alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Saturday, 25 September 2021

Kejari Kota Pasuruan Telusuri Perjanjian Senkuko

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan mulai bergerak menertibkan aset-asetnya. Termasuk aset bangunan gedung di Pasar Kebonagung yang kini menjadi Senkuko. Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dilibatkan dalam penertiban aset, saat ini mulai mengumpulkan data terkait penggunaan gedung tersebut.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Wahyu Susanto mengaku, perlu membuat kajian mendalam untuk menertibkan aset yang ada di pasar milik pemerintah itu. Karena itu, jaksa memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan.

“Kami perlu menghimpun keterangan dari beberapa pihak. Dalam rangka penertiban aset ini, kami harus memperoleh fakta-fakta secara lengkap,” bebernya.

Wahyu sendiri tak menyebut berapa orang yang akan dipanggil. Tetapi, sebagian besar yang akan diminta keterangannya ialah mantan pejabat di lingkungan pemkot. Salah satunya Sutarto yang pernah menjabat bendahara di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (sekarang Disperindag).

“Iya itu salah satunya. Kemarin kami undang beberapa orang yang pernah menjabat ketika perjanjian Senkuko itu,” katanya.

Dia juga akan menggali informasi mengenai besarnya kontribusi penggunaan gedung Senkuko ke pemerintah melalui perjanjian sewa. Sebab, kontribusi itu dinilai terlalu kecil dan sempat dibahas Komisi II di DPRD Kota Pasuruan.

“Makanya sekarang mulai kami kumpulkan fakta-fakta untuk mengurai bagaimana kronologi awal perjanjian pemkot dan Senkuko,” bebernya.

Selain itu, menurut Wahyu, pihaknya akan menelusuri aset tanah dan bangunan yang ada di Pasar Kebonagung. Wahyu mengatakan, hal itu butuh waktu lama. Karena jaksa harus meruntut kronologi mulai sekitar tahun 1980. Sebab, sebelum dikelola pemerintah, kawasan tersebut dimiliki swasta.

“Nah, nanti setelah semua lengkap baru kami sandingkan apakah fakta-fakta yang kami dapatkan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak,” pungkasnya. (tom/hn)

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan mulai bergerak menertibkan aset-asetnya. Termasuk aset bangunan gedung di Pasar Kebonagung yang kini menjadi Senkuko. Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dilibatkan dalam penertiban aset, saat ini mulai mengumpulkan data terkait penggunaan gedung tersebut.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Wahyu Susanto mengaku, perlu membuat kajian mendalam untuk menertibkan aset yang ada di pasar milik pemerintah itu. Karena itu, jaksa memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan.

“Kami perlu menghimpun keterangan dari beberapa pihak. Dalam rangka penertiban aset ini, kami harus memperoleh fakta-fakta secara lengkap,” bebernya.

Wahyu sendiri tak menyebut berapa orang yang akan dipanggil. Tetapi, sebagian besar yang akan diminta keterangannya ialah mantan pejabat di lingkungan pemkot. Salah satunya Sutarto yang pernah menjabat bendahara di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (sekarang Disperindag).

“Iya itu salah satunya. Kemarin kami undang beberapa orang yang pernah menjabat ketika perjanjian Senkuko itu,” katanya.

Dia juga akan menggali informasi mengenai besarnya kontribusi penggunaan gedung Senkuko ke pemerintah melalui perjanjian sewa. Sebab, kontribusi itu dinilai terlalu kecil dan sempat dibahas Komisi II di DPRD Kota Pasuruan.

“Makanya sekarang mulai kami kumpulkan fakta-fakta untuk mengurai bagaimana kronologi awal perjanjian pemkot dan Senkuko,” bebernya.

Selain itu, menurut Wahyu, pihaknya akan menelusuri aset tanah dan bangunan yang ada di Pasar Kebonagung. Wahyu mengatakan, hal itu butuh waktu lama. Karena jaksa harus meruntut kronologi mulai sekitar tahun 1980. Sebab, sebelum dikelola pemerintah, kawasan tersebut dimiliki swasta.

“Nah, nanti setelah semua lengkap baru kami sandingkan apakah fakta-fakta yang kami dapatkan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak,” pungkasnya. (tom/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU