alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Jangan Lengah Walau Belum Ada Temuan Kasus PMK di Kota Pasuruan

PASURUAN, Radar Bromo – Hewan ternak di Kota Pasuruan sejauh ini masih dinyatakan bebas dari serangan penyakit mulut dan kuku (PMK). Meski begitu bukan berarti potensi ternak terjangkit PMK nihil. Pemkot Pasuruan diingatkan dewan agar tidak lengah. Langkah antisipatif harus mulai dilakukan.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto merespons Instruksi Mendagri tertanggal 7 Juni yang menyatakan Kota Pasuruan sebagai wilayah bebas PMK. Dia menjelaskan, penyebaran PMK begitu cepat. Maka pemerintah juga tidak boleh terlambat dalam mengantisipasinya.

“Tak tertutup kemungkinan PMK sudah masuk dan menunjukkan gejala klinis setelah tanggal 7 Juni. Maka harus segera dibentuk dan ditetapkan SOP penanganan PMK. Salah satunya melalui pembentukan gugus tugas. Berkoordinasi juga dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jatim 2,” katanya.

Legislator yang juga dokter hewan itu menyebut, SOP penanganan PMK bisa bersifat kompleks. Termasuk mencakup pengaturan hewan kurban saat Idul Adha mendatang. Terutama terkait pendirian lapak hewan kurban. Misalnya, lapak sapi yang tidak digelar di tepi jalan.

“Dinas terkait bisa melakukan sosialisasi kepada para peternak, penyedia lapak, takmir masjid dan para pihak lainnya terkait SOP penanganan PMK,” ungkap politisi PKS tersebut.

Di samping itu, pihaknya juga meminta pemerintah memberi edukasi para peternak melakukan penanganan PMK secara mandiri. Kecuali terapi yang hanya boleh ditangani oleh dokter hewan. Sementara untuk kebutuhan anggaran, lanjut Ismu, bisa dilakukan dengan menggunakan pos bantuan tak terduga (BTT) yang ada pada APBD 2022. Anggaran yang diperlukan untuk menangani PMK bisa diusulkan melalui P-APBD.

“Keputusan Gubernur Jawa Timur terkait kabupaten kota yang menjadi daerah status bencana wabah PMK sudah cukup kuat dijadikan dasar hukum pergeseran anggaran,” tandasnya.

PASURUAN, Radar Bromo – Hewan ternak di Kota Pasuruan sejauh ini masih dinyatakan bebas dari serangan penyakit mulut dan kuku (PMK). Meski begitu bukan berarti potensi ternak terjangkit PMK nihil. Pemkot Pasuruan diingatkan dewan agar tidak lengah. Langkah antisipatif harus mulai dilakukan.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto merespons Instruksi Mendagri tertanggal 7 Juni yang menyatakan Kota Pasuruan sebagai wilayah bebas PMK. Dia menjelaskan, penyebaran PMK begitu cepat. Maka pemerintah juga tidak boleh terlambat dalam mengantisipasinya.

“Tak tertutup kemungkinan PMK sudah masuk dan menunjukkan gejala klinis setelah tanggal 7 Juni. Maka harus segera dibentuk dan ditetapkan SOP penanganan PMK. Salah satunya melalui pembentukan gugus tugas. Berkoordinasi juga dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jatim 2,” katanya.

Legislator yang juga dokter hewan itu menyebut, SOP penanganan PMK bisa bersifat kompleks. Termasuk mencakup pengaturan hewan kurban saat Idul Adha mendatang. Terutama terkait pendirian lapak hewan kurban. Misalnya, lapak sapi yang tidak digelar di tepi jalan.

“Dinas terkait bisa melakukan sosialisasi kepada para peternak, penyedia lapak, takmir masjid dan para pihak lainnya terkait SOP penanganan PMK,” ungkap politisi PKS tersebut.

Di samping itu, pihaknya juga meminta pemerintah memberi edukasi para peternak melakukan penanganan PMK secara mandiri. Kecuali terapi yang hanya boleh ditangani oleh dokter hewan. Sementara untuk kebutuhan anggaran, lanjut Ismu, bisa dilakukan dengan menggunakan pos bantuan tak terduga (BTT) yang ada pada APBD 2022. Anggaran yang diperlukan untuk menangani PMK bisa diusulkan melalui P-APBD.

“Keputusan Gubernur Jawa Timur terkait kabupaten kota yang menjadi daerah status bencana wabah PMK sudah cukup kuat dijadikan dasar hukum pergeseran anggaran,” tandasnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/