Tangani Korona, Pemkot Pasuruan Siapkan Rp 50 M

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan melakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran untuk mengatasi Covid-19. Sejauh ini, anggaran yang sudah terkumpul sekitar Rp 50 miliar.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan M Amin mengatakan, anggaran itu akan digunakan untuk tiga hal. Yaitu, pencegahan seperti penyemprotan disinfektan, penyediaan sarana isolasi, penanganan pasien, dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial.

“Kami melihat kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda, khususnya proyek fisik yang dominan. Di samping itu, juga kegiatan-kegiatan seperti bimtek, kemudian perjalanan dinas, dan anggaran hibah untuk KONI juga dikurangi karena kegiatan olahraga untuk sementara berhenti. Bukan dihilangkan, tetapi dikurangi,” terang dia.

Sedangkan untuk anggaran pilwali yang sudah dikucurkan untuk KPU dan Bawaslu sampai saat ini belum ditarik. Menurut Amin, pergeseran anggaran baru dilakukan di perangkat daerah di lingkungan pemkot saja.

“(Anggaran Pilwali) untuk sementara ini belum digunakan. Karena menunggu perkembangan. Informasi dari Kemendagri saat telekonferensi kemarin belum bisa digunakan dulu,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan Farid Misbah menyebut, Pemkot harus mempercepat pergeseran anggaran sehingga lekas dibahas bersama dewan. “Masyarakat sekarang butuh penjelasan soal strategi yang dilakukan Pemkot terkait dampak korona,” bebernya.

Menurut dia, Pemkot juga harus memberi gambaran yang lebih jelas mengenai upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial. Pihaknya juga bersedia untuk menyempurnakan program-program tersebut agar lebih tepat sasaran.

Apalagi, Pemerintah Pusat sudah menetapkan deadline pelaporan anggaran itu paling lambat 9 April 2020. Jika Pemkot terlambat melaporkan, lanjut Farid, konsekuensinya ialah berkurangnya APBD tahun depan lantaran ada rasionalisasi dana transfer dari Kementerian Keuangan RI.

“Skenario-skenario ini yang sedang kami tunggu karena dari pusat juga ada deadline. Nanti kalau sudah disampaikan ke dewan, bisa dibahas bersama untuk disempurnakan. Dari Rp 50 miliar itu, alokasi untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak ekonomi sosial harus diperjelas,” ujarnya.

Farid juga meyakini proses persetujuan dewan akan lebih cepat karena penanganan Covid-19 cukup mendesak. “Pergeseran anggaran wajib dengan persetujuan dewan. Kami pasti setuju, tapi harus dipercepat pembahasannya sehingga kami juga lebih mudah menyosialisasikan ke masyarakat,” jelasnya. (tom/hn)