Mayoritas Warga Binaan Lapas Pasuruan Tak Punya KTP-KK

PURWOREJO, Radar Bromo – Mayoritas warga binaan (WB) di Lapas Pasuruan terancam tak bisa menggunakan hak suaranya di Pilwali mendatang. Sebab, sebagian besar warga binaan tak memiliki kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

Bahkan, hampir seluruh WB yang memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Pasuruan pada tahun ini belum memiliki kartu identitas tersebut sebagai persyaratan dalam memberi hak pilih itu.

Hal itu diketahui dalam koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan dengan Lapas IIB Pasuruan pada Jumat (7/8). Koordinasi ini dilakukan mengingat Kota Pasuruan akan menggelar hajatan lima tahunan berupa pemilu.

Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja pada Lapas Pasuruan Waskito Budi Darmo mengungkapkan, total ada 133 WB yang belum bebas hingga Desember mendatang. Atau saat Pilwali Pasuruan 2020 digelar 9 Desember mendatang.

Mereka akan diberi kesempatan hak pilih di lapas. Namun, hampir seluruhnya tidak bisa menunjukkan kartu identitas mereka. Sementara hak pilih nantinya berbasis e-KTP.

“Kami ditanya oleh Bawaslu terkait WB yang masih belum bebas saat pemilu diselenggarakan pada Desember mendatang. Dan rata-rata mereka tidak bisa menunjukkan e-KTP maupun KK saat mendapatkan pelimpahan dari Polres,” ungkap Waskito.

Meski demikian, pihak Bawaslu berjanji akan membantu lapas agar WB ini tetap bisa menggunakan hak pilih mereka. Kendala ini akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat untuk pemenuhan persyaratannya. Minimal ada surat keterangan.

“Bawaslu berjanji akan membantu kami dan WB. Kami harap para WB ini tetap bisa memiliki hak pilih mereka meski mereka berada di lapas,” jelas Waskito.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Kota Pasuruan Titin Yulinarwati membenarkan adanya koordinasi dengan pihak Lapas Pasuruan. Ini, bertujuan untuk memastikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berada di lapas saat pemilu nantinya.

Bawaslu sendiri berkomitmen agar seluruh warga Kota Pasuruan yang memiliki hak pilih bisa memenuhi hak mereka pada Desember mendatang. “Kami akan membantu pihak lapas untuk menyampaikan hal ini pada Dispendukcapil. Meski jumlah DPT ini masih sementara dan bisa bertambah. Sebab, pelaksanaan masih Desember,” terang Titin. (riz/mie)