alexametrics
24 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Antisipasi Permasalahan Hukum, PDAM Kota Pasuruan Gandeng Kejaksaan

PASURUAN, Radar Bromo- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pasuruan menggelar penandatanganan kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding ) dengan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Kamis (5/11). MoU tersebut terkait penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

Ditemui setelah penandatangan, Robert Balbut, direktur PDAM Kota Pasuruan, mengatakan, PDAM tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak Baik masyarakat hingga jajaran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. “Khususnya apabila nanti timbul permasahan hukum, maka kami menggandeng kejaksaan,” kata Robert.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Maryadi Idham Khalid, menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, hal ini sudah sesuai tupoksi Kejaksaan seperti yang diatur  dalam Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan.

SINERGI: Jajaran PDAM Kota Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan siap bekerja sama. (Foto: PDAM for Jawa Pos Radar)

“Selama ini PDAM dalam menjalankan tugas kadang-kadang perlu bantuan hukum karena adanya sengketa yang muncul. Maka disinilah posisi Kejaksaan baik dalam proses non litigasi maupun litigasi,” kata Maryadi.

Dalam MoU tersebut terdapat 4 poin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pertama, Kejaksaan  bisa memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum. Di luar pengadilan, kejaksaan juga berperan dalam mendukung ketika melakukan mediasi dan negosiasi. (unt/adv)

 

PASURUAN, Radar Bromo- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pasuruan menggelar penandatanganan kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding ) dengan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Kamis (5/11). MoU tersebut terkait penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

Ditemui setelah penandatangan, Robert Balbut, direktur PDAM Kota Pasuruan, mengatakan, PDAM tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak Baik masyarakat hingga jajaran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. “Khususnya apabila nanti timbul permasahan hukum, maka kami menggandeng kejaksaan,” kata Robert.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Maryadi Idham Khalid, menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, hal ini sudah sesuai tupoksi Kejaksaan seperti yang diatur  dalam Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan.

SINERGI: Jajaran PDAM Kota Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan siap bekerja sama. (Foto: PDAM for Jawa Pos Radar)

“Selama ini PDAM dalam menjalankan tugas kadang-kadang perlu bantuan hukum karena adanya sengketa yang muncul. Maka disinilah posisi Kejaksaan baik dalam proses non litigasi maupun litigasi,” kata Maryadi.

Dalam MoU tersebut terdapat 4 poin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pertama, Kejaksaan  bisa memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum. Di luar pengadilan, kejaksaan juga berperan dalam mendukung ketika melakukan mediasi dan negosiasi. (unt/adv)

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/