alexametrics
26.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Soal Kelurahan Karangketug, Pemkot Tunggu Putusan Kasasi

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan sudah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk membeli lahan yang pernah disengketakan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo. Sebab, anggaran sekitar Rp 3 miliar yang sudah disediakan pada 2021 ternyata tidak terserap. Sebab, transaksi pembelian lahan harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI.

”Untuk sementara dalam APBD tahun ini tidak dialokasikan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Gustap Purwoko.

Dia menjelaskan, anggaran khusus untuk membeli lahan itu tidak disediakan karena proses gugatan perkara itu memang masih berjalan. Saat ini, masih kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI. Untuk itu, segala tindakan pemerintah juga mesti mengikuti perintah dari lembaga peradilan.

”Tahun lalu kan memang kami alokasikan tetapi anggarannya tidak terealisasi karena putusannya belum turun,” kata Gustap.

Karena itu, pemkot enggan buru-buru mengalokasikan anggaran untuk membeli lahan yang milik Sri Mangastuti dan keluarganya tersebut. Dikhawatirkan, bila sudah dialokasikan, ternyata lagi-lagi putusan kasasi belum juga turun sehingga percuma. Anggaran batal terserap lagi.

”Tetapi, soal pembeliannya tentu kami siapkan karena sudah menjadi kesepakatan. Sekarang tinggal menunggu keputusan kasasi saja,” katanya.

Bila memungkinkan, misalnya putusan kasasi turun dalam waktu dua atau tiga bulan ke depan, pemerintah lebih mudah menyiapkan anggaran. Meski tidak dialokasikan dalam APBD 2022. ”Tapi, masih bisa diupayakan lewat perubahan APBD,” katanya.

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan sudah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk membeli lahan yang pernah disengketakan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo. Sebab, anggaran sekitar Rp 3 miliar yang sudah disediakan pada 2021 ternyata tidak terserap. Sebab, transaksi pembelian lahan harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI.

”Untuk sementara dalam APBD tahun ini tidak dialokasikan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Gustap Purwoko.

Dia menjelaskan, anggaran khusus untuk membeli lahan itu tidak disediakan karena proses gugatan perkara itu memang masih berjalan. Saat ini, masih kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI. Untuk itu, segala tindakan pemerintah juga mesti mengikuti perintah dari lembaga peradilan.

”Tahun lalu kan memang kami alokasikan tetapi anggarannya tidak terealisasi karena putusannya belum turun,” kata Gustap.

Karena itu, pemkot enggan buru-buru mengalokasikan anggaran untuk membeli lahan yang milik Sri Mangastuti dan keluarganya tersebut. Dikhawatirkan, bila sudah dialokasikan, ternyata lagi-lagi putusan kasasi belum juga turun sehingga percuma. Anggaran batal terserap lagi.

”Tetapi, soal pembeliannya tentu kami siapkan karena sudah menjadi kesepakatan. Sekarang tinggal menunggu keputusan kasasi saja,” katanya.

Bila memungkinkan, misalnya putusan kasasi turun dalam waktu dua atau tiga bulan ke depan, pemerintah lebih mudah menyiapkan anggaran. Meski tidak dialokasikan dalam APBD 2022. ”Tapi, masih bisa diupayakan lewat perubahan APBD,” katanya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/