alexametrics
29C
Probolinggo
Thursday, 22 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Kab Pasuruan Hanya Punya 130 Doktor, Paling Banyak di Kecamatan Ini

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PASURUAN, Radar Bromo– Pendidikan tinggi masyarakat di Kabupaten Pasuruan terbilang masih minim. Bahkan, dari 1,8 juta jiwa penduduk, hanya terdapat 130 doktoral. Kebanyakan warga yang punya gelar doktor, berada di wilayah barat.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Pasuruan, untuk gelar strata 1 sebanyak 34.723 orang, strata 2 sebanyak 1.568 orang. Nah, untuk strata 3 atau doktor hanya sekitar 130 orang.

Jumlah tersebut jika dipersentase dengan jumlah penduduk di tahun 2019 yakni 1.876.881, hanya sekitar 1,8 persen saja untuk strata 1, untuk strata 2 hanya 0,08 persen, untuk strata 3 hanya 0,006 persen.

Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengatakan, sebaran untuk pendidikan strata di Kabupaten Pasuruan merata. Di 24 kecamatan semuanya ada warga yang berpendidikan mulai S-1 dan S-2.

Lebih lanjut, dari data yang ada di Dispendukcapil untuk S-1 terbanyak ada di Kecamatan Pandaan dengan jumlah 4.990 sarjana. Yang kedua yaitu Kecamatan Bangil dengan jumlah 4.829 sarjana. Sedangkan posisi ketiga yaitu di Kecamatan Gempol 3.811 sarjana.

“Kalau yang paling sedikit pertama Kecamatan Puspo 200 sarjana, Kecamatan Tosari 215 sarjana, dan Kecamatan Lumbang 218 sarjana,” katanya. (selengkapnya lihat grafis)

Sedangkan untuk S-2 terbanyak yaitu Kecamatan Pandaan sejumlah 214, kemudian Kecamatan Gempol sebanyak 194 dan nomor tiga Kecamatan Bangil sebanyak 180. Yang paling sedikit Kecamatan Tosari 6 sarjana S-2, Kecamatan Lumbang 7, dan Kecamatan Puspo 9.

“Untuk S-3 paling banyak di daerah Kecamatan Bangil sebanyak 18 orang. Kemudian Kecamatan Pandaan 11 orang dan Kecamatan Purwosari 10 orang,” tandasnya. Dari data tersebut pula,ada satu kecamatan yang tidak ada S-3-nya. Yaitu, Kecamatan Tosari.

“Jadi pada intinya, di Kabupaten Pasuruan menyeluruh sudah banyak untuk akademisi atau warga yang berpendidikan tinggi,” ungkapnya.

Saat ditanya kenaikan per tahun, menurutnya, pihaknya tidak menganalisis sejauh itu. Juga mengenai profesi orang yang memiliki gelar usai menempuh pendidikan tinggi tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan Zainal Abidin mengatakan, persoalan banyaknya sarjana di daerah barat dibanding daerah timur, titik tekannya bukan karena ekonomi. Melainkan karena di Pasuruan wilayah timur, cenderung lebih memilih pendidikan nonformal seperti pesantren dan madrasah. Sehingga, akumulasi pendidikan tingkat strata di wilayah timur masih minim.

“Memang, kami melihat faktor ekonomi masih ada. Tetapi, yang dominan adalah karena faktor presepsi. Di wilayah barat, cenderung orang tuanya mengarahkan ke pendidikan formal, meskipun kehidupannya pas-pasan. Sedangkan di timur mengarahkan ke nonformal,” katanya.

Mantan komisioner KPU itu juga menjelaskan, mengenai dampak kesenjangan pendidikan tersebut. Acapkali daerah barat disebut cenderung maju dibanding di daerah timur. Itu karena SDM yang mumpuni.

“Tetapi, sekarang ini ponpes sudah ada formalnya. Lulusan ponpes itu sedang berproses. Insyaallah nanti 5-10 tahun akan kelihatan hasilnya. Lulusan ponpes kebanyakan usaha mandiri,” terangnya.

Ia terus mendorong pemerintah untuk memberikan pembiayaan kuliah bagi guru madin. Sehingga, mereka selain terasah nonformalnya, juga bisa bersaing dalam pendidikan formal.

