alexametrics
29C
Probolinggo
Thursday, 22 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Waduh, Empat Fraksi Tolak LKPj Wali Kota, Hanya Fraksi Ini Menerima

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Sebagian besar fraksi di DPRD Kota Pasuruan menolak laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pasuruan tahun anggaran 2020. Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (15/2).

Dari enam fraksi yang ada di DPRD, hanya dua fraksi yang tidak menolak LKPj. Yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Gabungan Hanura-Nasdem-PDIP. Kendati demikian, seluruh fraksi tetap memberi catatan sekaligus masukan kepada Pemkot Pasuruan.

Rekomendasi fraksi-fraksi itu dibacakan oleh Helmi yang ditunjuk sebagai juru bicara DPRD dalam rapat paripurna kali ini. Fraksi Golkar menyinggung RSUD dr R Soedarsono yang menjadi satu-satunya rumah sakit milik pemerintah. Namun selama ini kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.

“Masih banyak masyarakat yang kurang percaya dengan pelayanan kesehatannya. Saran Fraksi Golkar, SOP perlu terus dievaluasi dan mempublikasikan pelayanan kesehatan yang dilakukan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” kata Helmi.

Sementara di bidang pendidikan, Fraksi PKS menguraikan soal pembuatan aplikasi Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) Suropati. Ada sejumlah saran yang diberikan Fraksi PKS terkait aplikasi yang dibuat guna menunjang pembelajaran daring selama pandemi.

“Perlu standardisasi dan verifikasi konten yang diunggah dalam aplikasi. Reward juga harus diberikan kepada para guru yang berkontribusi pada pembuatan konten pembelajaran daring,” kata Helmi.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian kinerja Pemkot Pasuruan tentang pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH). Selama ini, pengentasan RTLH dinilai sudah dilakukan secara maksimal.

“Fraksi Gerindra merekomendasikan agar pengentasan RTLH bisa diakselerasi, besarannya ditingkatkan agar lebih layak,” beber Helmi.

Fraksi Amanat Pembangunan memberikan respons keras atas LKPj Wali Kota 2020. Helmi menyebut, kebijakan Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo selama ini sering menimbulkan permasalahan. Baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan politik.

Salah satu indikasinya, hasil audit BPK RI yang memunculkan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu, kata Helmi, disebabkan lemahnya sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan pencatatan aset tetap yang belum optimal.

Di samping itu, besaran Silpa yang tinggi justru menjadi andalan untuk menutup defisit anggaran. Sehingga, hal itu berpengaruh pada pendapatan daerah yang tiap tahun berjalan lambat. Hal itu disebut dampak dari perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan yang nyata dan kurang bakunya komunikasi antarperangkat daerah.

“Atas dasar itu, dengan melihat situasi yang berkembang di masyarakat, maka rekomendasi Fraksi Amanat Pembangunan menolak LKPj Wali Kota Pasuruan tahun anggaran 2020,” terang Helmi.

Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo menghormati rekomendasi seluruh fraksi. “Beberapa rekomendasi akan menjadi masukan bagi pemerintah guna disempurnakan dalam pemerintahan yang akan datang,” katanya.

Menurutnya, sisi pendapatan daerah memang harus selalu diupayakan untuk meningkat, terutama PAD. Di samping itu, pemerintah daerah berupaya mendapatkan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Teno pun mengakui ada ketergantungan anggaran yang sangat tinggi pada pusat. Sehingga, pemerintah daerah akan selalu melakukan pembenahan.

“Hal-hal yang dinilai kurang sebagaimana dalam rekomendasi akan dibenahi agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Teno juga mohon diri. Sebab, masa baktinya sebagai wali kota akan segera berakhir.

“Saya pribadi dan keluarga mohon diri mengingat masa bakti saya sebagai wali kota berakhir pada saat dilantiknya wali kota yang baru beberapa hari lagi. Mohon maaf kepada seluruh pihak dan masyarakat dan terima kasih atas segala kerja samanya,” tuturnya. (tom/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Sebagian besar fraksi di DPRD Kota Pasuruan menolak laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pasuruan tahun anggaran 2020. Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (15/2).

Dari enam fraksi yang ada di DPRD, hanya dua fraksi yang tidak menolak LKPj. Yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Gabungan Hanura-Nasdem-PDIP. Kendati demikian, seluruh fraksi tetap memberi catatan sekaligus masukan kepada Pemkot Pasuruan.

Rekomendasi fraksi-fraksi itu dibacakan oleh Helmi yang ditunjuk sebagai juru bicara DPRD dalam rapat paripurna kali ini. Fraksi Golkar menyinggung RSUD dr R Soedarsono yang menjadi satu-satunya rumah sakit milik pemerintah. Namun selama ini kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.

Mobile_AP_Half Page

“Masih banyak masyarakat yang kurang percaya dengan pelayanan kesehatannya. Saran Fraksi Golkar, SOP perlu terus dievaluasi dan mempublikasikan pelayanan kesehatan yang dilakukan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” kata Helmi.

Sementara di bidang pendidikan, Fraksi PKS menguraikan soal pembuatan aplikasi Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) Suropati. Ada sejumlah saran yang diberikan Fraksi PKS terkait aplikasi yang dibuat guna menunjang pembelajaran daring selama pandemi.

“Perlu standardisasi dan verifikasi konten yang diunggah dalam aplikasi. Reward juga harus diberikan kepada para guru yang berkontribusi pada pembuatan konten pembelajaran daring,” kata Helmi.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian kinerja Pemkot Pasuruan tentang pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH). Selama ini, pengentasan RTLH dinilai sudah dilakukan secara maksimal.

“Fraksi Gerindra merekomendasikan agar pengentasan RTLH bisa diakselerasi, besarannya ditingkatkan agar lebih layak,” beber Helmi.

Fraksi Amanat Pembangunan memberikan respons keras atas LKPj Wali Kota 2020. Helmi menyebut, kebijakan Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo selama ini sering menimbulkan permasalahan. Baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan politik.

Salah satu indikasinya, hasil audit BPK RI yang memunculkan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu, kata Helmi, disebabkan lemahnya sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan pencatatan aset tetap yang belum optimal.

Di samping itu, besaran Silpa yang tinggi justru menjadi andalan untuk menutup defisit anggaran. Sehingga, hal itu berpengaruh pada pendapatan daerah yang tiap tahun berjalan lambat. Hal itu disebut dampak dari perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan yang nyata dan kurang bakunya komunikasi antarperangkat daerah.

“Atas dasar itu, dengan melihat situasi yang berkembang di masyarakat, maka rekomendasi Fraksi Amanat Pembangunan menolak LKPj Wali Kota Pasuruan tahun anggaran 2020,” terang Helmi.

Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo menghormati rekomendasi seluruh fraksi. “Beberapa rekomendasi akan menjadi masukan bagi pemerintah guna disempurnakan dalam pemerintahan yang akan datang,” katanya.

Menurutnya, sisi pendapatan daerah memang harus selalu diupayakan untuk meningkat, terutama PAD. Di samping itu, pemerintah daerah berupaya mendapatkan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Teno pun mengakui ada ketergantungan anggaran yang sangat tinggi pada pusat. Sehingga, pemerintah daerah akan selalu melakukan pembenahan.

“Hal-hal yang dinilai kurang sebagaimana dalam rekomendasi akan dibenahi agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Teno juga mohon diri. Sebab, masa baktinya sebagai wali kota akan segera berakhir.

“Saya pribadi dan keluarga mohon diri mengingat masa bakti saya sebagai wali kota berakhir pada saat dilantiknya wali kota yang baru beberapa hari lagi. Mohon maaf kepada seluruh pihak dan masyarakat dan terima kasih atas segala kerja samanya,” tuturnya. (tom/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2