alexametrics
25.2 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

Ingat! Menolak Vaksin Berisiko Tak Dapat Bansos

PASURUAN, Radar Bromo – Masih ngotot menolak vaksinasi Covid-19? Pikirkan ulang jika tidak ingin tertimpa sanksi. Dari penundaan bantuan sosial, penghentian layanan administrasi pemerintah, sampai sanksi denda.

Satgas Penanganan Covid-19 memastikan ketentuan tersebut didasari Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Di Kabupaten Pasuruan, aturan tersebut menyebar lewat pamflet (flayer) di media sosial. Flayer berwarna merah itu disertai foto bupati dan wakil bupati Pasuruan.

Isinya tegas. Di antaranya, setiap orang yang ditetapkan menjadi sasaran vaksin, tetapi tidak mengikuti vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19 dapat dikenakan sanksi administrasi.

Apa sanksinya? Yaitu, penundaan pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, serta denda.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Saifudin Ahmad membenarkan selebaran atau flayer tersebut dikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan. Namun, yang perlu diketahui, tujuannya adalah menyosialisasikan aturan dari presiden.

PASURUAN, Radar Bromo – Masih ngotot menolak vaksinasi Covid-19? Pikirkan ulang jika tidak ingin tertimpa sanksi. Dari penundaan bantuan sosial, penghentian layanan administrasi pemerintah, sampai sanksi denda.

Satgas Penanganan Covid-19 memastikan ketentuan tersebut didasari Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Di Kabupaten Pasuruan, aturan tersebut menyebar lewat pamflet (flayer) di media sosial. Flayer berwarna merah itu disertai foto bupati dan wakil bupati Pasuruan.

Isinya tegas. Di antaranya, setiap orang yang ditetapkan menjadi sasaran vaksin, tetapi tidak mengikuti vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19 dapat dikenakan sanksi administrasi.

Apa sanksinya? Yaitu, penundaan pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, serta denda.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Saifudin Ahmad membenarkan selebaran atau flayer tersebut dikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan. Namun, yang perlu diketahui, tujuannya adalah menyosialisasikan aturan dari presiden.

MOST READ

BERITA TERBARU

/