KPU: Pemkot Pasuruan Boleh Mutasi Jabatan, Asal Ada Izin Mendagri

PASURUAN, Radar Bromo – Batas waktu penggantian pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan berakhir Rabu (8/1). Selanjutnya, Pemkot dilarang memutasi pejabatnya, hingga enam bulan ke depan. Sebab Kota Pasuruan tahun ini menggelar pilwali.

Imbauan tersebut tidak hanya dikeluarkan Bawaslu beberapa waktu lalu. KPU Kota Pasuruan juga mengingatkan perihal itu. Sebab, mutasi bagi daerah yang hendak menggelar pilwali, juga diatur di UU Pilkada.

Imbauan itu juga disinggung Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari. Royce menyebut, aturan tersebut ada dalam pasal 71 UU Pilkada. Menurutnya, larangan mutasi itu berlangsung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Hingga berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

“Artinya terhitung mulai hari Rabu (8/1), larangan penggantian pejabat mulai berlaku,” kata Royce.

Meski begitu, lanjut Royce, mutasi jabatan tetap dapat dilakukan. Dengan catatan, ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. “Kalau ada persetujuan dari Mendagri boleh,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak tujuh calon pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat eselon dua di lingkungan Pemkot Pasuruan, belum dilantik. Pelantikan itu masih menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

“Menunggu rekomendasi dulu. Prosedurnya dilalui dulu. Kami mengajukan izin ke Mendagri melalui Gubernur,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Mokhamad Faqih.

Ia menyebut jika Pemkot telah mengajukan permohonan izin ke Mendagri terkait rencana pelantikan jabatan. Pengajuan izin sudah disampaikan sejak beberapa waktu setelah proses seleksi rampung. “Ini sekarang izinnya masih proses. Kalau sudah mendapat izin baru boleh (pelantikan),” tandasnya.

Diketahui, ada tujuh jabatan eselon dua di lingkungan Pemkot Pasuruan yang telah dilelang. Yakni Kepala Dinas Kominfo; Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Perikanan; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Lalu, Kepala Dinas Sosial; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Hasilnya, panitia seleksi telah menetapkan tiga nama untuk masing-masing jabatan. Satu di antaranya nanti yang bakal dilantik. (tom/fun)