alexametrics
26C
Probolinggo
Sunday, 17 January 2021

Pemkab Pasuruan Batasi Mobilitas Masyarakat selama PSBB

PASURUAN,Radar Bromo – Kabupaten Pasuruan memang tidak termasuk daerah yang wajib memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 11-25 Januari. Namun, Pemkab setempat merespons PSBB dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat.

Pembatasan mobilitas masyarakat ini dituangkan dalam surat edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan pada 8 Januari. Surat edaran Nomor 100/01/Covid-19/2021 itu secara jelas menyebutkan, Kabupaten Pasuruan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat dengan pengendalian penyebaran Covid-19.

SE itu juga mengatur pembatasan kegiatan masyarakat. Total ada tujuh poin kegiatan yang diatur. Yang paling menonjol yaitu, melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online di semua lembaga pendidikan. Baik formal, maupun non formal.

Lalu, membatasi tempat/kerja perkantoran dan BUMD dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) sebesar 50 persen atau pengaturan jam kerja (sif).

Namun, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen. Syaratnya, mengatur jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Kami juga memberlakukan pembatasan restoran, kafe dan sejenisnya. Untuk makan dan minum di tempat hanya boleh 50 persen. Sementara untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional,” kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Irsyad Yusuf.

Satgas juga membatasi jam operasional untuk pusat perbelanjaan, pertokoan, restoran dan kafe sampai pukul 21.00. Tamu hotel, penginapan dan sejenisnya yang menginap lebih dari 3 hari, wajib melakukan rapid test antigen dengan hasil negatif/non reaktif.

“Tamu hotel, penginapan dan sejenisnya yang menginap lebih dari tiga hari wajib dilaporkan pada Satgas Covid-19 di tingkat Kecamatan,” ungkapnya.

Untuk tempat wisata dan tempat hiburan, hanya boleh buka mulai pukul 10.00 dan tutup pukul 20.00. Satgas, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Tempat ibadah diizinkan dengan membatasi kapasitas 50 persen saja dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” jelasnya.

Irsyad melanjutkan, untuk kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2020 tentang SOP Penyelenggaraan Pembelajaran TPQ, Madin dan Sejenisnya. Juga disesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 451/136/424.011/2020 tentang Kegiatan Rutin Keagamaan dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

Lalu, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum. Untuk hal ini, pelaksanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

“Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berlaku sejak tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi kembali,” jelasnya. (sid/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU