alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Friday, 1 July 2022

Pansus Konflik Agraria Terus Cari Solusi,Serap Aspirasi Warga 10 Desa

LEKOK, Radar Bromo – Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPRD Kabupaten Pasuruan terus berkerja. Berupaya menemukan solusi terbaik bagi masyarakat yang tinggal di 10 desa konflik agraria di Kabupaten Pasuruan. Rabu (10/11), mereka melakukan dengar pendapat dengan perwakilan masyarakat dari 10 desa tersebut.

Kegiatan itu digelar di Balai Desa Semedusari, Kecamatan Lekok. Dalam kesempatan itu, sejumlah perwakilan desa mengeluh. Termasuk dalam menggunakan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Meski mendapatkan anggaran seperti desa lainnya, mereka tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Tidak bisa menggunakannya untuk membangun infrastruktur.

Seperti diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Tani Antardesa (FKTAD) Kabupaten Pasuruan Lasminto. Ia meminta segera ada penyelesaian terkait konflik agraria ini. Sebab, konflik ini membuat pemerintah desa kesulitan memajukan desa. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Dinilai Menyesatkan soal Konflik Agraria, Jawaban Bupati Diinterupsi

Menurutnya, saat ada pengerjaan pembangunan yang berkaitan dengan jalan atau infrastruktur lainnya, selalu dihentikan oleh TNI AL. Beberapa waktu lalu, saat ada rehab musala di Desa Sumberanyar, kendaraan yang membawa alat dan material dilarang masuk oleh anggota TNI AL.

“Saya sempat bilang ke TNI AL, kalau memang tidak boleh dibangun, apa masyarakat tidak perlu salat saja, karena bangunannya bisa roboh sewaktu-waktu. Akhirnya, baru diperbolehkan oleh mereka,” ujarnya.

Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Purwo Eko HS menjelaskan, konflik agraria yang terjadi di sembilan desa di Kecamatan Lekok dan satu desa di Kecamatan Nguling, masuk kategori konflik hak asasi manusia (HAM). Sebab, berulang kali terjadi ada warga yang terkena peluru dari TNI AL yang sedang berlatih. Kondisi ini pun membuat warga menjadi tidak aman.

LEKOK, Radar Bromo – Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPRD Kabupaten Pasuruan terus berkerja. Berupaya menemukan solusi terbaik bagi masyarakat yang tinggal di 10 desa konflik agraria di Kabupaten Pasuruan. Rabu (10/11), mereka melakukan dengar pendapat dengan perwakilan masyarakat dari 10 desa tersebut.

Kegiatan itu digelar di Balai Desa Semedusari, Kecamatan Lekok. Dalam kesempatan itu, sejumlah perwakilan desa mengeluh. Termasuk dalam menggunakan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Meski mendapatkan anggaran seperti desa lainnya, mereka tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Tidak bisa menggunakannya untuk membangun infrastruktur.

Seperti diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Tani Antardesa (FKTAD) Kabupaten Pasuruan Lasminto. Ia meminta segera ada penyelesaian terkait konflik agraria ini. Sebab, konflik ini membuat pemerintah desa kesulitan memajukan desa. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Dinilai Menyesatkan soal Konflik Agraria, Jawaban Bupati Diinterupsi

Menurutnya, saat ada pengerjaan pembangunan yang berkaitan dengan jalan atau infrastruktur lainnya, selalu dihentikan oleh TNI AL. Beberapa waktu lalu, saat ada rehab musala di Desa Sumberanyar, kendaraan yang membawa alat dan material dilarang masuk oleh anggota TNI AL.

“Saya sempat bilang ke TNI AL, kalau memang tidak boleh dibangun, apa masyarakat tidak perlu salat saja, karena bangunannya bisa roboh sewaktu-waktu. Akhirnya, baru diperbolehkan oleh mereka,” ujarnya.

Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Purwo Eko HS menjelaskan, konflik agraria yang terjadi di sembilan desa di Kecamatan Lekok dan satu desa di Kecamatan Nguling, masuk kategori konflik hak asasi manusia (HAM). Sebab, berulang kali terjadi ada warga yang terkena peluru dari TNI AL yang sedang berlatih. Kondisi ini pun membuat warga menjadi tidak aman.

MOST READ

BERITA TERBARU

/