Skema Bantuan Covid-19 di Kota Pasuruan Berubah, Begini Rinciannya

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan mengubah skema bantuan bagi warga terdampak wabah virus korona. Hal itu terungkap dalam rapat bersama Pansus Covid-19 di DPRD Kota Pasuruan, Senin (11/5) malam.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan melontarkan bantuan tersebut sudah sangat dinantikan oleh masyarakat. Namun, pihaknya merasa kecewa lantaran bantuan belum disalurkan hingga dua pekan menjelang hari raya Idul Fitri. Ia juga mengutarakan adanya isu yang berkembang bahwa DPRD ada di balik keterlambatan penyaluran. Dengan kata lain, menghambat penyaluran bantuan.

“Bahkan, ada jajaran Forkopimda yang ngomong ke saya seperti itu. Saya tidak tahu siapa yang membuat isu ini, tapi saya minta hentikan, ini tidak baik untuk pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif,” katanya.

Pihaknya juga tak puas dengan kebijakan Pemkot yang memutuskan untuk menerapkan konsep e-money dalam distribusi bantuan. Padahal, ketika rapat pembahasan realokasi anggaran, DPRD mengusulkan agar bantuan disalurkan langsung.

“Tetapi, sekarang tetap kerja sama dengan Bank Jatim, ada kartu yang harus ditukarkan dengan sembako. Jadi, percuma kami diundang ke sana (Pemkot) untuk membahas percepatan bantuan, toh usulannya tidak dipakai,” ujarnya.

Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Pasuruan Agus Fadjar mengakui adanya keterlambatan distribusi bantuan. Terlebih, bantuan itu ditargetkan seharusnya sudah diterima masyarakat pekan lalu.

Tetapi, pihaknya harus selalu memperbarui data penerima yang tiba-tiba tak di-cover bantuan dari pemerintah pusat. “Banyak masalah pendataan di pusat. Saat ini, 98 persen data sudah kami serahkan ke bank untuk cetak kartu. Sabtu selesai dan Senin didrop ke Pemkot,” terang Agus.

Khusus untuk bantuan sembako, masyarakat memang mendapatkan kartu. Kemudian kartu itu yang akan ditukarkan dengan sembako yang sudah disediakan Pemkot di kelurahan-kelurahan. Agus mengaku pembagian bantuannya nanti juga akan diatur secara bergiliran agar tetap menerapkan physical distancing.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Hery Dwi Sujatmiko menambahkan, ada perubahan skema bantuan yang bersumber dari APBD. Baik dalam jaring pengaman sosial berupa sembako maupun bantuan terdampak ekonomi yang berupa uang tunai.

Bantuan dampak sosial ada 8.508 penerima akan mendapat Rp 200 ribu, yang sebelumnya diberi selama 4 bulan menjadi 9 bulan. Komoditas yang akan diterima yakni beras 10 kilogran, gula 2 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan tambahan mi instan hingga mencukupi Rp 200 ribu.

“Begitu pula dengan bantuan dampak ekonomi yang sedianya dijatah Rp 600 ribu per KK selama 4 bulan, kini hanya mendapatkan Rp 200 ribu selama 9 bulan,” ungkapnya.

Sehingga, jumlah total penerima bantuan dari APBD sebanyak 11.834 KK. Rinciannya, 8.508 KK sebagai penerima bantuan dampak sosial yang anggarannya dialokasikan Rp 15.314.400.000. Kemudian 3.326 penerima bantuan dampak ekonomi dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 5.986.800.000.

Di samping itu, ada pula bantuan dari pusat kepada 25.431 penerima. Dengan rincian, bantuan sembako untuk 14.863 penerima. Dan bantuan tunai untuk 10.458. Sehingga, total warga terdampak Covid-19 yang mendapat bantuan 37.265 KK. (tom/fun)