alexametrics
27 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Nikah Dini di Pasuruan Naik, Ini Jumlahnya hingga Pandemi Melanda

Tiga tahun terakhir, angka pernikahan dini di Pasuruan meningkat. Sejumlah faktor jadi pemicunya. Mulai budaya, hamil di luar nikah, juga perubahan batasan usia pernikahan. Bahkan, pandemi Covid-19 diduga juga menjadi pemicu naiknya angka pernikahan dini.

————–

PENGADILAN Agama (PA) Bangil mencatat, pada 2019 ada 52 pengajuan dispensasi nikah. Sebanyak 44 permohonan sudah diputus.

Pada 2020, angka itu naik. Ada 337 permohonan dispensasi nikah yang masuk. Sementara yang telah diputus, 338 permohonan. Tingginya putusan tersebut juga dipengaruhi penyelesaian permohonan di tahun sebelumnya.

Lalu pada 2021, sepanjang Januari hingga Maret saja, sudah ada 127 permohonan. Dan 113 permohonan yang masuk sudah diputus.

Selama tiga tahun terakhir, pengajuan Dispensasi nikah memang naik. Perubahan aturan tentang usia minimal bagi perempuan untuk menikah disebut sebagai salah satu sebabnya. Jika awalnya 16 tahun, kini 19 tahun.

Humas PA Bangil Muhammad Sopalatu menguraikan, banyak faktor yang melatarbelakangi tingginya dispensasi nikah. Selain perubahan regulasi usia nikah, juga dipengaruhi faktor ekonomi.

Tidak sedikit orang tua yang menikahkan anaknya agar memiliki kehidupan sendiri. Sehingga, orang tua tidak lagi memiliki tanggungan untuk menghidupi si anak. “Selain itu, juga untuk mencegah mereka berbuat zina,” kara Sopa –sapaannya.

Yang juga menjadi perhatian Sopa, pengajuan dispensasi nikah makin tinggi selama pandemi Covid-19. Walaupun, mengaitkan lonjakan permohonan dispensasi nikah dengan situasi pandemi tentu sulit.

Di PA Bangil, kondisi itu bisa dilihat dari rentetan permohonan dispensasi nikah, sejak awal pandemi hingga saat ini. Sejak Maret 2020 hingga Maret 2021, ada 411 dispensasi nikah yang diterima PA Bangil. Dan, 402 perkara sudah diputus.

“Rata-rata, ada 14 hingga 60 perkara yang kami tangani selama pandemi. Paling banyak bulan November,” kata Humas PA Bangil Muhammad Sopalatu.

Sopa –sapaannya– mengaku tak mengetahui pasti apakah maraknya dispensasi nikah memiliki hubungan erat dengan pandemi. Yang jelas, naiknya permohonan dispensasi salah satunya dipengaruhi perubahan batasan usia minimal untuk nikah.

Di samping juga, adanya kekhawatiran orang tua bahwa anak-anaknya berpacaran di luar batas kewajaran. “Apakah pandemi berpengaruh langsung, mungkin butuh kajian. Tapi selama pandemi, permohonan dispensasi nikah memang tinggi,” bebernya.

Wakil Ketua LPA Kabupaten Pasuruan Daniel Effendi menguraikan, faktor lain yang memicu pengajuan dispensasi nikah yaitu kehamilan di luar nikah. Kasus ini marak terjadi. Sehingga, orang tua akhirnya menikahkan anaknya untuk menutupi aib.

“Ada beberapa faktor yang memicu dispensasi nikah atau pernikahan dini. Dan yang paling sering kami temukan karena hamil di luar nikah,” timpalnya.

Di Kota Pasuruan, kondisi serupa terjadi. PA Pasuruan menerima lonjakan permohonan dispensasi nikah setahun belakangan. Fakta yang menonjol, lonjakan terjadi setelah adanya perubahan UU Pernikahan.

Ketentuan batas usia minimal itu bukan berarti melarang mereka yang ingin nikah muda. Boleh menikah muda. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai mengajukan dispensasi ke pengadilan.

PA Pasuruan yang memegang 17 kecamatan wilayah yuridiksi, menerima 801 permohonan dispensasi nikah sepanjang 2020. Di masa pandemi saja, selama Maret 2020–Maret 2021, ada 843 permohonan.

Tahun 2020 memang terhitung tahun pertama berlakunya perubahan UU Pernikahan. Tak heran permohonan dispensasi nikah meningkat tajam di PA Pasuruan.

Pada 2019, permohonan dispensasi nikah hanya 191 perkara. Pada 2018 lebih sedikit, yakni 61 permohonan. Lalu pada 2017 jauh lebih sedikit, hanya 50 permohonan.

Humas PA Pasuruan Abdul Mustopa menilai, tingginya permohonan dispensasi nikah tidak terlepas dari kultur masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan batasan usia minimal yang diatur negara terlalu tua sebagai patokan usia pernikahan.

“Jadi, menurut mereka, usia 16 tahun itu sangat layak dinikahkan. Dan tidak ada larangan dalam agama. Nah, persepsi ini yang terbangun secara turun-temurun,” katanya.

Kekhawatiran menjadi perawan tua itu bukan satu-satunya alasan yang membuat tingginya pernikahan dini di Pasuruan. Sebab, meski tak banyak, ada saja permohonan dispensasi nikah yang justru dilatarbelakangi faktor “kecelakaan”. Yakni, calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil di luar nikah.

Selain itu, ada juga calon mempelai perempuan yang “dipaksa” nikah oleh orang tuanya. Alasannya, keterdesakan ekonomi keluarga. Satu anak yang sudah menikah, dianggap bisa sedikit mengurangi beban pengeluaran rumah tangga orang tuanya.

“Prinsipnya, hakim juga mempertimbangkan asas manfaat yang lebih banyak ketimbang mudaratnya,” kata Mustopa.

Dia mengakui, kondisi itu juga sempat memantik diskusi di kalangan internal hakim dan panitera di peradilan agama. Termasuk, berbagai pertimbangan sebelum memutuskan permohonan dikabulkan atau ditolak. Antara lain, pasangan yang berusia di bawah 16 tahun sudah pasti akan ditolak permohonan dispensasi nikahnya.

“Kalau di atas 16 tahun dengan berbagai pertimbangan, seperti fisik perempuan yang sudah terlihat dewasa, pekerjaan laki-laki mapan, paling tidak punya penghasilan Rp 2,5 juta sebulan, itu cenderung dikabulkan,” ujar pria berdarah Madura itu.

Meski begitu, pengadilan juga tetap mengutamakan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adanya sertifikat layak menikah yang dikeluarkan puskesmas. Sebelum mengantongi sertifikat itu, petugas kesehatan lebih dulu memeriksa calon mempelai dari aspek kesehatan maupun psikologis. (one/tom/hn/fun)

Tiga tahun terakhir, angka pernikahan dini di Pasuruan meningkat. Sejumlah faktor jadi pemicunya. Mulai budaya, hamil di luar nikah, juga perubahan batasan usia pernikahan. Bahkan, pandemi Covid-19 diduga juga menjadi pemicu naiknya angka pernikahan dini.

————–

PENGADILAN Agama (PA) Bangil mencatat, pada 2019 ada 52 pengajuan dispensasi nikah. Sebanyak 44 permohonan sudah diputus.

Pada 2020, angka itu naik. Ada 337 permohonan dispensasi nikah yang masuk. Sementara yang telah diputus, 338 permohonan. Tingginya putusan tersebut juga dipengaruhi penyelesaian permohonan di tahun sebelumnya.

Lalu pada 2021, sepanjang Januari hingga Maret saja, sudah ada 127 permohonan. Dan 113 permohonan yang masuk sudah diputus.

Selama tiga tahun terakhir, pengajuan Dispensasi nikah memang naik. Perubahan aturan tentang usia minimal bagi perempuan untuk menikah disebut sebagai salah satu sebabnya. Jika awalnya 16 tahun, kini 19 tahun.

Humas PA Bangil Muhammad Sopalatu menguraikan, banyak faktor yang melatarbelakangi tingginya dispensasi nikah. Selain perubahan regulasi usia nikah, juga dipengaruhi faktor ekonomi.

Tidak sedikit orang tua yang menikahkan anaknya agar memiliki kehidupan sendiri. Sehingga, orang tua tidak lagi memiliki tanggungan untuk menghidupi si anak. “Selain itu, juga untuk mencegah mereka berbuat zina,” kara Sopa –sapaannya.

Yang juga menjadi perhatian Sopa, pengajuan dispensasi nikah makin tinggi selama pandemi Covid-19. Walaupun, mengaitkan lonjakan permohonan dispensasi nikah dengan situasi pandemi tentu sulit.

Di PA Bangil, kondisi itu bisa dilihat dari rentetan permohonan dispensasi nikah, sejak awal pandemi hingga saat ini. Sejak Maret 2020 hingga Maret 2021, ada 411 dispensasi nikah yang diterima PA Bangil. Dan, 402 perkara sudah diputus.

