alexametrics
31C
Probolinggo
Saturday, 23 January 2021

Terseret Kasus ADD-DD, Ketua Komisi III Diperiksa Unit Tipikor

BANGIL , Radar Bromo – Dugaan korupsi ADD dan DD di Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, menyeret Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Saifullah Damanhuri ke kursi penyidikan. Jumat (4/12), politisi dari PPP itu dimintai keterangan oleh penyidik Polres Pasuruan.

Dia diperiksa di ruang penyidikan Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran di Desa Kedemungan. Gus Saiful panggilannya, diperiksa di ruang unit III Tipikor, sekitar pukul 9.20. Pemeriksaan itu berlangsung beberapa jam dan hanya istirahat untuk salat Jumat.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, dugaan penyimpangan yang disidik itu berkaitan dengan penggunaan ADD dan DD di Desa Kedemungan, tahun 2018-2019. Gus Saiful sendiri diperiksa terkait penggunaan tanah waduk milik Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim.

Di atas tanah waduk tersebut, terbangun Toko Samprodi yang dikelola BUMDes Kedemungan. Bangunan tersebut didirikan di atas lahan pengairan yang disebut-sebut dikuasai oleh Gus Saiful.

Diduga kuat, pembangunan gedung toko Samprodi itu memanfaatkan dana ADD dan DD. Sehingga, ada indikasi anggaran ADD dan DD mengalir juga ke Gus Saiful untuk pemanfaatan lahan waduk yang dikuasainya.

Hal inilah yang membuat pihak kepolisian melakukan penelusuran. Beberapa orang diperiksa. Termasuk Gus Saiful yang dimintai keterangannya, Jumat (4/12).

Saat jeda penyidikan itu, Gus Saiful yang ditemui Jawa Pos Radar Bromo menyampaikan, pemeriksaannya berkaitan dengan dugaan penyimpangan ADD dan DD tahun 2018-2019. Ia ikut menjadi terperiksa lantaran Toko Samprodi dibangun di atas tanah bekas waduk.

Tanah itu menurut Gus Saiful memang milik Dinas PU Pengairan Pemprov Jatim. Namun, sudah dilepas oleh Pemprov Jatim dan diserahkan pada 40 PNS atau pensiunan Dinas Pengadiran Pemprov Jatim. Penyerahan itu dilakukan berdasarkan Keputusan DPRD Jatim, SK Gubernur Jatim dan SK Mendagri kepada mereka.

Tanah itu kemudian diganti rugi oleh Gus Saiful. Luasnya total 1 hektare lebih. “Ada kurang lebih 40 orang pensiunan. Dan semuanya sudah menyerahkan tanah itu kepada saya,” timpal dia.

Meski demikian, tanah itu belum bersertifikat atas namanya. Menurutnya, dirinya sedang mengurus sertifikat hak milik atas tanah-tanah itu.

Sementara itu, pembangunan gedung toko Samprodi oleh pemerintah Desa Kedemungan bukan atas kehendaknya. Pihaknya tidak menyuruh ataupun melarang, karena merasa masih bukan menjadi pemilik tanah tersebut.

“Tiba-tiba oleh mantan Kades Kedemungan (ZN, red) dibangun gedung toko BUMDes. Saya tidak memberi izin, melarang ataupun menyuruh. Karena, saya merasa tanah itu masih bukan milik saya. Karena belum bersertifikat hak milik saya,” bebernya.

Ia meyakinkan, kalau dirinya tidak mengetahui penganggaran dalam pembangunan gedung BUMDes yang dibidik pihak kepolisian. Pihaknya memang pernah didatangi oleh ZN, untuk dimintai tanda tangan berkaitan dengan izin penggunaan tanah tersebut.

“Tapi saya tidak mau. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya merasa belum memilikinya. Sebab, belum bersertifikat hak milik saya. Saya tekankan lagi, saya tidak menerima apapun dari pihak pemerintah desa ataupun mantan kades Kedemungan,” ulangnya.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan, Ipda Wachid S. Arief menguraikan, pihaknya memang tengah menyidik kasus dugaan korupsi DD dan ADD di Desa Kedemungan. Pemanggilan Gus Saiful sendiri, berkaitan dengan pemanfaatan tanah waduk milik pengairan Pemprov Jatim yang sudah dilepas ke Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut.

Di atas tanah tersebut, ada bangunan BUMDes yang diduga kuat menggunakan DD ataupun ADD dalam pembangunannya. Padahal, bangunan tersebut seharusnya dibangun di atas lahan desa.

“Tapi, ini malah dibangun di atas tanah pengairan yang informasinya sudah diganti oleh Gus Saiful. Ini yang sedang kami sidik. Dan ini pula mengapa Gus Saiful ikut kami panggil,” sampainya.

Menurut Wachid, kasus dugaan korupsi ADD dan DD itu masih pendalaman. Sebenarnya, bukan hanya Gus Saiful yang telah dipanggil. Beberapa orang berkaitan dengan persoalan tersebut, juga dihadirkan.

“Kami masih mencari alat bukti. Ada sekitar delapan orang yang sudah kami panggil. Ada aparatur desa, kepala desa, mantan kades, juga dari Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim,” tambahnya.

Sejauh ini, memang belum ada satu orang pun yang dijadikan tersangka. Gus Saiful sendiri, baru berstatus saksi.

“Kami masih lakukan penyidikan. Belum ada tersangka dan ini masih upaya mencari. Untuk kerugian negara sendiri, masih kami mintakan penghitungannya ke Inspektorat Kabupaten Pasuruan,” tutupnya. (one/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU