alexametrics
26 C
Probolinggo
Friday, 20 May 2022

Belanja Tak Terduga Kota Pasuruan Dialokasikan Rp 3,5 Miliar

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan mengalokasikan anggaran jumbo untuk menangani Covid-19 tahun ini. Tidak hanya itu, pemkot juga masih menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Mochamad Amin menerangkan, anggaran BTT yang dialokasikan senilai Rp 3,5 miliar. Anggaran itu juga untuk menunjang penanganan Covid-19 sebagai bencana nonalam. Sedangkan anggaran Covid-19 sendiri dialokasikan sekitar Rp 80 miliar.

“Jadi BTT senilai Rp 3,5 miliar itu untuk penanganan Covid-19 yang belum dianggarkan di masing-masing perangkat daerah,” ungkap Amin.

Misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan operasional vaksinasi. Kata Amin, pembiayaan untuk program vaksinasi memang sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Termasuk kebutuhan operasionalnya. Namun, daerah bisa menunjang apabila diperlukan.

“Misalnya operasional vaksin, kalau kurang bisa menggunakan BTT. Jadi biaya vaksin kan ditanggung pusat, operasionalnya juga ada dari pusat. Tapi kalau ada kekurangan bisa dianggarkan dari BTT,” bebernya.

Sementara itu, anggaran BTT bisa dicairkan apabila daerah sudah menetapkan status bencana. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

“Jadi harus ada SK status darurat bencana untuk mencairkan. Tahun lalu sudah ada SK-nya dan berlaku selama belum dicabut, sampai sekarang,” tuturnya. (tom/hn/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan mengalokasikan anggaran jumbo untuk menangani Covid-19 tahun ini. Tidak hanya itu, pemkot juga masih menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Mochamad Amin menerangkan, anggaran BTT yang dialokasikan senilai Rp 3,5 miliar. Anggaran itu juga untuk menunjang penanganan Covid-19 sebagai bencana nonalam. Sedangkan anggaran Covid-19 sendiri dialokasikan sekitar Rp 80 miliar.

“Jadi BTT senilai Rp 3,5 miliar itu untuk penanganan Covid-19 yang belum dianggarkan di masing-masing perangkat daerah,” ungkap Amin.

Misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan operasional vaksinasi. Kata Amin, pembiayaan untuk program vaksinasi memang sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Termasuk kebutuhan operasionalnya. Namun, daerah bisa menunjang apabila diperlukan.

“Misalnya operasional vaksin, kalau kurang bisa menggunakan BTT. Jadi biaya vaksin kan ditanggung pusat, operasionalnya juga ada dari pusat. Tapi kalau ada kekurangan bisa dianggarkan dari BTT,” bebernya.

Sementara itu, anggaran BTT bisa dicairkan apabila daerah sudah menetapkan status bencana. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

“Jadi harus ada SK status darurat bencana untuk mencairkan. Tahun lalu sudah ada SK-nya dan berlaku selama belum dicabut, sampai sekarang,” tuturnya. (tom/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/