alexametrics
25.9 C
Probolinggo
Friday, 12 August 2022

Pansus Covid-19 Kota Pasuruan Soroti Minimnya Serapan Anggaran-Desak Tambahan Kuota Penerima Bansos

SEMANGAT mengawal anggaran daerah yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 menjadi agenda utama Pansus Covid-19. Minimnya penyerapan anggaran Covid-19 senilai Rp 57 miliar menjadi atensi Pansus Covid-19 Kota Pasuruan. Selain itu, Pansus juga menyoroti kurangnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial (bansos).

Ketua Pansus Covid-19 Kota Pasuruan Abdullah Junaedi mengungkapkan kegelisahan pansus atas lemahnya kinerja eksekutif menangani hal-hal terkait Covid-19. Khususnya rendahnya penyerapan anggaran Rp 57 miliar yang seharusnya digunakan secara maksimal untuk penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan. Namun, sampai rapat terakhir dengan gugus Covid-19 serapan anggaran masih sebesar 20 persen.

“Dengan serapan anggaran yang masih rendah ini, kami menilai pemerintah daerah kurang matang untuk perencanaan dan penyusunan langkah selanjutnya. Kami akan terus melakukan pemanggilan kepada mereka untuk mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran termasuk alokasinya,” ujar Junaedi.

KAWAL ANGGARAN: Rapat Pansus Covid-19 DPRD Kota Pasuruan dengan gugus tugas Covid-19 Pemerintah Kota Pasuruan. Pansus Covid-19 menyoroti beberapa hal salah satunya minimnya penyerapan anggaran Covid-19 senilai Rp 57 miliar. (Foto: Pansus Covid-19 for Jawa Pos Radar Bromo)

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan menilai, pemerintah daerah lamban untuk menyiapkan regulasi menjelang tatanan new normal. Ismail mengungkapkan, kondisi saat ini diibaratkan kehadiran pemerintah daerah tidak nyata perannya bagi masyarakat Kota Pasuruan. Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mendesak gugus tugas Covid-19 untuk lebih serius menangani pandemi ini.

“Daerah lain yang kami kunjungi sudah memiliki tutorial, regulasi, menjelang new normal dan pencegahan penambahan kasus. Di sini seolah-olah tidak ada pemerintahan. Surat edaran dicabut tanpa pemeberitahuan. Kami merasa miris dengan kondisi saat ini. Di saat daerah lain sudah menata di sini masih belum melakukan persiapan apa-apa,” ujar Ismail.

Hal yang sama juga disampaikan wakil ketua DPRD kota Pasuruan Dedy Tjahjo Purnomo. Menurutnya, pemerintah daerah berjalan kurang dengan konsep yang matang dalam penanganan Covid-19 termasuk menyiapkan tatanan new normal. Ia menyontohkan tidak konsistennya tanggal pencairan bansos bagi masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi.

“Kami minta pemkot menaruh perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi. Tambahan kuota penerima harus segera dituntaskan. Kami juga ingin pemkot konsisten menetapkan waktu pencairan bansos. Kalau di awal bulan ya selanjutnya awal bulan. Kalau di akhir bulan juga demikian,” tandas Dedy. (lel/adv)

SEMANGAT mengawal anggaran daerah yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 menjadi agenda utama Pansus Covid-19. Minimnya penyerapan anggaran Covid-19 senilai Rp 57 miliar menjadi atensi Pansus Covid-19 Kota Pasuruan. Selain itu, Pansus juga menyoroti kurangnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial (bansos).

Ketua Pansus Covid-19 Kota Pasuruan Abdullah Junaedi mengungkapkan kegelisahan pansus atas lemahnya kinerja eksekutif menangani hal-hal terkait Covid-19. Khususnya rendahnya penyerapan anggaran Rp 57 miliar yang seharusnya digunakan secara maksimal untuk penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan. Namun, sampai rapat terakhir dengan gugus Covid-19 serapan anggaran masih sebesar 20 persen.

“Dengan serapan anggaran yang masih rendah ini, kami menilai pemerintah daerah kurang matang untuk perencanaan dan penyusunan langkah selanjutnya. Kami akan terus melakukan pemanggilan kepada mereka untuk mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran termasuk alokasinya,” ujar Junaedi.

KAWAL ANGGARAN: Rapat Pansus Covid-19 DPRD Kota Pasuruan dengan gugus tugas Covid-19 Pemerintah Kota Pasuruan. Pansus Covid-19 menyoroti beberapa hal salah satunya minimnya penyerapan anggaran Covid-19 senilai Rp 57 miliar. (Foto: Pansus Covid-19 for Jawa Pos Radar Bromo)

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan menilai, pemerintah daerah lamban untuk menyiapkan regulasi menjelang tatanan new normal. Ismail mengungkapkan, kondisi saat ini diibaratkan kehadiran pemerintah daerah tidak nyata perannya bagi masyarakat Kota Pasuruan. Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mendesak gugus tugas Covid-19 untuk lebih serius menangani pandemi ini.

“Daerah lain yang kami kunjungi sudah memiliki tutorial, regulasi, menjelang new normal dan pencegahan penambahan kasus. Di sini seolah-olah tidak ada pemerintahan. Surat edaran dicabut tanpa pemeberitahuan. Kami merasa miris dengan kondisi saat ini. Di saat daerah lain sudah menata di sini masih belum melakukan persiapan apa-apa,” ujar Ismail.

Hal yang sama juga disampaikan wakil ketua DPRD kota Pasuruan Dedy Tjahjo Purnomo. Menurutnya, pemerintah daerah berjalan kurang dengan konsep yang matang dalam penanganan Covid-19 termasuk menyiapkan tatanan new normal. Ia menyontohkan tidak konsistennya tanggal pencairan bansos bagi masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi.

“Kami minta pemkot menaruh perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi. Tambahan kuota penerima harus segera dituntaskan. Kami juga ingin pemkot konsisten menetapkan waktu pencairan bansos. Kalau di awal bulan ya selanjutnya awal bulan. Kalau di akhir bulan juga demikian,” tandas Dedy. (lel/adv)

MOST READ

BERITA TERBARU

/