alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Saturday, 2 July 2022

Kemenag Akui Berat Terapkan Struktur Pendidikan TPQ

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Adanya perubahan nomenklatur tentang jenjang pendidikan TPQ, membuat Kemenag Kabupaten Pasuruan, bakal melakukan moratorium legalitas TPQ. Moratorium ini rencananya dilakukan sampai Januari 2021.

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PDPontren) Kemenag Kabupaten Achmad Sarjono menegaskan, ada perubahan terkait pendidikan TPQ yang berjenjang. Ini diatur dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91/2020 tentang struktur pendidikan TPQ.

“Jadi Dirjen Pendidikan Islam mengubah struktur pendidikan TPQ. Di mana ada PAUD TPQ, TPQ, Ta’limul Quran Lil Aulad (TQA) dan Rumah Tahfidz Quran atau RTQ,” jelasnya.

Untuk jenjang usianya beragam. PAUD TPQ antara 3-6 tahun, TPQ usia 6-12 tahun, TQA dari 7-15 tahun dan RTQ untuk 7 tahun ke atas. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan sebelumnya hanya ada jenjang TPQ dan TQA.

Dengan perubahan struktur jenjang tersebut, Kemenag harus mengkomparasikan dengan Perbub Wajib Madin dan TPQ di Kabupaten Pasuruan. Dan rencananya akan mengajukan ke Kanwil Kemenag di Provinsi Jatim terkait perubahan struktur tersebut.

“Kami dari Kemenag menilai agar berat kalau harus menjadikan TPQ empat jenjang seperti itu. Sulitnya terkait fasilitas, SDM, gedung, termasuk pemantauan di lapangan,” terangnya.

Dengan situasi ini, Kemenag rencananya akan meminta otonomi khusus. Di mana Kabupaten Pasuruan hanya menyanggupi dua jenjang, yaitu TPQ dan RTQ. Namun hal ini juga butuh waktu dan diupayakan dilakukan dalam akhir tahun ini.

“Proses ini rencananya mulai akhir November sampai Januari 2021. Kami sementara melakukan moratorium legalitas TPQ. Dan setelah itu baru dibuka kembali untuk pengajuan legalitas,” terangnya.

Saat ini TPQ memang menjadi salah satu pendidikan nonformal yang diunggulkan lewat program Wak Muqidin yaitu Waktunya Membangun TPQ dan Madin di Kabupaten Pasuruan. Total TPQ yang sudah terlegalitas mencapai 1.531 lembaga se-Kabupaten Pasuruan. (eka/hn)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Adanya perubahan nomenklatur tentang jenjang pendidikan TPQ, membuat Kemenag Kabupaten Pasuruan, bakal melakukan moratorium legalitas TPQ. Moratorium ini rencananya dilakukan sampai Januari 2021.

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PDPontren) Kemenag Kabupaten Achmad Sarjono menegaskan, ada perubahan terkait pendidikan TPQ yang berjenjang. Ini diatur dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91/2020 tentang struktur pendidikan TPQ.

“Jadi Dirjen Pendidikan Islam mengubah struktur pendidikan TPQ. Di mana ada PAUD TPQ, TPQ, Ta’limul Quran Lil Aulad (TQA) dan Rumah Tahfidz Quran atau RTQ,” jelasnya.

Untuk jenjang usianya beragam. PAUD TPQ antara 3-6 tahun, TPQ usia 6-12 tahun, TQA dari 7-15 tahun dan RTQ untuk 7 tahun ke atas. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan sebelumnya hanya ada jenjang TPQ dan TQA.

Dengan perubahan struktur jenjang tersebut, Kemenag harus mengkomparasikan dengan Perbub Wajib Madin dan TPQ di Kabupaten Pasuruan. Dan rencananya akan mengajukan ke Kanwil Kemenag di Provinsi Jatim terkait perubahan struktur tersebut.

“Kami dari Kemenag menilai agar berat kalau harus menjadikan TPQ empat jenjang seperti itu. Sulitnya terkait fasilitas, SDM, gedung, termasuk pemantauan di lapangan,” terangnya.

Dengan situasi ini, Kemenag rencananya akan meminta otonomi khusus. Di mana Kabupaten Pasuruan hanya menyanggupi dua jenjang, yaitu TPQ dan RTQ. Namun hal ini juga butuh waktu dan diupayakan dilakukan dalam akhir tahun ini.

“Proses ini rencananya mulai akhir November sampai Januari 2021. Kami sementara melakukan moratorium legalitas TPQ. Dan setelah itu baru dibuka kembali untuk pengajuan legalitas,” terangnya.

Saat ini TPQ memang menjadi salah satu pendidikan nonformal yang diunggulkan lewat program Wak Muqidin yaitu Waktunya Membangun TPQ dan Madin di Kabupaten Pasuruan. Total TPQ yang sudah terlegalitas mencapai 1.531 lembaga se-Kabupaten Pasuruan. (eka/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/