alexametrics
26.1 C
Probolinggo
Saturday, 28 May 2022

Tingkat Ketimpangan di Kota Pasuruan Rendah Walau Gini Ratio Meningkat

PASURUAN, Radar Bromo– Ketimpangan pengeluaran antara si kaya dan si miskin di Kota Pasuruan saat ini tidak terlalu njomplang. Bahkan indeks ketimpangan tercatat dalam kategori rendah. Meski angka gini ratio mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir.

Gini ratio Kota Pasuruan pernah berada di angka 0,27 pada 2010 silam. Dari tahun ke tahun, gini ratio kota dengan empat kecamatan ini terus mengalami pergeseran. Selama satu dasawarsa, gini ratio tertinggi terjadi pada 2016, yakni mencapai 0,40. Sedangkan pada 2021 lalu meningkat 0,05 poin dibandingkan gini ratio pada 2020.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, gini ratio Kota Pasuruan ditargetkan berada di angka 0,30 pada 2026 mendatang. “Gini ratio di Kota Pasuruan pada 2021 berada di angka 0,35 yang menempatkan Kota Pasuruan peringkat ke 28 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan Sri Kadarwati.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah gini ratio. Dia menjelaskan nilai gini ratio berkisar antara angka 0 dan 1. Semakin mendekati titik nol, maka ketimpangan daerah semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, apabila gini ratio semakin mendekati angka 1, ada ketimpangan yang tinggi.

“Walau pun angkanya naik dibandingkan 2020, gini ratio secara umum di Kota Pasuruan rendah,” kata Wati -sapaan Sri Kadarwati.

Hal itu terlihat dari tingkat ketimpangan di kota santri ini yang tidak terlalu njomplang. Wati menyebut, kondisi tersebut diketahui melalui ukuran ketimpangan berdasarkan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk. Atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia.

 

Sri Kadarwati, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. (Foto: M Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)

Wati menjelaskan, berdasarkan ukuran tersebut, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori. Antara lain tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk tertinggi angkanya dibawah 12 persen. Lalu ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen. Serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Berdasarkan data BPS, 20 persen kelompok pendapatan tertinggi, persentase pengeluaran perkapita mencapai 44,04 persen. Sedangkan 40 persen menengah, persentasenya 36,07 persen. Sedangkan 40 persen kelompok pendapatan terendah masih di angka 19,89 persen.

“Untuk kelompok 40 persen terendah masih diatas 17 persen jika mengacu ukuran ketimpangan world bank. Artinya walau gini ratio tinggi, Kota Pasuruan masih dalam kategori ketimpangan yang rendah,” bebernya. (tom/fun)

 

PASURUAN, Radar Bromo– Ketimpangan pengeluaran antara si kaya dan si miskin di Kota Pasuruan saat ini tidak terlalu njomplang. Bahkan indeks ketimpangan tercatat dalam kategori rendah. Meski angka gini ratio mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir.

Gini ratio Kota Pasuruan pernah berada di angka 0,27 pada 2010 silam. Dari tahun ke tahun, gini ratio kota dengan empat kecamatan ini terus mengalami pergeseran. Selama satu dasawarsa, gini ratio tertinggi terjadi pada 2016, yakni mencapai 0,40. Sedangkan pada 2021 lalu meningkat 0,05 poin dibandingkan gini ratio pada 2020.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, gini ratio Kota Pasuruan ditargetkan berada di angka 0,30 pada 2026 mendatang. “Gini ratio di Kota Pasuruan pada 2021 berada di angka 0,35 yang menempatkan Kota Pasuruan peringkat ke 28 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan Sri Kadarwati.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah gini ratio. Dia menjelaskan nilai gini ratio berkisar antara angka 0 dan 1. Semakin mendekati titik nol, maka ketimpangan daerah semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, apabila gini ratio semakin mendekati angka 1, ada ketimpangan yang tinggi.

“Walau pun angkanya naik dibandingkan 2020, gini ratio secara umum di Kota Pasuruan rendah,” kata Wati -sapaan Sri Kadarwati.

Hal itu terlihat dari tingkat ketimpangan di kota santri ini yang tidak terlalu njomplang. Wati menyebut, kondisi tersebut diketahui melalui ukuran ketimpangan berdasarkan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk. Atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia.

 

Sri Kadarwati, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. (Foto: M Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)

Wati menjelaskan, berdasarkan ukuran tersebut, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori. Antara lain tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk tertinggi angkanya dibawah 12 persen. Lalu ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen. Serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Berdasarkan data BPS, 20 persen kelompok pendapatan tertinggi, persentase pengeluaran perkapita mencapai 44,04 persen. Sedangkan 40 persen menengah, persentasenya 36,07 persen. Sedangkan 40 persen kelompok pendapatan terendah masih di angka 19,89 persen.

“Untuk kelompok 40 persen terendah masih diatas 17 persen jika mengacu ukuran ketimpangan world bank. Artinya walau gini ratio tinggi, Kota Pasuruan masih dalam kategori ketimpangan yang rendah,” bebernya. (tom/fun)

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/