alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Pembahasan KUA-PPAS 2021 Kota Pasuruan Terlambat, Ini Penyebabnya

PASURUAN, Radar Bromo – Pembahasan APBD 2021 Kota Pasuruan mengalami keterlambatan. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2021-nya saja, baru selesai disusun oleh Tim Anggaran Pemkot Pasuruan. Rencananya draf-nya baru dilimpahkan ke dewan pekan depan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Moh Amin mengakui, keterlambatan pembahasan itu. Umumnya, KUA PPAS sudah dibahas memasuki bulan Juli atau Agustus. Akan tetapi, tahun ini mengalami keterlambatan karena beberapa hal.

Diantaranya adanya peraturan yang baru. Yaitu Permendagri No 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Serta Permendagri No 70/2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. “Sehingga kami harus menyesuaikan aturan yang baru itu,” ungkap Amin.

Sebelumnya, Pemkot masih mengacu pada peraturan yang lama. Yakni Permendagri No 13/2016 tentang keuangan daerah. “Maka harus dipetakan lagi sesuai aturan baru. Dan itu ada perubahan-perubahan dan pemutakhiran sesuai dengan aturan yang baru itu,” terangnya.

Meski begitu, pihaknya memastikan pembahasan KUA PPAS saat ini sudah siap dilaksanakan. Pemkot akan melimpahkan draf ke legislatif pekan depan. “Senin besok kami sampaikan (ke DPRD) untuk dibahas,” jelasnya.

Amin menambahkan, APBD Kota Pasuruan 2021 mencapai sekitar Rp 1 triliun. Sebagian besar pendapatan masih menggantungkan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan menyebut, saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran. Sehingga pembahasan KUA PPAS berkejaran dengan waktu.

“Memang terlambat karena Wali Kota yang kemarin kan cuti, sedangkan Pjs Wali Kota juga tidak punya kewenangan penuh. Maka, harus ada persetujuan lebih dulu dari Mendagri,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya memastikan pembahasan KUA PPAS bisa dilakukan secepatnya. Idealnya, pembahasan mulai dilakukan pertengahan tahun anggaran. Sehingga sebulan sebelum tahun anggaran berakhir, APBD 2021 sudah disahkan.

“Sesuai ketentuan undang-undang November ini seharusnya sudah didok ya. Tadi kami juga konsultasikan, karena memang kondisinya seperti ini ya tidak apa-apa. Terpenting, Desember nanti sudah selesai, R-APBD sudah disahkan,” jelasnya. (tom/mie)

PASURUAN, Radar Bromo – Pembahasan APBD 2021 Kota Pasuruan mengalami keterlambatan. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2021-nya saja, baru selesai disusun oleh Tim Anggaran Pemkot Pasuruan. Rencananya draf-nya baru dilimpahkan ke dewan pekan depan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Moh Amin mengakui, keterlambatan pembahasan itu. Umumnya, KUA PPAS sudah dibahas memasuki bulan Juli atau Agustus. Akan tetapi, tahun ini mengalami keterlambatan karena beberapa hal.

Diantaranya adanya peraturan yang baru. Yaitu Permendagri No 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Serta Permendagri No 70/2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. “Sehingga kami harus menyesuaikan aturan yang baru itu,” ungkap Amin.

Sebelumnya, Pemkot masih mengacu pada peraturan yang lama. Yakni Permendagri No 13/2016 tentang keuangan daerah. “Maka harus dipetakan lagi sesuai aturan baru. Dan itu ada perubahan-perubahan dan pemutakhiran sesuai dengan aturan yang baru itu,” terangnya.

Meski begitu, pihaknya memastikan pembahasan KUA PPAS saat ini sudah siap dilaksanakan. Pemkot akan melimpahkan draf ke legislatif pekan depan. “Senin besok kami sampaikan (ke DPRD) untuk dibahas,” jelasnya.

Amin menambahkan, APBD Kota Pasuruan 2021 mencapai sekitar Rp 1 triliun. Sebagian besar pendapatan masih menggantungkan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan menyebut, saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran. Sehingga pembahasan KUA PPAS berkejaran dengan waktu.

“Memang terlambat karena Wali Kota yang kemarin kan cuti, sedangkan Pjs Wali Kota juga tidak punya kewenangan penuh. Maka, harus ada persetujuan lebih dulu dari Mendagri,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya memastikan pembahasan KUA PPAS bisa dilakukan secepatnya. Idealnya, pembahasan mulai dilakukan pertengahan tahun anggaran. Sehingga sebulan sebelum tahun anggaran berakhir, APBD 2021 sudah disahkan.

“Sesuai ketentuan undang-undang November ini seharusnya sudah didok ya. Tadi kami juga konsultasikan, karena memang kondisinya seperti ini ya tidak apa-apa. Terpenting, Desember nanti sudah selesai, R-APBD sudah disahkan,” jelasnya. (tom/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/