Pencairan THR ASN di Pemkot-Pemkab Pasuruan Sama-sama Tunggu Kebijakan

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot maupun Pemkab Pasuruan memastikan bahwa tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini sudah dianggarkan. Akan tetapi, pencairannya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Hal itu bukan tanpa alasan. Sebab beban belanja negara saat ini begitu besar untuk mengatasi Covid-19 atau virus korona.

“Kalau pencairannya itu kan harus ada petunjuk dari Presiden langsung, melalui Kementerian Keuangan,” tutur Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan M Amin.

Dia juga tak sepenuhnya membenarkan jika sebelumnya ada informasi bahwa hanya PNS golongan I dan golongan II saja yang bakal mendapat THR dan gaji ke-13. Sebab informasi itu belum tertuang secara tertulis menjadi kebijakan pemerintah.

Sedangkan Pemkot sendiri sudah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 36/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunan. Yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini.

Jumlah PNS yang bakal menerima diperkirakan mencapai 3 ribu orang. Baik pegawai di lingkungan Pemkot Pasuruan maupun tenaga pendidik di sekolah.

Pencairan THR sendiri harus sudah dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Setelah itu, baru dicairkan gaji ke-13. “Kami sudah anggarkan penuh untuk tahun ini. Tapi sekarang menunggu kebijakan dari pemerintah,” pungkasnya.

Hal senada juga dilakukan Pemkab pasuruan. Sejauh ini pemkab masih belum bisa memastikan terkait kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Hari Raya Idul Fitri mendatang. Sehingga pemkab masih menunggu kebijakan resmi dari pusat.

Luly Noermadiono, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan, masih enggan berbicara banyak mengenai THR untuk ASN di Lebaran mendatang. “Masih belum ada petunjuk dari pusat. Jadi lebih baik kami tunggu dulu,” ujarnya.

Menurut Luly, Keuangan Daerah sudah menyiapkan anggaran jika ada pencairan THR bagi ASN. Bahkan dikatakan anggaran sudah siap. Namun terkait ada tidaknya, bahkan juknis pencairannya, BKD Kabupaten Pasuruan masih belum tahu.

Agus Sutiadji, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan juga mengemukakan bahwa kebijakan THR untuk ASN memang merupakan regulasi dari pusat. “Apalagi dengan situasi seperti ini (wabah Covid-19). Jadi Pemerintah daerah menyiapkan skenario apapun dari pusat,” ujarnya.

Namun, untuk anggaran THR sudah disediakan. Hanya saja kalau ada kebijakan lain, maka Pemkab Pasuruan juga siap melaksanakan segala instruksi dari pusat. “Anggaran THR sudah ada, tapi kalau di-enggokno (dibelokkan) ke yang lain, ya kami siap skenario apapun dari pusat,” terangnya.

Sampai kemarin, anggaran kesiapan penanganan bencana Covid-19 sendiri mencapai Rp 77,4 Miliar. Dana tersebut sudah banyak diambil dari Belanja Tidak terduga, DBHCHT, perjalanan dinas sampai belanja pegawai.

Namun untuk anggaran THR ASN belum masuk ke penanganan Covid-19. Sehingga sampai kemarin, Pemkab Pasuruan sendiri masih menunggu kepastian berapa anggaran yang bisa dicairkan termasuk kriteria apasaja jika ada pencairan THR bagi ASN. (tom/eka/fun)