alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Dampak Pandemi, Serapan DBHCHT di Kab Pasuruan Diprediksi Turun

PASURUAN, Radar Bromo – Pandemi Covid-19 membuat banyak kegiatan pelatihan dan sosialisasi tidak bisa dilakukan di tahun ini. Hal itu membuat prediksi serapan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menurun.

Meski begitu, ditargetkan serapan anggaran DBHCHT masih bisa mencapai sekitar 70 persen.

Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan Heru Widardo mengatakan, DBHCHT tahun 2020 ini memang naik dari 2019 lalu. Meski begitu, beberapa kali mengalami evaluasi.

Hal ini lantaran imbas pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa kali pemotongan. “Untuk DBHCT tahun ini di Kabupaten Pasuruan beberapa kali dievaluasi. Dari yang awalnya Rp 191 Miliar menjadi hanya Rp 183,13 Miliar. Dan kemudian dipotong lagi menjadi hanya Rp 182,3 Miliar,” terang Heru.

Termasuk dari anggaran yang turun di awal tahun lalu sempat tertunda cair ke daerah. Sehingga, ada kegiatan yang sempat tertunda.

“Khususnya untuk kegiatan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi dipastikan tidak bisa dilakukan karena masa pandemi. Adanya pengunduran pencairan saat wabah Covid-19. Hal-hal ini yang kami prediksi membuat penyerapan anggaran DBHCHT menurun tahun ini,” terangnya.

Heru mengatakan, untuk tahun 2019 lalu dengan anggaran Rp 177,5 Miliar, penyerapan anggarannya mencapai 80 persen. Sementara di 2020 ini, dengan anggaran Rp 182,3 Miliar, ditargetkan bisa terserap maksimal hingga 70 persen.

Tidak bisa maksimalnya penyerapan dikatakan karena ada program seperti pelatihan yang memang tidak bisa terlaksana di masa pandemi ini. Sedangkan untuk anggaran terakhir yang cair di triwulan keempat sebesar Rp 36 Miliar juga masih menunggu turun di bulan November – Desember ini.

“Untuk pencairan anggaran akhir kami juga masih menunggu. Namun semua kegiatan dari pencairan tahap akhir tetap berjalan dan tinggal pembayaran menunggu pencairan dari pusat,” ujarnya.

Sisa anggaran DBHCHT yang tidak terserap nantinya akan masuk dalam SILPA. Nantinya, bisa digunakan untuk kegaitan awal tahun namun pengalokasian kegiatan tetap atas pengaloakasian yang ditandatangani Bupati dan tetap dilaporkan ke pusat. (eka/mie)

PASURUAN, Radar Bromo – Pandemi Covid-19 membuat banyak kegiatan pelatihan dan sosialisasi tidak bisa dilakukan di tahun ini. Hal itu membuat prediksi serapan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menurun.

Meski begitu, ditargetkan serapan anggaran DBHCHT masih bisa mencapai sekitar 70 persen.

Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan Heru Widardo mengatakan, DBHCHT tahun 2020 ini memang naik dari 2019 lalu. Meski begitu, beberapa kali mengalami evaluasi.

Hal ini lantaran imbas pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa kali pemotongan. “Untuk DBHCT tahun ini di Kabupaten Pasuruan beberapa kali dievaluasi. Dari yang awalnya Rp 191 Miliar menjadi hanya Rp 183,13 Miliar. Dan kemudian dipotong lagi menjadi hanya Rp 182,3 Miliar,” terang Heru.

Termasuk dari anggaran yang turun di awal tahun lalu sempat tertunda cair ke daerah. Sehingga, ada kegiatan yang sempat tertunda.

“Khususnya untuk kegiatan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi dipastikan tidak bisa dilakukan karena masa pandemi. Adanya pengunduran pencairan saat wabah Covid-19. Hal-hal ini yang kami prediksi membuat penyerapan anggaran DBHCHT menurun tahun ini,” terangnya.

Heru mengatakan, untuk tahun 2019 lalu dengan anggaran Rp 177,5 Miliar, penyerapan anggarannya mencapai 80 persen. Sementara di 2020 ini, dengan anggaran Rp 182,3 Miliar, ditargetkan bisa terserap maksimal hingga 70 persen.

Tidak bisa maksimalnya penyerapan dikatakan karena ada program seperti pelatihan yang memang tidak bisa terlaksana di masa pandemi ini. Sedangkan untuk anggaran terakhir yang cair di triwulan keempat sebesar Rp 36 Miliar juga masih menunggu turun di bulan November – Desember ini.

“Untuk pencairan anggaran akhir kami juga masih menunggu. Namun semua kegiatan dari pencairan tahap akhir tetap berjalan dan tinggal pembayaran menunggu pencairan dari pusat,” ujarnya.

Sisa anggaran DBHCHT yang tidak terserap nantinya akan masuk dalam SILPA. Nantinya, bisa digunakan untuk kegaitan awal tahun namun pengalokasian kegiatan tetap atas pengaloakasian yang ditandatangani Bupati dan tetap dilaporkan ke pusat. (eka/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/