Dari 10 RPH, Hanya 1 Yang Penuhi Standar Nasional di Kab Pasuruan

BANGIL, Radar Bromo – Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Pasuruan kembali jadi sorotan dewan. Hal ini seiring dari sarana dan prasarana yang ada dinilai kurang memadai.

Kondisi ini pun menjadi perhatian legislatif. Pasalnya, standar RPH dibutuhkan untuk menjamin kelayakan dalam proses penyembelihan hewan. Sehingga, bisa memberi rasa aman dan daging yang sehat bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Jaelani menguraikan, kondisi RPH di Kabupaten Pasuruan memang memprihatinkan. Bahkan, hampir semuanya tidak memenuhi standar. Hal ini bisa dipantau dari beberapa kegiatan sidak yang dilakukan.

Selain kumuh, sarana dan prasarana di masing-masing RPH tersebut tidak memadai. “Ini yang menjadi keprihatinan kami. Karena keberadaan RPH yang ada di Kabupaten Pasuruan, hampir semuanya tidak memadai,” bebernya.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah daerah lebih perhatian terhadap RPH yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pembenahan serta kelengkapan sarana yang ada, harusnya dipenuhi. Sehingga, menjamin rasa aman bagi masyarakat untuk mengonsumsi daging sembelihan RPH di Kabupaten Pasuruan.

“Kondisi RPH di Kabupaten Pasuruan cenderung kumuh. Bahkan, peralatannya tak memadai. Contohnya, untuk restraining box hampir semuanya tidak ada. Kalaupun ada, hanya di RPH Wonorejo yang memadai,” timpal dia.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono. Menurutnya, hampir semuanya tidak memenuhi standar dalam pemotongan hewan. “Keberadaan RPH di Kabupaten Pasuruan, tidak jelas kondisinya,” kritiknya.

Kepala UPT RPH Kabupaten Pasuruan Syaifi mengakui belum sepenuhnya RPH di Kabupaten Pasuruan memenuhi standar nasional Indonesia. Bahkan, dari 10 RPH yang ada, baru 1 RPH yang memenuhi standar nasional.

Hal ini bukan tanpa alasan. Keterbatasan anggaran dalam penyediaan RPH yang memadai, menjadi faktornya. Seperti untuk penyediaan restraining box. Semuanya, belum tersedia. “Kecuali Wonorejo. Karena memang anggaran yang dimiliki untuk menstandardisasi, belum memadai,” jelasnya. (one/mie)