alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Dewan: Retribusi Makam TPU Purutrejo III Jangan Memberatkan

PASURUAN, Radar Bromo– Pemkot Pasuruan berencana memfungsikan TPU Purutrejo III. Namun DPRD merasa keberatan dengan tarif retribusi yang diusulkan. Sebab besarannya lebih tinggi dibanding retribusi makam di TPU yang lain. Selain itu, masa pemakaian aset makam juga lebih singkat.

Hal itu terungkap dalam Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8/2011 tentang Retribusi Pemakaman Dan Pengabuan Mayat. Raperda tersebut kini tengah dibahas oleh pemkot bersama legislatif. Ketua Pansus III DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto mengingatkan pembangunan TPU Purut III yang sempat menuai polemik beberapa tahun lalu.

Saat itu bahkan istilah yang digunakan bukan TPU Purutrejo III. Melainkan Makam Estate. Sehingga timbul anggapan akan ada eksklusifitas pemakaman di Kota Pasuruan. Karena itu, pihaknya juga keberatan dengan usulan retribusi sebesar Rp 200 ribu dengan masa pemakaian 3 tahun.

“Kalau ditetapkan dengan besaran tersebut, dengan sendirinya akan membenarkan polemik yang dulu sempat terjadi. Padahal kami semua sudah berusaha keras menepis anggapan adanya eksklusifitas makam itu,” kata Ismu.

Karenanya, dalam pembahasan lantas disepakati tarif retribusi di TPU Purutrejo III tak dibedakan dengan TPU lain. Yakni sebesar Rp 50 ribu. Ahli waris juga tetap diwajibkan melakukan herregistrasi masa pemakaian selama 5 tahun sekali. Akan tetapi, penarikan retribusi hanya dikenakan sekali ketika registrasi awal. Tidak lagi setiap herregistrasi setiap 5 tahun.

“Kami memandang bahwa TPU Purutrejo III itu harus disamakan posisinya seperti TPU lainnya. Besaran retribusi sama senilai Rp 50 ribu, termasuk mengenai ketentuan masa pemakaiannya,” bebernya.

Sebab, dalam draf Raperda itu, pemkot mengusulkan masa pemakaian aset pemakaman dari yang semula selama 5 tahun dipangkas menjadi 3 tahun. Dengan alasan untuk mencapai tertib administrasi. “Pansus menilai durasi 5 tahun diperpendek menjadi 3 tahun itu, kalau dikaitkan dengan tertib administrasi juga tidak pas. Kalau bicara tertib administrasti tidak perlu menunggu tahun-tahunan, kan itu menjadi pekerjaan yang bisa dilakukan secara rutin oleh dinas terkait,” katanya.

Pihaknya juga menginginkan agar masa pemakaian aset pemakaman tidak dibatasi. Sepanjang ahli waris bersedia melakukan herregistrasi setiap 5 tahun sekali. Dengan begitu, kata Ismu, masyarakat tidak merasa terbebani harus membayar retribusi setiap kali herregistrasi. Mereka juga merasa terjamin makam keluarganya tidak akan dipindah hanya dengan alasan tidak membayar retribusi ketika herregistrasi.

“Jadi retribusi hanya dikenakan sekali, ketika herregistrasi tidak ada lagi penarikan retribusi,” katanya.

Meski begitu, dia mengakui sektor pemakaman selama ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, pihaknya menilai bahwa retribusi pemakaman itu merupakan retribusi jasa umum. Bukan jasa usaha. “Jadi harus lebih menitikberatkan pada sisi pelayanan, bukan pada peningkatan PAD an sich. Makanya ketika ada retribusi, harusnya tidak memberatkan masyarakat,” kata Ismu. (tom/fun)

PASURUAN, Radar Bromo– Pemkot Pasuruan berencana memfungsikan TPU Purutrejo III. Namun DPRD merasa keberatan dengan tarif retribusi yang diusulkan. Sebab besarannya lebih tinggi dibanding retribusi makam di TPU yang lain. Selain itu, masa pemakaian aset makam juga lebih singkat.

Hal itu terungkap dalam Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8/2011 tentang Retribusi Pemakaman Dan Pengabuan Mayat. Raperda tersebut kini tengah dibahas oleh pemkot bersama legislatif. Ketua Pansus III DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto mengingatkan pembangunan TPU Purut III yang sempat menuai polemik beberapa tahun lalu.

Saat itu bahkan istilah yang digunakan bukan TPU Purutrejo III. Melainkan Makam Estate. Sehingga timbul anggapan akan ada eksklusifitas pemakaman di Kota Pasuruan. Karena itu, pihaknya juga keberatan dengan usulan retribusi sebesar Rp 200 ribu dengan masa pemakaian 3 tahun.

“Kalau ditetapkan dengan besaran tersebut, dengan sendirinya akan membenarkan polemik yang dulu sempat terjadi. Padahal kami semua sudah berusaha keras menepis anggapan adanya eksklusifitas makam itu,” kata Ismu.

Karenanya, dalam pembahasan lantas disepakati tarif retribusi di TPU Purutrejo III tak dibedakan dengan TPU lain. Yakni sebesar Rp 50 ribu. Ahli waris juga tetap diwajibkan melakukan herregistrasi masa pemakaian selama 5 tahun sekali. Akan tetapi, penarikan retribusi hanya dikenakan sekali ketika registrasi awal. Tidak lagi setiap herregistrasi setiap 5 tahun.

“Kami memandang bahwa TPU Purutrejo III itu harus disamakan posisinya seperti TPU lainnya. Besaran retribusi sama senilai Rp 50 ribu, termasuk mengenai ketentuan masa pemakaiannya,” bebernya.

Sebab, dalam draf Raperda itu, pemkot mengusulkan masa pemakaian aset pemakaman dari yang semula selama 5 tahun dipangkas menjadi 3 tahun. Dengan alasan untuk mencapai tertib administrasi. “Pansus menilai durasi 5 tahun diperpendek menjadi 3 tahun itu, kalau dikaitkan dengan tertib administrasi juga tidak pas. Kalau bicara tertib administrasti tidak perlu menunggu tahun-tahunan, kan itu menjadi pekerjaan yang bisa dilakukan secara rutin oleh dinas terkait,” katanya.

Pihaknya juga menginginkan agar masa pemakaian aset pemakaman tidak dibatasi. Sepanjang ahli waris bersedia melakukan herregistrasi setiap 5 tahun sekali. Dengan begitu, kata Ismu, masyarakat tidak merasa terbebani harus membayar retribusi setiap kali herregistrasi. Mereka juga merasa terjamin makam keluarganya tidak akan dipindah hanya dengan alasan tidak membayar retribusi ketika herregistrasi.

“Jadi retribusi hanya dikenakan sekali, ketika herregistrasi tidak ada lagi penarikan retribusi,” katanya.

Meski begitu, dia mengakui sektor pemakaman selama ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, pihaknya menilai bahwa retribusi pemakaman itu merupakan retribusi jasa umum. Bukan jasa usaha. “Jadi harus lebih menitikberatkan pada sisi pelayanan, bukan pada peningkatan PAD an sich. Makanya ketika ada retribusi, harusnya tidak memberatkan masyarakat,” kata Ismu. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/