Gubernur. Karena itu, pihaknya masih menunggu kebijakan Gubernur untuk menaikkan atau tidak UMK dan UMSK bagi para buruh.

“Kami tunggu saja, bagaimana kebijakan Gubernur. Yang jelas, nilai usulan sudah kami layangkan. Memang ada kenaikan nilai yang kami usulkan,” sampainya.

Sementara itu, Ketua Apindo Kabupaten Pasuruan, Hendro Prihartanto menilai, kenaikan UMK bakal berdampak besar terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Terlebih lagi, di tengah pandemi korona seperti yang saat ini terjadi.

Sebab, banyak perusahaan yang tengah terguncang. Tidak sedikit perusahaan yang akhirnya mengurangi upah serta melakukan efisiensi karyawan. “Perusahaan bisa beroperasi saja saat ini, sudah bagus. Karena, dampak korona ini, benar-benar dahsyat untuk kehidupan perusahaan agar mampu bertahan,” tambahnya.

Ia menguraikan, dampak korona itu pula, tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga dunia. Banyak perusahaan di Kabupaten Pasuruan, yang kesulitan untuk mengekspor barangnya, lantaran terdampak korona.

Untuk itulah, Apindo Kabupaten Pasuruan bersikap lain. Yakni, tidak mengajukan kenaikan UMK. Selain pertimbangan kondisi ekonomi global juga dipengaruhi kebijakan dari Menteri Ketenagakerjaan.

“Menaker kan sudah mengeluarkan SE untuk tidak menaikkan UMK. Kalau UMK sampai naik, kami tidak yakin perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan masih akan mampu bertahan,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Herdianto Cahyadi, pengurus Apindo Kabupaten Pasuruan bidang advokasi. Apindo bahkan mempertanyakan angka kenaikan 5,6 persen tersebut dari mana, termasuk cantolan hukumnya. Sebab selama pembahasan di Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan, tidak ada kesepakatan antara perwakilan serikat pekerja dan buruh, dengan Apindo Kabupaten Pasuruan.

“Usulan kenaikan UMK tahun depan, kami anggap sudah menyalahi dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Baik UU Cipta Kerja yang ditanda tangani Presiden RI pada 2 November lalu, juga surat edaran dari Menaker,” tegas Herdianto Cahyadi.

Pria yang juga lawyer ini menyebutkan, berkaca dari regulasi dan ketentuan yang ada, harusnya nominal UMK tetap atau sama dengan tahun ini. “Sebelum memutuskan usulan dan mengajukan ke provinsi, mestinya bupati mempertimbangkan secara regulasi dan pandemi. Apalagi pada finalisasi keputusannya, kami tidak dilibatkan,” ungkapnya.

Seperti Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan juga sudah mengusulkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2021 mendatang. Namun besarannya masih belum diketahu. Pemkot menyebut besaran UMK bisa diketahui usai persetujuan Gubernur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pasuruan, Mahbub Effendi mengungkapkan pihaknya sudah menyampaikan usulan UMK untuk tahun depan ke Pemprov. Namun pihaknya enggan merinci besaran yang diusulkan. Termasuk usulan itu naik atau tetap.

“Usulan UMK sudah masuk ke Provinsi. Cuma besarannya berapa, tanya saja ke Pjs wali kota. Kurang etis kalau saya mendahului beliau,”sebut Mahbub. (one/zal/riz/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/