“Kami terus mendorong. Dan ada juga beasiswa untuk S-2 guru madin. Ini kami dorong terus,” terangnya. (sid/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

PASURUAN, Radar Bromo– Pendidikan tinggi masyarakat di Kabupaten Pasuruan terbilang masih minim. Bahkan, dari 1,8 juta jiwa penduduk, hanya terdapat 130 doktoral. Kebanyakan warga yang punya gelar doktor, berada di wilayah barat.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Pasuruan, untuk gelar strata 1 sebanyak 34.723 orang, strata 2 sebanyak 1.568 orang. Nah, untuk strata 3 atau doktor hanya sekitar 130 orang.

Jumlah tersebut jika dipersentase dengan jumlah penduduk di tahun 2019 yakni 1.876.881, hanya sekitar 1,8 persen saja untuk strata 1, untuk strata 2 hanya 0,08 persen, untuk strata 3 hanya 0,006 persen.

Mobile_AP_Half Page

Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengatakan, sebaran untuk pendidikan strata di Kabupaten Pasuruan merata. Di 24 kecamatan semuanya ada warga yang berpendidikan mulai S-1 dan S-2.

Lebih lanjut, dari data yang ada di Dispendukcapil untuk S-1 terbanyak ada di Kecamatan Pandaan dengan jumlah 4.990 sarjana. Yang kedua yaitu Kecamatan Bangil dengan jumlah 4.829 sarjana. Sedangkan posisi ketiga yaitu di Kecamatan Gempol 3.811 sarjana.

“Kalau yang paling sedikit pertama Kecamatan Puspo 200 sarjana, Kecamatan Tosari 215 sarjana, dan Kecamatan Lumbang 218 sarjana,” katanya. (selengkapnya lihat grafis)

Sedangkan untuk S-2 terbanyak yaitu Kecamatan Pandaan sejumlah 214, kemudian Kecamatan Gempol sebanyak 194 dan nomor tiga Kecamatan Bangil sebanyak 180. Yang paling sedikit Kecamatan Tosari 6 sarjana S-2, Kecamatan Lumbang 7, dan Kecamatan Puspo 9.

“Untuk S-3 paling banyak di daerah Kecamatan Bangil sebanyak 18 orang. Kemudian Kecamatan Pandaan 11 orang dan Kecamatan Purwosari 10 orang,” tandasnya. Dari data tersebut pula,ada satu kecamatan yang tidak ada S-3-nya. Yaitu, Kecamatan Tosari.

“Jadi pada intinya, di Kabupaten Pasuruan menyeluruh sudah banyak untuk akademisi atau warga yang berpendidikan tinggi,” ungkapnya.

Saat ditanya kenaikan per tahun, menurutnya, pihaknya tidak menganalisis sejauh itu. Juga mengenai profesi orang yang memiliki gelar usai menempuh pendidikan tinggi tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan Zainal Abidin mengatakan, persoalan banyaknya sarjana di daerah barat dibanding daerah timur, titik tekannya bukan karena ekonomi. Melainkan karena di Pasuruan wilayah timur, cenderung lebih memilih pendidikan nonformal seperti pesantren dan madrasah. Sehingga, akumulasi pendidikan tingkat strata di wilayah timur masih minim.

“Memang, kami melihat faktor ekonomi masih ada. Tetapi, yang dominan adalah karena faktor presepsi. Di wilayah barat, cenderung orang tuanya mengarahkan ke pendidikan formal, meskipun kehidupannya pas-pasan. Sedangkan di timur mengarahkan ke nonformal,” katanya.

Mantan komisioner KPU itu juga menjelaskan, mengenai dampak kesenjangan pendidikan tersebut. Acapkali daerah barat disebut cenderung maju dibanding di daerah timur. Itu karena SDM yang mumpuni.

“Tetapi, sekarang ini ponpes sudah ada formalnya. Lulusan ponpes itu sedang berproses. Insyaallah nanti 5-10 tahun akan kelihatan hasilnya. Lulusan ponpes kebanyakan usaha mandiri,” terangnya.

Ia terus mendorong pemerintah untuk memberikan pembiayaan kuliah bagi guru madin. Sehingga, mereka selain terasah nonformalnya, juga bisa bersaing dalam pendidikan formal.

“Kami terus mendorong. Dan ada juga beasiswa untuk S-2 guru madin. Ini kami dorong terus,” terangnya. (sid/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2