alexametrics
24 C
Probolinggo
Sunday, 28 February 2021
Desktop_AP_Top Banner

Empat PNS di Pemkot Pasuruan Diberhentikan Selama 2020

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PANGGUNGREJO, Radar Bromo– Sebanyak tujuh PNS di lingkungan Pemkot Pasuruan dijatuhi sanksi hukuman disiplin sepanjang 2020. Seorang diantaranya bahkan dipecat lantaran tidak masuk kerja lebih dari empat bulan.

PNS yang sebelumnya berdinas di Satpol PP Kota Pasuruan itu diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri berdasarkan SK Wali Kota Pasuruan pada 23 September 2020. Pelanggaran yang dilakukan tergolong berat karena tidak masuk kerja selama 123 hari kumulatif.

Dalam PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS saja, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, sudah bisa dilakukan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama 46 hari kerja atau lebih. Selain itu, ada juga dokter spesialis syaraf berstatus PNS yang juga diberhentikan karena pelanggaran serupa.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan, Yudie Andi Prasetya mengatakan, ada tiga tingkat hukuman disiplin berdasarkan PP 53/2010. Yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

“Dari tujuh PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pada 2020, empat diantaranya mendapat sanksi hukuman disiplin berat,” tuturnya.

Selain tidak masuk kerja, dua PNS lainnya diberhentikan karena terjerat kasus hukum. “Ada dua PNS yang tersandung kasus pidana umum. Sanksinya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dan seorang lagi, merupakan guru diberhentikan tidak dengan hormat,” bebernya.

Disamping itu, tiga PNS lainnya melakukan pelanggaran ringan dan sedang. Misalnya saja, seorang PNS yang tidak masuk kerja dijatuhi sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun. Sanksi tersebut diberikan karena PNS yang bersangkutan tidak masuk kerja.

Sedangkan seorang PNS yang terjerat pelanggaran ringan karena dianggap melanggar netralitas menjelang Pilwali Pasuruan 2020. KASN mencantumkan sejumlah bahan pertimbangan. Diantaranya beberapa pasal dalam UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS.

“Yang bersangkutan mendapatkan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis,” pungkas Yudie. (tom/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

PANGGUNGREJO, Radar Bromo– Sebanyak tujuh PNS di lingkungan Pemkot Pasuruan dijatuhi sanksi hukuman disiplin sepanjang 2020. Seorang diantaranya bahkan dipecat lantaran tidak masuk kerja lebih dari empat bulan.

PNS yang sebelumnya berdinas di Satpol PP Kota Pasuruan itu diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri berdasarkan SK Wali Kota Pasuruan pada 23 September 2020. Pelanggaran yang dilakukan tergolong berat karena tidak masuk kerja selama 123 hari kumulatif.

Dalam PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS saja, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, sudah bisa dilakukan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama 46 hari kerja atau lebih. Selain itu, ada juga dokter spesialis syaraf berstatus PNS yang juga diberhentikan karena pelanggaran serupa.

Mobile_AP_Half Page

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan, Yudie Andi Prasetya mengatakan, ada tiga tingkat hukuman disiplin berdasarkan PP 53/2010. Yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

“Dari tujuh PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pada 2020, empat diantaranya mendapat sanksi hukuman disiplin berat,” tuturnya.

Selain tidak masuk kerja, dua PNS lainnya diberhentikan karena terjerat kasus hukum. “Ada dua PNS yang tersandung kasus pidana umum. Sanksinya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dan seorang lagi, merupakan guru diberhentikan tidak dengan hormat,” bebernya.

Disamping itu, tiga PNS lainnya melakukan pelanggaran ringan dan sedang. Misalnya saja, seorang PNS yang tidak masuk kerja dijatuhi sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun. Sanksi tersebut diberikan karena PNS yang bersangkutan tidak masuk kerja.

Sedangkan seorang PNS yang terjerat pelanggaran ringan karena dianggap melanggar netralitas menjelang Pilwali Pasuruan 2020. KASN mencantumkan sejumlah bahan pertimbangan. Diantaranya beberapa pasal dalam UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS.

“Yang bersangkutan mendapatkan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis,” pungkas Yudie. (tom/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2