Anggota Komisi VI DPR RI Dorong Bank BUMN Pacu KUR untuk Akses Pembiayaan Murah Perbankan

PASURUAN, Radar Bromo – Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN dan UMKM, dr Mufti Anam, mendorong agar bank-bank milik negara lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Percepatan dan optimalisasi penyaluran KUR dinilai Mufti bisa menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan perekonomian di tengah situasi yang sulit saat ini.

”Ya, saya turun ke lapangan ini bagian dari pengawasan implementasi KUR. KUR ini ditargetkan bisa mencapai Rp 190 triliun tahun ini. Maka saya minta bank-bank BUMN untuk lebih gencar menyalurkannya. Apalagi dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini, dengan ancaman virus korona, KUR berperan menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Mufti Anam saat mengecek implementasi penyaluran KUR di Bank Mandiri Cabang Pasuruan.

Selain mengecek pelayanan penyaluran KUR di kantor cabang bank pelat merah tersebut, Mufti Anam juga mengunjungi sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penerima KUR.

”Saya ingin memastikan tak ada debitur maupun calon debitur KUR yang kesulitan. KUR ini program pemerintah. Kalau ada bank BUMN yang menyalahi aturan normatif dalam program ini, misalnya ada yang mensyaratkan agunan, laporkan saja,” papar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Mufti menegaskan, bank-bank BUMN tidak boleh setengah-setengah menyalurkan KUR. Presiden RI Joko Widodo terus menurunkan suku bunga KUR hingga 6 persen per tahun pada 2020. Jokowi pun menaikkan target penyaluran KUR menjadi Rp 190 triliun pada 2020. Naik dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun. Limit KUR Mikro pada tahun 2020 pun dinaikkan dari sebelumnya Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per nasabah.

“Jadi kalau ada bank BUMN di lapangan ini tak serius menyalurkan KUR atau mempersulit seperti meminta jaminan, berarti mereka tidak patuh pada arahan Presiden Jokowi,” tegas Mufti yang terpilih dari Dapil Pasuruan-Probolinggo.

Dalam kunjungan ke sejumlah titik di Pasuruan dan Probolinggo, Mufti masih menemui sejumlah UMKM yang dimintai jaminan untuk mendapatkan KUR. ”Saya akan olah bahan temuan di lapangan. Saya akan sampaikan ke Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan Menteri Koperasi-UKM Pak Teten Masduki,” jelas Mufti.

Mufti juga meminta bank-bank BUMN, mulai Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN untuk aktif menyalurkan KUR Produktif kepada UMKM yang memproduksi barang. Secara nasional, penyaluran KUR produktif selama ini sangat jarang memenuhi target penyaluran.

Misalnya pada 2018, target penyaluran KUR produktif sebesar 50 persen dari total KUR, hanya tercapai 46 persen. Kebanyakan KUR disalurkan untuk sektor perdagangan dan eceran maupun sektor jasa.

Dalam kesempatan tersebut, Mufti tak lupa mendesak bank-bank BUMN untuk aktif menggarap KUR pertanian dan kelautan. Mengingat di Pasuruan dan Probolinggo sangat banyak pelaku usaha rakyat di sektor tersebut.

”Selama ini, bank BUMN ragu masuk ke mikro pertanian karena sangat sensitif pada perubahan cuaca dan serbuan hama. Semestinya kan tantangan itu dicari solusinya, bukan malah seolah enggan gencar ke KUR pertanian. Perkuat kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, BUMN pupuk, BPPT, dan sebagainya,” pungkas Mufti. (eka/hn/fun)