alexametrics
30 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Tagihan PJU Membengkak saat Pandemi, Pemkot Pasuruan Bayar Nyicil

GADINGREJO, Radar Bromo – Biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemkot Pasuruan untuk membayar puluhan titik penerangan jalan umum (PJU) di wilayahnya pada Juni meningkat drastis. Akibatnya, pemkot mencicil pembayarannya.

Tidak semua beban biaya PJU itu sudah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat pada bulan yang sama. Alias, masih ada tunggakan. Rencananya, kekurangan pembayaran beban PJU ini akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PJU pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan Ari Widodo mengungkapkan, beban PJU pemkot yang harus dibayar pada Juni sebesar Rp 890.501.816. Jumlah ini melebihi ketersediaan uang yang dimiliki oleh Dishub untuk membayar PJU.

Sebab, uang yang dimiliki oleh Dishub hanya Rp 845.529.991 untuk membayar PJU tiap bulan. Karena uang yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar PJU, maka pihaknya pun menghubungi PLN Pasuruan.

Akhirnya, ada penyesuaian untuk pembayaran pada Juni. Sementara Dishub hanya perlu membayar Rp 843.946.062 atau 255 identitas pelanggan (IDPEL) dari keseluruhan 284 IDPEL di Kota Pasuruan. Sisanya akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

“Kesepakatan dengan PLN, kami hanya perlu membayar 255 IDPEL saja pada bulan Juni. Sisanya sebanyak 29 IDPEL masuk tunggakan atau sekitar Rp 46.555.754 akan ikut pembayaran pada Juli,” ungkapnya.

Ari menjelaskan, kekurangan pembayaran ini disebabkan uang yang disiapkan setiap bulan oleh Dishub untuk PJU hanya sekitar Rp 845 juta. Dishub melihat dari pengalaman pada bulan-bulan sebelumnya, beban PJU Pemkot selalu di bawah Rp 840 juta.

Rinciannya, pada Januari Dishub membayar sebesar Rp 795.296.467; Februari sebesar Rp 808.474.942; dan Maret, Rp 795.261.841.

Selanjutnya, pada April, Dishub membayar beban PJU sebesar Rp 822.550.536 dan Mei sebesar Rp 818.911.043. Karena melihat biaya PJU inilah, pihaknya kembali mengalokasikan anggaran PJU pada Juni hanya sebesar Rp 845 juta.

Namun, ternyata beban PJU yang harus dibayarkan pemkot melebihi perkiraan. Jadi pihaknya pun harus menunggak untuk pembayaran Juli. “Setiap bulannya uang yang tersedia di Dishub untuk membayar PJU ini memang sebesar itu. Karena bulan-bulan sebelumnya beban PJU selalu di bawah Rp 840 juta,” sebut Ari.

Menurut Ari, pihaknya telah menanyakan penyebab kenaikan beban PJU itu ke PLN setempat. Pihaknya pun memeroleh jawaban, selama pandemi petugas PLN tak bisa turun ke lapangan. Walhasil, petugas PLN mengambil rata-rata dalam triwulan terakhir untuk beban PJU di Kota Pasuruan.

Sementara itu, sampai tadi malam, Manajer Area PLN Rayon Pasuruan Merry belum bisa dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo. Berulang kali dihubungi, tidak mengangkat. (riz/mie)

GADINGREJO, Radar Bromo – Biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemkot Pasuruan untuk membayar puluhan titik penerangan jalan umum (PJU) di wilayahnya pada Juni meningkat drastis. Akibatnya, pemkot mencicil pembayarannya.

Tidak semua beban biaya PJU itu sudah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat pada bulan yang sama. Alias, masih ada tunggakan. Rencananya, kekurangan pembayaran beban PJU ini akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PJU pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan Ari Widodo mengungkapkan, beban PJU pemkot yang harus dibayar pada Juni sebesar Rp 890.501.816. Jumlah ini melebihi ketersediaan uang yang dimiliki oleh Dishub untuk membayar PJU.

Sebab, uang yang dimiliki oleh Dishub hanya Rp 845.529.991 untuk membayar PJU tiap bulan. Karena uang yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar PJU, maka pihaknya pun menghubungi PLN Pasuruan.

Akhirnya, ada penyesuaian untuk pembayaran pada Juni. Sementara Dishub hanya perlu membayar Rp 843.946.062 atau 255 identitas pelanggan (IDPEL) dari keseluruhan 284 IDPEL di Kota Pasuruan. Sisanya akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

“Kesepakatan dengan PLN, kami hanya perlu membayar 255 IDPEL saja pada bulan Juni. Sisanya sebanyak 29 IDPEL masuk tunggakan atau sekitar Rp 46.555.754 akan ikut pembayaran pada Juli,” ungkapnya.

Ari menjelaskan, kekurangan pembayaran ini disebabkan uang yang disiapkan setiap bulan oleh Dishub untuk PJU hanya sekitar Rp 845 juta. Dishub melihat dari pengalaman pada bulan-bulan sebelumnya, beban PJU Pemkot selalu di bawah Rp 840 juta.

Rinciannya, pada Januari Dishub membayar sebesar Rp 795.296.467; Februari sebesar Rp 808.474.942; dan Maret, Rp 795.261.841.

Selanjutnya, pada April, Dishub membayar beban PJU sebesar Rp 822.550.536 dan Mei sebesar Rp 818.911.043. Karena melihat biaya PJU inilah, pihaknya kembali mengalokasikan anggaran PJU pada Juni hanya sebesar Rp 845 juta.

Namun, ternyata beban PJU yang harus dibayarkan pemkot melebihi perkiraan. Jadi pihaknya pun harus menunggak untuk pembayaran Juli. “Setiap bulannya uang yang tersedia di Dishub untuk membayar PJU ini memang sebesar itu. Karena bulan-bulan sebelumnya beban PJU selalu di bawah Rp 840 juta,” sebut Ari.

Menurut Ari, pihaknya telah menanyakan penyebab kenaikan beban PJU itu ke PLN setempat. Pihaknya pun memeroleh jawaban, selama pandemi petugas PLN tak bisa turun ke lapangan. Walhasil, petugas PLN mengambil rata-rata dalam triwulan terakhir untuk beban PJU di Kota Pasuruan.

Sementara itu, sampai tadi malam, Manajer Area PLN Rayon Pasuruan Merry belum bisa dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo. Berulang kali dihubungi, tidak mengangkat. (riz/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/