alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Saturday, 25 September 2021

Kejar Pencatatan Aset Daerah, Masih Ribuan Belum Bersertifikat

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan terus mempercepat proses penatausahaan tanah yang menjadi aset daerah. Selama ini, masih banyak aset daerah berupa tanah yang belum tercatat. Sehingga kemudian menjadi catatan dalam pemeriksaan BPK.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf memastikan pencatatan aset daerah mulai dilakukan. Menurutnya, semua tanah yang menjadi aset daerah harus tercatat dengan baik. Agar pengelolaannya lebih jelas. Dia bahkan meminta keterlibatan para camat dan lurah untuk mempercepat pencatatan aset.

“Saya minta jika ada masalah terkait aset daerah, laporkan secara tertulis, ada masalah apapun dan konkritnya seperti apa,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga menaruh perhatian terkait aset-aset daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga. Termasuk adanya permasalahan di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang menjadi sorotan banyak pihak. Dia mengatakan, semua permasalahan itu akan segera ditangani dan dicatat sebagai aset daerah.

“Dari sekian ribu aset pemkot, yang bersertifikat hanya ratusan saja. Yang lainnya masih bermasalah. Maka lurah dan camat harus tahu dan mencatat problem di setiap wilayahnya,” bebernya.

Sejumlah masalah terkait aset daerah yang menjadi catatan BPK. Antara lain tanah yang dikuasai pihak lain di Kelurahan Mandaranrejo dan Kelurahan Mayangan masing-masing dua bidang. Kemudian aset tanah yang tidak diketahui lokasinya. Di Kelurahan Mayangan sebanyak satu bidang; Kelurahan Kandangsapi sebanyak tiga bidang; Kelurahan Trajeng sebanyak tiga bidang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan sendiri terus melakukan pendataan aset-aset milik daerah. Berdasarkan hasil penelusuran, verifikasi, dan validasi aset sampai saat ini, Pemkot Pasuruan sebenarnya memiliki 1.035 aset tanah. Akan tetapi yang sudah tersertifikasi belum separonya. Yakni masih sekitar 400 aset. (tom/fun)

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan terus mempercepat proses penatausahaan tanah yang menjadi aset daerah. Selama ini, masih banyak aset daerah berupa tanah yang belum tercatat. Sehingga kemudian menjadi catatan dalam pemeriksaan BPK.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf memastikan pencatatan aset daerah mulai dilakukan. Menurutnya, semua tanah yang menjadi aset daerah harus tercatat dengan baik. Agar pengelolaannya lebih jelas. Dia bahkan meminta keterlibatan para camat dan lurah untuk mempercepat pencatatan aset.

“Saya minta jika ada masalah terkait aset daerah, laporkan secara tertulis, ada masalah apapun dan konkritnya seperti apa,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga menaruh perhatian terkait aset-aset daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga. Termasuk adanya permasalahan di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang menjadi sorotan banyak pihak. Dia mengatakan, semua permasalahan itu akan segera ditangani dan dicatat sebagai aset daerah.

“Dari sekian ribu aset pemkot, yang bersertifikat hanya ratusan saja. Yang lainnya masih bermasalah. Maka lurah dan camat harus tahu dan mencatat problem di setiap wilayahnya,” bebernya.

Sejumlah masalah terkait aset daerah yang menjadi catatan BPK. Antara lain tanah yang dikuasai pihak lain di Kelurahan Mandaranrejo dan Kelurahan Mayangan masing-masing dua bidang. Kemudian aset tanah yang tidak diketahui lokasinya. Di Kelurahan Mayangan sebanyak satu bidang; Kelurahan Kandangsapi sebanyak tiga bidang; Kelurahan Trajeng sebanyak tiga bidang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan sendiri terus melakukan pendataan aset-aset milik daerah. Berdasarkan hasil penelusuran, verifikasi, dan validasi aset sampai saat ini, Pemkot Pasuruan sebenarnya memiliki 1.035 aset tanah. Akan tetapi yang sudah tersertifikasi belum separonya. Yakni masih sekitar 400 aset. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU