alexametrics
24.5 C
Probolinggo
Friday, 27 May 2022

Kualitas Dinilai Buruk, Warga Kraton Kembalikan Beras Bantuan

KRATON, Radar Bromo – Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) di Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, menuai keluhan. Warga yang menerima bantuan protes, karena kualitas beras dianggap buruk. Mereka mengembalikan puluhan sak beras ke rumah kepala desa setempat.

Dalam dua hari terakhir, sudah ada 65 karung beras yang dikembalikan oleh warga. Warga mengumpulkannya menjadi satu. Diangkut pikap, lalu diantarkan ke rumah Muhammad Zia Ulhaq, kepala Desa Kebotohan.

“Hari ini totalnya 35 karung. Yang kemarin ada 30 karung,” kata Rohma, salah satu penerima bantuan di desa tersebut.

Menurutnya, bantuan yang berasal dari program bantuan pangan nontunai itu bernilai Rp 600 ribu untuk tiga bulan. Setiap bulannya, mereka dijatah Rp 200 ribu.

Dana bantuan itu harus dibelanjakan kebutuhan bahan pangan. Belanjanya pun tidak bisa sembarangan. Rohma menyebut, ia dan penerima bantuan lainnya harus berbelanja di agen-agen yang sudah ditentukan pihak pemerintah desa.

Yang membuat mereka tidak terima, karena beras yang dibeli dari agen dengan dana bantuan itu kualitasnya buruk. Itulah alasan utama warga berbondong-bondong mengembalikan beras tersebut ke rumah kepala desa.

“Berasnya jelek, mangkak (kekuningan), dan kalau dimasak hancur,” ungkap Rohma.

KRATON, Radar Bromo – Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) di Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, menuai keluhan. Warga yang menerima bantuan protes, karena kualitas beras dianggap buruk. Mereka mengembalikan puluhan sak beras ke rumah kepala desa setempat.

Dalam dua hari terakhir, sudah ada 65 karung beras yang dikembalikan oleh warga. Warga mengumpulkannya menjadi satu. Diangkut pikap, lalu diantarkan ke rumah Muhammad Zia Ulhaq, kepala Desa Kebotohan.

“Hari ini totalnya 35 karung. Yang kemarin ada 30 karung,” kata Rohma, salah satu penerima bantuan di desa tersebut.

Menurutnya, bantuan yang berasal dari program bantuan pangan nontunai itu bernilai Rp 600 ribu untuk tiga bulan. Setiap bulannya, mereka dijatah Rp 200 ribu.

Dana bantuan itu harus dibelanjakan kebutuhan bahan pangan. Belanjanya pun tidak bisa sembarangan. Rohma menyebut, ia dan penerima bantuan lainnya harus berbelanja di agen-agen yang sudah ditentukan pihak pemerintah desa.

Yang membuat mereka tidak terima, karena beras yang dibeli dari agen dengan dana bantuan itu kualitasnya buruk. Itulah alasan utama warga berbondong-bondong mengembalikan beras tersebut ke rumah kepala desa.

“Berasnya jelek, mangkak (kekuningan), dan kalau dimasak hancur,” ungkap Rohma.

MOST READ

BERITA TERBARU

/