alexametrics
26.1 C
Probolinggo
Sunday, 22 May 2022

Standar Pelayanan Publik Pemkot Pasuruan, Nyaris Masuk Zona Merah

PASURUAN, Radar Bromo – Pemenuhan standar pelayanan publik di lingkungan Pemkot Pasuruan dinilai belum sesuai harapan masyarakat. Dasar penilaian itu adalah skor penilaian Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Posisi Pemkot Pasuruan nyaris masuk zona merah dalam penilaian instansi tersebut.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf mengaku mendapat pekerjaan rumah setelah mengunjungi Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur di Surabaya, Jumat (13/5). Dia mengakui, berdasar hasil penilaian kepatuhan pada UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pemkot Pasuruan memperoleh skor kepatuhan sedang.

”Jadi, kami akui pemenuhan standar pelayanan publik belum sesuai harapan masyarakat,” kata Gus Ipul.

Berdasar penilaian Ombudsman, Pemkot Pasuruan mendapatkan skor 56,16 atau nyaris masuk zona merah. Skor pemkot menjadi kurang maksimal karena nilai buruk terhadap pemenuhan pelayanan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Bahkan, berdasar data yang diterima koran ini, kualitas pelayanan dua instansi tersebut memang dinilai rendah di tingkat Jawa Timur.

Menurut Gus Ipul, penilaian untuk dua instansi tersebut rendah karena belum memenuhi standar sesuai UU Nomor 25/2009. Yakni, berkaitan dengan tidak adanya ruang pelayanan.

Sementara itu, ada dua instansi lain yang juga menjadi sasaran penilaian Ombudsman. Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin menyarankan agar dilakukan perbaikan kualitas pelayanan secara maksimal dengan menginformasikan standar pelayanan. Poin-poin dalam standar pelayanan itu bersifat informasi yang terbuka. Sehingga warga selaku pemohon pelayanan bisa mengaksesnya. Misalnya, jika pelayanan tidak berbiaya alias gratis, ya harus diinformasikan gratis.

PASURUAN, Radar Bromo – Pemenuhan standar pelayanan publik di lingkungan Pemkot Pasuruan dinilai belum sesuai harapan masyarakat. Dasar penilaian itu adalah skor penilaian Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Posisi Pemkot Pasuruan nyaris masuk zona merah dalam penilaian instansi tersebut.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf mengaku mendapat pekerjaan rumah setelah mengunjungi Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur di Surabaya, Jumat (13/5). Dia mengakui, berdasar hasil penilaian kepatuhan pada UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pemkot Pasuruan memperoleh skor kepatuhan sedang.

”Jadi, kami akui pemenuhan standar pelayanan publik belum sesuai harapan masyarakat,” kata Gus Ipul.

Berdasar penilaian Ombudsman, Pemkot Pasuruan mendapatkan skor 56,16 atau nyaris masuk zona merah. Skor pemkot menjadi kurang maksimal karena nilai buruk terhadap pemenuhan pelayanan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Bahkan, berdasar data yang diterima koran ini, kualitas pelayanan dua instansi tersebut memang dinilai rendah di tingkat Jawa Timur.

Menurut Gus Ipul, penilaian untuk dua instansi tersebut rendah karena belum memenuhi standar sesuai UU Nomor 25/2009. Yakni, berkaitan dengan tidak adanya ruang pelayanan.

Sementara itu, ada dua instansi lain yang juga menjadi sasaran penilaian Ombudsman. Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin menyarankan agar dilakukan perbaikan kualitas pelayanan secara maksimal dengan menginformasikan standar pelayanan. Poin-poin dalam standar pelayanan itu bersifat informasi yang terbuka. Sehingga warga selaku pemohon pelayanan bisa mengaksesnya. Misalnya, jika pelayanan tidak berbiaya alias gratis, ya harus diinformasikan gratis.

MOST READ

BERITA TERBARU

/