alexametrics
25.2 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

PPKM Darurat Berlaku, Siap-Siap Kena Sanksi

PASURUAN, Radar Bromo – Penerapan PPKM Darurat mulai Minggu (3/7) dipastikan akan disertai sanksi. Terutama bagi mereka yang melanggar. Termasuk di Kabupaten Pasuruan.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Saifudin Ahmad mengatakan, setelah rakor pada Kamis (2/7), pihaknya membuat aturan turunan dari Inmendag nomor 15/2021 tentang PPKM darurat. Aturan turunan dijabarkan melalui SE Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Nomor 100/45/COVID-19/VII/2021 tentang PPKM darurat.

“Dengan diterbitkannya SE itu, maka aturan berlaku per 3 Juni sampai 20 Juli mendatang,” katanya.

Beberapa tempat keramaian ditutup sementara dalam aturan itu. Bahkan, perkantoran nonesensial harus melaksanakan work from home (WFH) 100 persen. Tujuannya untuk mengontrol penyebaran Covid-19 yang terus meningkat.

“Kami harap pemberlakuan PPKM Darurat mampu mengontrol dan mengurangi penambahan kasus Covid harian,” jelasnya.

Beberapa sanksi pun disiapkan bagi lembaga atau intansi atau pihak yang melanggar PPKM Darurat. Termasuk perorangan. Mulai dari dua kali sanksi teguran, pemberhentian sementara, hingga penutupan tempat usaha.

Penutupan tempat usaha diberlakukan untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE tersebut. Tidak hanya itu. Setiap orang juga dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggan aturan PPKM Darurat.

Karenanya, pihaknya meminta semua pihak untuk ikut menyukseskan pelaksanaan PPKM darurat tersebut. “Aturannya jelas. Karena itu, mari bekerjasama memerangi covid,” ungkapnya.

 

Langsung Sekat Empat Titik Perbatasan Probolinggo

Sementara itu, Polres Probolinggo langsung menggelar ratusan pasukan di hari pertama penerapan PPKM Darurat, Sabtu (3/7). Mereka disebar di dua titik penyekatan yang ada di perbatasan.

Penyekatan di wilayah Kabupaten Probolinggo sendiri, dilakukan di empat titik. Antara lain di pertigaan Exit Tol Leces dan Desa Binor, Paiton yang dilakukan petugas Polres Probolinggo. Lalu, di Rest Area Tongas dan Pintu Tol Muneng yang dilakukan petugas Polres Probolinggo Kota.

Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi pun sudah mengecek kesiapan personil yang akan bertugas selama PPKM Darurat diberlakukan. Sosialisasi juga dilakukan di hari pertama.

”Hari ini (kemarin, red) sudah mulai penerapan PPKM Darurat. Tapi karena ini mendadak, kami tetap sosialisasi lebih dulu dan memberikan peringatan pada masyarakat tentang PPKM Darurat,” katanya.

Untuk mengurangi mobilitas warga dari luar daerah atau ke luar daerah, pihaknya mulai penyekatan di dua titik. Yaitu exit Tol Leces dan Paiton. Selain itu, juga memaksimalkan Operasi Yustisi. Termasuk kontinyu membagikan masker serta mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M.

“Sosialisasi dilakukan pada semua masyarakat, pedagang, tempat wisata, tempat usaha dan tempat ibadah untuk memahami dan mengetahui apa itu PPKM darurat dan apa saja pembatasannya,” ungkapnya.

Sementara itu, di hari pertama penyekatan tidak ada kendaraan yang diminta putar balik. Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Ponsen Dadang Martianto mengatakan, pihaknya sudah memeriksa ratusan motor maupun roda empat. Sosialisasi PPKM Darurat juga diberikan. Namun, untuk hari pertama, tidak ada kendaraan yang harus putar balik. (sid/mas/hn)

PASURUAN, Radar Bromo – Penerapan PPKM Darurat mulai Minggu (3/7) dipastikan akan disertai sanksi. Terutama bagi mereka yang melanggar. Termasuk di Kabupaten Pasuruan.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Saifudin Ahmad mengatakan, setelah rakor pada Kamis (2/7), pihaknya membuat aturan turunan dari Inmendag nomor 15/2021 tentang PPKM darurat. Aturan turunan dijabarkan melalui SE Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Nomor 100/45/COVID-19/VII/2021 tentang PPKM darurat.

“Dengan diterbitkannya SE itu, maka aturan berlaku per 3 Juni sampai 20 Juli mendatang,” katanya.

Beberapa tempat keramaian ditutup sementara dalam aturan itu. Bahkan, perkantoran nonesensial harus melaksanakan work from home (WFH) 100 persen. Tujuannya untuk mengontrol penyebaran Covid-19 yang terus meningkat.

“Kami harap pemberlakuan PPKM Darurat mampu mengontrol dan mengurangi penambahan kasus Covid harian,” jelasnya.

Beberapa sanksi pun disiapkan bagi lembaga atau intansi atau pihak yang melanggar PPKM Darurat. Termasuk perorangan. Mulai dari dua kali sanksi teguran, pemberhentian sementara, hingga penutupan tempat usaha.

Penutupan tempat usaha diberlakukan untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE tersebut. Tidak hanya itu. Setiap orang juga dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggan aturan PPKM Darurat.

Karenanya, pihaknya meminta semua pihak untuk ikut menyukseskan pelaksanaan PPKM darurat tersebut. “Aturannya jelas. Karena itu, mari bekerjasama memerangi covid,” ungkapnya.

 

Langsung Sekat Empat Titik Perbatasan Probolinggo

Sementara itu, Polres Probolinggo langsung menggelar ratusan pasukan di hari pertama penerapan PPKM Darurat, Sabtu (3/7). Mereka disebar di dua titik penyekatan yang ada di perbatasan.

Penyekatan di wilayah Kabupaten Probolinggo sendiri, dilakukan di empat titik. Antara lain di pertigaan Exit Tol Leces dan Desa Binor, Paiton yang dilakukan petugas Polres Probolinggo. Lalu, di Rest Area Tongas dan Pintu Tol Muneng yang dilakukan petugas Polres Probolinggo Kota.

Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi pun sudah mengecek kesiapan personil yang akan bertugas selama PPKM Darurat diberlakukan. Sosialisasi juga dilakukan di hari pertama.

”Hari ini (kemarin, red) sudah mulai penerapan PPKM Darurat. Tapi karena ini mendadak, kami tetap sosialisasi lebih dulu dan memberikan peringatan pada masyarakat tentang PPKM Darurat,” katanya.

Untuk mengurangi mobilitas warga dari luar daerah atau ke luar daerah, pihaknya mulai penyekatan di dua titik. Yaitu exit Tol Leces dan Paiton. Selain itu, juga memaksimalkan Operasi Yustisi. Termasuk kontinyu membagikan masker serta mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M.

“Sosialisasi dilakukan pada semua masyarakat, pedagang, tempat wisata, tempat usaha dan tempat ibadah untuk memahami dan mengetahui apa itu PPKM darurat dan apa saja pembatasannya,” ungkapnya.

Sementara itu, di hari pertama penyekatan tidak ada kendaraan yang diminta putar balik. Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Ponsen Dadang Martianto mengatakan, pihaknya sudah memeriksa ratusan motor maupun roda empat. Sosialisasi PPKM Darurat juga diberikan. Namun, untuk hari pertama, tidak ada kendaraan yang harus putar balik. (sid/mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/