alexametrics
24C
Probolinggo
Saturday, 23 January 2021

Waduh, 312 KPPS di Pilwali Reaktif dan Harus Karantina Mandiri

PURWOREJO, Radar Bromo – Sebanyak 312 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pilwali Pasuruan 2020 harus menjalani karantina mandiri. Mereka dinyatakan reaktif Covid-19 berdasarkan hasil rapid test, beberapa waktu lalu.

Total ada 2.499 KPPS yang mengikuti pemeriksaan cepat untuk mendeteksi adanya virus korona itu, beberapa waktu lalu. Pemeriksaan berlangsung selama dua hari, karena bergiliran. Yakni pada 26 – 27 November.

“Dua hari setelah pemeriksaan hasilnya sudah diketahui,” kata komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Sosdiklih dan Parmas Nanang Abidin.

Dan hasilnya, ada 312 petugas KPPS yang dinyatakan reaktif. Karena itu, KPU meminta mereka untuk melakukan karantina mandiri selama 10 hari. KPU juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Kota Pasuruan untuk memantau ratusan KPPS itu selama masa karantina.

“Harus isolasi mandiri sejak dinyatakan reaktif oleh tim pemeriksa. Kemarin juga disepakati Gugus Tugas akan memantau mereka yang sedang karantina mandiri selama 10 hari,” ujar Nanang.

Menurutnya, pemantauan Gugus Tugas Covid-19 akan berakhir pada 7 – 8 Desember atau H-2 sampai H-1 Pilwali. Saat itulah, masing-masing KPPS yang reaktif akan diperiksa lebih lanjut.

Apabila kondisi kesehatannya memburuk, maka diminta tetap karantina. Sebaliknya, jika membaik, maka Gugus Tugas Covid-19 akan mengeluarkan surat keterangan lepas pantau.

“Nanti Gugus Tugas akan memeriksa. Kalau tidak ada gejala, maka bisa dikeluarkan surat keterangan itu. Dan surat itu menjadi dasar KPU bahwa yang bersangkutan bisa bertugas pada pemungutan dan penghitungan suara,” tutur Nanang.

Kendati demikian, Nanang memastikan karantina pada 312 petugas KPPS itu tak mempengaruhi kinerja petugas KPPS lainnya di TPS. Sebab, setiap TPS terdiri dari tujuh petugas KPPS.

Jika ada yang berhalangan, tugasnya bisa dilimpahkan ke petugas yang lain. Namun, rangkap tugas itu hanya berlaku maksimal untuk dua petugas yang berhalangan.

“Kalau ada yang harus tetap karantina, bisa jadi mereka tidak ikut bertugas. Berdasarkan PKPU Tungsura Nomor 18/2020, pemungutan dan penghitungan suara tetap bisa laksanakan kalau minimal ada lima petugas KPPS di TPS,” urainya.

Menurut Nanang, ada sekitar tiga TPS yang jumlah petugas reaktifnya lebih dari dua orang. Kendati demikian, KPU tidak lantas mengganti KPPS yang reaktif.

KPU tetap menunggu pemeriksaan Gugus Tugas Covid-19. Jika hasil pemeriksaan kondisinya tak membaik, baru KPU akan menggantinya.

“Nanti penentuan soal penggantian itu setelah pemeriksaan pada 7 dan 8 Desember. KPU sudah mengantisipasi kalau ada KPPS yang ternyata tidak bisa bertugas,” terangnya.

Pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mencari KPPS pengganti. Sebab, dia mengakui mencari KPPS pengganti juga bukan pekerjaan mudah. Karena itu, KPPS pengganti juga tidak harus berdomisili di TPS tempatnya bertugas.

“Ketentuannya tidak sama. Kalau KPPS memang harus domisili di TPS-nya. Tapi KPPS pengganti syaratnya lebih longgar. Cukup sebagai warga Kota Pasuruan,” bebernya.

Pihaknya juga menyadari, dengan keterbatasan waktu, KPPS pengganti tak mendapat pembekalan tugas sebagaimana KPPS lain. Lantaran itu, mereka tak akan ditempatkan di posisi inti di TPS.

“Nanti posisinya bukan yang inti di TPS. Bisa untuk jaga kotak suara atau penetesan tinta,” tandasnya. (tom/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU