alexametrics
30.4 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

Soal Lelang Jabatan Pemkot Pasuruan, Dewan Bakal Surati Kemendagri

PASURUAN, Radar Bromo – Desakan untuk menunda lelang jabatan Sekretaris Daerah Pemkot Pasuruan terus menggelinding dari kantor DPRD setempat. Empat dari enam fraksi di parlemen meminta pimpinan DPRD segera mengambil langkah terkait usulan penundaan lelang jabatan.

Gayung bersambut, DPRD pun berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri RI untuk menunda lelang jabatan itu. Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan mengatakan, empat fraksi sudah menyampaikan usulan penundaan lelang jabatan.

Mulanya, Fraksi Amanat Pembangunan yang menginisiasi usulan itu. Kemudian secara berurutan disusul oleh fraksi yang lain. Yakni Fraksi PKB, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKS.

“Kami sudah menampung usulan dari beberapa fraksi terkait dengan penundaan lelang jabatan di lingkungan Pemkot,” kata Ismail.

Menurut Ismail, usulan dari empat fraksi itu sudah dipertimbangkan secara matang. Sehingga, pihaknya berencana mengambil langkah lebih jauh lagi. Ismail mengatakan, DPRD akan melayangkan surat ke Kemendagri RI untuk menunda lelang jabatan sekda yang tengah bergulir.

“Sekarang lagi kami proses. Kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan, kami akan berkirim surat ke Kemendagri, dengan tembusan ke Gubernur,” jelas Ismail.

Politisi PKB itu menambahkan, usulan penundaan tak hanya berlaku pada lelang jabatan sekda saja. Melainkan juga sekaligus lelang jabatan asisten dan sembilan kepala dinas yang baru digelar saat ini. Dia menyebut, lelang jabatan itu memang lebih baik ditunda karena saat ini memasuki momentum politik.

“Jadi, biarkan dulu perangkat daerah konsentrasi dalam menjaga kondusivitas Pilkada. Sekaligus juga agar lebih fokus menangani Covid-19,” bebernya.

Selain usulan fraksi-fraksi, kata Ismail, pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat. “Memang ada masyarakat yang menyampaikan usulannya dalam bentuk surat kepada kami. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan,” jelas Ismail. (tom/mie)

PASURUAN, Radar Bromo – Desakan untuk menunda lelang jabatan Sekretaris Daerah Pemkot Pasuruan terus menggelinding dari kantor DPRD setempat. Empat dari enam fraksi di parlemen meminta pimpinan DPRD segera mengambil langkah terkait usulan penundaan lelang jabatan.

Gayung bersambut, DPRD pun berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri RI untuk menunda lelang jabatan itu. Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan mengatakan, empat fraksi sudah menyampaikan usulan penundaan lelang jabatan.

Mulanya, Fraksi Amanat Pembangunan yang menginisiasi usulan itu. Kemudian secara berurutan disusul oleh fraksi yang lain. Yakni Fraksi PKB, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKS.

“Kami sudah menampung usulan dari beberapa fraksi terkait dengan penundaan lelang jabatan di lingkungan Pemkot,” kata Ismail.

Menurut Ismail, usulan dari empat fraksi itu sudah dipertimbangkan secara matang. Sehingga, pihaknya berencana mengambil langkah lebih jauh lagi. Ismail mengatakan, DPRD akan melayangkan surat ke Kemendagri RI untuk menunda lelang jabatan sekda yang tengah bergulir.

“Sekarang lagi kami proses. Kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan, kami akan berkirim surat ke Kemendagri, dengan tembusan ke Gubernur,” jelas Ismail.

Politisi PKB itu menambahkan, usulan penundaan tak hanya berlaku pada lelang jabatan sekda saja. Melainkan juga sekaligus lelang jabatan asisten dan sembilan kepala dinas yang baru digelar saat ini. Dia menyebut, lelang jabatan itu memang lebih baik ditunda karena saat ini memasuki momentum politik.

“Jadi, biarkan dulu perangkat daerah konsentrasi dalam menjaga kondusivitas Pilkada. Sekaligus juga agar lebih fokus menangani Covid-19,” bebernya.

Selain usulan fraksi-fraksi, kata Ismail, pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat. “Memang ada masyarakat yang menyampaikan usulannya dalam bentuk surat kepada kami. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan,” jelas Ismail. (tom/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/