“Rata-rata, ada 14 hingga 60 perkara yang kami tangani selama pandemi. Paling banyak bulan November,” kata Humas PA Bangil Muhammad Sopalatu.

Sopa –sapaannya– mengaku tak mengetahui pasti apakah maraknya dispensasi nikah memiliki hubungan erat dengan pandemi. Yang jelas, naiknya permohonan dispensasi salah satunya dipengaruhi perubahan batasan usia minimal untuk nikah.

Di samping juga, adanya kekhawatiran orang tua bahwa anak-anaknya berpacaran di luar batas kewajaran. “Apakah pandemi berpengaruh langsung, mungkin butuh kajian. Tapi selama pandemi, permohonan dispensasi nikah memang tinggi,” bebernya.

Wakil Ketua LPA Kabupaten Pasuruan Daniel Effendi menguraikan, faktor lain yang memicu pengajuan dispensasi nikah yaitu kehamilan di luar nikah. Kasus ini marak terjadi. Sehingga, orang tua akhirnya menikahkan anaknya untuk menutupi aib.

“Ada beberapa faktor yang memicu dispensasi nikah atau pernikahan dini. Dan yang paling sering kami temukan karena hamil di luar nikah,” timpalnya.

Di Kota Pasuruan, kondisi serupa terjadi. PA Pasuruan menerima lonjakan permohonan dispensasi nikah setahun belakangan. Fakta yang menonjol, lonjakan terjadi setelah adanya perubahan UU Pernikahan.

Ketentuan batas usia minimal itu bukan berarti melarang mereka yang ingin nikah muda. Boleh menikah muda. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai mengajukan dispensasi ke pengadilan.

PA Pasuruan yang memegang 17 kecamatan wilayah yuridiksi, menerima 801 permohonan dispensasi nikah sepanjang 2020. Di masa pandemi saja, selama Maret 2020–Maret 2021, ada 843 permohonan.

Tahun 2020 memang terhitung tahun pertama berlakunya perubahan UU Pernikahan. Tak heran permohonan dispensasi nikah meningkat tajam di PA Pasuruan.

Pada 2019, permohonan dispensasi nikah hanya 191 perkara. Pada 2018 lebih sedikit, yakni 61 permohonan. Lalu pada 2017 jauh lebih sedikit, hanya 50 permohonan.

Humas PA Pasuruan Abdul Mustopa menilai, tingginya permohonan dispensasi nikah tidak terlepas dari kultur masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan batasan usia minimal yang diatur negara terlalu tua sebagai patokan usia pernikahan.

“Jadi, menurut mereka, usia 16 tahun itu sangat layak dinikahkan. Dan tidak ada larangan dalam agama. Nah, persepsi ini yang terbangun secara turun-temurun,” katanya.

Kekhawatiran menjadi perawan tua itu bukan satu-satunya alasan yang membuat tingginya pernikahan dini di Pasuruan. Sebab, meski tak banyak, ada saja permohonan dispensasi nikah yang justru dilatarbelakangi faktor “kecelakaan”. Yakni, calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil di luar nikah.

Selain itu, ada juga calon mempelai perempuan yang “dipaksa” nikah oleh orang tuanya. Alasannya, keterdesakan ekonomi keluarga. Satu anak yang sudah menikah, dianggap bisa sedikit mengurangi beban pengeluaran rumah tangga orang tuanya.

“Prinsipnya, hakim juga mempertimbangkan asas manfaat yang lebih banyak ketimbang mudaratnya,” kata Mustopa.

Dia mengakui, kondisi itu juga sempat memantik diskusi di kalangan internal hakim dan panitera di peradilan agama. Termasuk, berbagai pertimbangan sebelum memutuskan permohonan dikabulkan atau ditolak. Antara lain, pasangan yang berusia di bawah 16 tahun sudah pasti akan ditolak permohonan dispensasi nikahnya.

“Kalau di atas 16 tahun dengan berbagai pertimbangan, seperti fisik perempuan yang sudah terlihat dewasa, pekerjaan laki-laki mapan, paling tidak punya penghasilan Rp 2,5 juta sebulan, itu cenderung dikabulkan,” ujar pria berdarah Madura itu.

Meski begitu, pengadilan juga tetap mengutamakan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adanya sertifikat layak menikah yang dikeluarkan puskesmas. Sebelum mengantongi sertifikat itu, petugas kesehatan lebih dulu memeriksa calon mempelai dari aspek kesehatan maupun psikologis. (one/tom/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/