alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Friday, 1 July 2022

Mau Nikah saat PPKM Darurat, Ini Persyaratan yang harus Ditempuh

PASURUAN, Radar Bromo – Jadi kawin nggak ya? Calon-calon pengantin yang hendak menikah tengah galau. Hari bahagia sekali seumur hidup itu hendak dirayakan dengan meriah. Tapi, aturan PPKM Darurat jelas melarangnya. Cukupkah akad nikah saja?

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan menerapkan syarat ketat untuk pasangan yang hendak menikah saat ini. Di antaranya, Kemenag hanya melayani pendaftaran akad nikah sebelum 3 Juli dan setelah 20 Juli.

Itu pun sudah 418 akad nikah yang terjadwal di wilayah kabupaten. Acara ijab kabul itu direncanakan dilakukan pada Jumat (16/7). Semuanya dalam sehari. Saat ini, bulan Besar, kata orang Jawa, atau bertepatan dengan bulan Zulhijah, tahun Hijriyah.

Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan Mohammad As’adul Anam mengatakan, permohonan nikah itu dilakukan sebelum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Banyak yang telah mendaftar. Namun, selama PPKM Darurat tidak akan disetujui.

”Tetapi, kalau akadnya dilakukan pasca tanggal yang disebutkan, ya kami terima,” katanya.

Anam menegaskan, ijab kabul 418 pasangan pada Jumat mendatang itu akan dipastikan mematuhi protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Hadirin harus pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jumlah undangan akad pun dibatasi.

”Hanya enam orang yang boleh datang. Yaitu, mempelai berdua, dua orang wali, petugas KUA, dan penghulu,” ungkapnya.

Yang pasti, Anam mewanti-wanti pengantin dan keluarganya agar tidak mengadakan resepsi pernikahan. Itu dilarang. Larangan berlaku selama masa PPKM Darurat.

Untuk calon mempelai pun ada aturan yang harus dipatuhi. Apa itu? Mempelai melakukan swab antigen pada H-1 akad nikah. Aturan ini bertujuan mencegah penyebaran Covid-19 dari acara pernikahan. ”Ini wajib. Karena kami memang memproteksi jangan sampai ada klaster akad nikah,” katanya.

Menurut Anam, hasil swab antigen kedua calon sangat menentukan apakah akad nikah akan dilakukan atau tidak. Sebab, jika salah satu atau bahkan keduanya positif, akad ditunda atau ditangguhkan. Sampai yang bersangkutan negatif kembali.

Kasus seperti itu pernah terjadi. Ada calon pengantin yang pasangannya berasal dari luar kota. Saat di-swab, hasilnya positif. Karena itu, pernikahan mereka ditunda dulu. Keluarga mempelai juga meminta penundaan.

Di Kabupaten Pasuruan, tambah Anam, ada tiga penghulu yang sejauh ini terkonfirmasi positif Covid-19. Satu petugas KUA bahkan meninggal. Kemenag benar-benar memproteksi mereka. Segala kegiatan harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.

”Kami tentu menjaga keselamatan mereka yang di lapangan. Karena sudah 80 penghulu se-Indonesia meninggal,” jelasnya. (sid/far)

PASURUAN, Radar Bromo – Jadi kawin nggak ya? Calon-calon pengantin yang hendak menikah tengah galau. Hari bahagia sekali seumur hidup itu hendak dirayakan dengan meriah. Tapi, aturan PPKM Darurat jelas melarangnya. Cukupkah akad nikah saja?

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan menerapkan syarat ketat untuk pasangan yang hendak menikah saat ini. Di antaranya, Kemenag hanya melayani pendaftaran akad nikah sebelum 3 Juli dan setelah 20 Juli.

Itu pun sudah 418 akad nikah yang terjadwal di wilayah kabupaten. Acara ijab kabul itu direncanakan dilakukan pada Jumat (16/7). Semuanya dalam sehari. Saat ini, bulan Besar, kata orang Jawa, atau bertepatan dengan bulan Zulhijah, tahun Hijriyah.

Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan Mohammad As’adul Anam mengatakan, permohonan nikah itu dilakukan sebelum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Banyak yang telah mendaftar. Namun, selama PPKM Darurat tidak akan disetujui.

”Tetapi, kalau akadnya dilakukan pasca tanggal yang disebutkan, ya kami terima,” katanya.

Anam menegaskan, ijab kabul 418 pasangan pada Jumat mendatang itu akan dipastikan mematuhi protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Hadirin harus pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jumlah undangan akad pun dibatasi.

”Hanya enam orang yang boleh datang. Yaitu, mempelai berdua, dua orang wali, petugas KUA, dan penghulu,” ungkapnya.

Yang pasti, Anam mewanti-wanti pengantin dan keluarganya agar tidak mengadakan resepsi pernikahan. Itu dilarang. Larangan berlaku selama masa PPKM Darurat.

Untuk calon mempelai pun ada aturan yang harus dipatuhi. Apa itu? Mempelai melakukan swab antigen pada H-1 akad nikah. Aturan ini bertujuan mencegah penyebaran Covid-19 dari acara pernikahan. ”Ini wajib. Karena kami memang memproteksi jangan sampai ada klaster akad nikah,” katanya.

Menurut Anam, hasil swab antigen kedua calon sangat menentukan apakah akad nikah akan dilakukan atau tidak. Sebab, jika salah satu atau bahkan keduanya positif, akad ditunda atau ditangguhkan. Sampai yang bersangkutan negatif kembali.

Kasus seperti itu pernah terjadi. Ada calon pengantin yang pasangannya berasal dari luar kota. Saat di-swab, hasilnya positif. Karena itu, pernikahan mereka ditunda dulu. Keluarga mempelai juga meminta penundaan.

Di Kabupaten Pasuruan, tambah Anam, ada tiga penghulu yang sejauh ini terkonfirmasi positif Covid-19. Satu petugas KUA bahkan meninggal. Kemenag benar-benar memproteksi mereka. Segala kegiatan harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.

”Kami tentu menjaga keselamatan mereka yang di lapangan. Karena sudah 80 penghulu se-Indonesia meninggal,” jelasnya. (sid/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/