alexametrics
24 C
Probolinggo
Sunday, 28 February 2021
Desktop_AP_Top Banner

Gaji Sejuta Per Bulan, GTT-PTT Kota Pasuruan Wadul Dewan

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Dengan honor hanya Rp 850 ribu – Rp 1 juta per bulan, jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kecilnya honor ini pun dikeluhkan oleh guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) SMPN 8 Kota Pasuruan.

Keluhan itu disampaikan saat Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan berkunjung ke SMPN 8 Kota Pasuruan, Jumat (15/1). Setidaknya ada tiga poin yang disampaikan GTT dan PTT ini pada Komisi 1 DPRD. Antara lain, status kepegawaian GTT-PTT; honorarium GTT-PTT yang relatif kecil; dan perhatian lebih pemerintah terhadap masa kerja atau pengabdian GTT-PTT.

Salah satu GTT, Suud menceritakan, dirinya sudah mengabdi sebagai GTT selama 10 tahun terakhir. Namun, status kepegawaiannya tak berubah.

BERJUANG: Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan menemui GTT-PTT SMPN 8 Kota Pasuruan, Jumat (15/1). Mereka wadul tentang kesejahteraan yang tidak kunjung membaik. (Foto: DPRD Kota Pasuruan for Jawa Pos Radar Bromo)

Dia mengaku pernah mengikuti rekrutmen CPNS, beberapa tahun lalu. Namun tidak lolos. Karena itu, harapan terakhirnya ialah lolos dalam perekrutan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami menyadari menjadi PNS tidaklah mudah. Karena persyaratannya juga ketat. Sekarang harapan kami tinggal di formasi PPPK. Kami mohon kepada bapak anggota dewan agar memperhatikan dan memperjuangkan nasib kami,” tuturnya.

Suud juga mengeluhkan kecilnya honor yang diterima GTT-PTT. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, honor GTT Rp 1 juta per bulan. Sementara honor PTT Rp 850 ribu per bulan.

Dengan honor sebesar itu, Suud mengaku tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Sehingga, ia pun berusaha menambah pendapatan dengan berjualan.

Suud pun berharap agar GTT-PTT yang belum mendapat honor dari Pemkot Pasuruan, segera mendapat SK Wali Kota. “Kami berharap mendapat SK dari Wali Kota untuk honorarium GTT-PTT. Kami juga mohon kepada DPRD untuk memperjuangkan nasib kami agar menaikkan honor GTT-PTT sesuai UMK Kota Pasuruan,” terangnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan, Sutirta pun menyanggupi akan mengawal aspirasi yang disampaikan GTT-PTT tersebut. Pihaknya pun menaruh perhatian penuh terhadap dunia pendidikan karena merupakan salah satu hak dasar setiap warga.

“Kami sudah menampung beberapa aspirasi GTT-PTT dan selanjutnya dikomunikasikan dengan pemerintah,” ungkapnya.

Terlebih, mengenai kesejahteraan GTT-PTT, kata Sutirta, pihaknya akan berupaya mendorong pemerintah agar merealisasikan kenaikan honor. Apalagi ia mencatat alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Pasuruan baru mencapai 18,14 persen. Yakni, Rp 199.059.937.558 dari total belanja daerah.

“Sedangkan amanat PP Nomor 48/2008 tentang pendanaan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah,” kata politisi Partai Golkar itu. (tom/hn/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Dengan honor hanya Rp 850 ribu – Rp 1 juta per bulan, jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kecilnya honor ini pun dikeluhkan oleh guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) SMPN 8 Kota Pasuruan.

Keluhan itu disampaikan saat Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan berkunjung ke SMPN 8 Kota Pasuruan, Jumat (15/1). Setidaknya ada tiga poin yang disampaikan GTT dan PTT ini pada Komisi 1 DPRD. Antara lain, status kepegawaian GTT-PTT; honorarium GTT-PTT yang relatif kecil; dan perhatian lebih pemerintah terhadap masa kerja atau pengabdian GTT-PTT.

Salah satu GTT, Suud menceritakan, dirinya sudah mengabdi sebagai GTT selama 10 tahun terakhir. Namun, status kepegawaiannya tak berubah.

Mobile_AP_Half Page

BERJUANG: Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan menemui GTT-PTT SMPN 8 Kota Pasuruan, Jumat (15/1). Mereka wadul tentang kesejahteraan yang tidak kunjung membaik. (Foto: DPRD Kota Pasuruan for Jawa Pos Radar Bromo)

Dia mengaku pernah mengikuti rekrutmen CPNS, beberapa tahun lalu. Namun tidak lolos. Karena itu, harapan terakhirnya ialah lolos dalam perekrutan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami menyadari menjadi PNS tidaklah mudah. Karena persyaratannya juga ketat. Sekarang harapan kami tinggal di formasi PPPK. Kami mohon kepada bapak anggota dewan agar memperhatikan dan memperjuangkan nasib kami,” tuturnya.

Suud juga mengeluhkan kecilnya honor yang diterima GTT-PTT. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, honor GTT Rp 1 juta per bulan. Sementara honor PTT Rp 850 ribu per bulan.

Dengan honor sebesar itu, Suud mengaku tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Sehingga, ia pun berusaha menambah pendapatan dengan berjualan.

Suud pun berharap agar GTT-PTT yang belum mendapat honor dari Pemkot Pasuruan, segera mendapat SK Wali Kota. “Kami berharap mendapat SK dari Wali Kota untuk honorarium GTT-PTT. Kami juga mohon kepada DPRD untuk memperjuangkan nasib kami agar menaikkan honor GTT-PTT sesuai UMK Kota Pasuruan,” terangnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan, Sutirta pun menyanggupi akan mengawal aspirasi yang disampaikan GTT-PTT tersebut. Pihaknya pun menaruh perhatian penuh terhadap dunia pendidikan karena merupakan salah satu hak dasar setiap warga.

“Kami sudah menampung beberapa aspirasi GTT-PTT dan selanjutnya dikomunikasikan dengan pemerintah,” ungkapnya.

Terlebih, mengenai kesejahteraan GTT-PTT, kata Sutirta, pihaknya akan berupaya mendorong pemerintah agar merealisasikan kenaikan honor. Apalagi ia mencatat alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Pasuruan baru mencapai 18,14 persen. Yakni, Rp 199.059.937.558 dari total belanja daerah.

“Sedangkan amanat PP Nomor 48/2008 tentang pendanaan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah,” kata politisi Partai Golkar itu. (tom/hn/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2