Tingkat Kerawanan Pilwali Pasuruan 2020 Dinilai Rendah

KAWAL PILWALI: Rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), beberapa waktu lalu. Dari kajian sementara, tingkat kerawanan Pilwali Pasuruan dinilai rendah. (Bawaslu Kota Pasuruan for Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN, Radar Bromo – Tingkat kerawanan pada Pilwali 2020 Kota Pasuruan dinilai rendah. Dari empat aspek, hanya pada aspek partisipasi politik saja terdapat tingkat kerawanan cukup tinggi. Penyebabnya ialah minimnya sosialisasi oleh peserta pemilu.

Data itu mengacu pada indeks kerawanan Pemilu 2020 yang disusun melibatkan berbagai pihak. Kota Pasuruan tercatat memiliki kerawanan dalam aspek tertentu. Meski tingkat kerawanannya terbilang rendah.

“Adanya kerawanan di Kota Pasuruan tidak harus dianggap buruk. Melainkan ini menjadi evaluasi agar upaya pencegahan lebih maksimal,” kata Titin Yulinarwati, koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan.

Titin menyebut, kerawanan dalam kategori standar mencapai 50 persen. Tetapi, tingkat kerawanan dalam beberapa aspek di Kota Pasuruan lebih rendah dari persentase tersebut.

Misalnya saja dari dimensi konteks sosial dan politik, kerawanannya sekitar 42,05 persen. Lalu aspek penyelenggara pemilu bebas dan adil, kerawanan di Kota Pasuruan juga berada di tingkat rendah, yakni 43,68 persen.

“Dalam aspek kontestasi yang meliputi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon untuk Kota Pasuruan ada di posisi rendah, sekitar 39,48 persen,” jelas Titin.

Hanya pada aspek partisipasi politik yang meliputi pemilih, parpol, dan publik saja Kota Pasuruan berada di kategori kerawanan tinggi. Dari 19 kabupaten/kota yang menggelar pilkada di Jawa Timur tahun ini, Kota Pasuruan menempati posisi keempat.

Titin menilai, tingginya tingkat kerawanan dalam aspek partisipasi politik dikarenakan lemahnya upaya edukasi atau sosialisasi ke masyarakat. Meski begitu, berdasarkan IKP, tingginya tingkat kerawanan partisipasi politik justru disebabkan minimnya sosialisasi oleh peserta pemilu itu sendiri.

“Jadi, bukan hanya sosialisasi dari sisi penyelenggara pemilihan yang kurang, tetapi dari sisi peserta pemilu juga masih kurang, sehingga partisipasi politiknya rendah,” terangnya. (tom/mie)