Pembahasan Sembilan Raperda di DPRD Kota Pasuruan Belum Jelas

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pasuruan belum bisa membahas rancangan peraturan daerah (raperda) dalam waktu dekat. Sampai sekarang, agenda pembahasannya belum ada kejelasan.

Padahal, sebelumnya sudah ada sembilan raperda yang disepakati menjadi prioritas dalam pembahasan pertama. Seluruhnya juga sudah dimasukkan dalam program legislasi daerah (prolegda).

Nggak jelas. Sampai sekarang belum dibahas,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pasuruan Helmi.

Menurut politisi PAN itu, pembahasan raperda itu belum juga bisa dilakukan lantaran beberapa hal. Salah satunya dikarenakan belum ada draf raperda yang masuk ke Bapemperda. “Drafnya belum ada di kami. Jadi, masih menunggu dari eksekutif,” tuturnya.

Jika mengacu pada agenda yang sudah dijadwalkan, Bapemperda menargetkan pembahasan raperda sudah bisa dimulai bulan April. “Semestinya sudah dibahas dua bulan yang lalu,” jelasnya.

Helmi menegaskan jika pembahasan raperda sangat mendesak untuk segera dilakukan. Kondisi di tengah pandemi Covid-19 seharusnya tidak menghambat pembahasan raperda.

“Apalagi Kemendagri sudah mengeluarkan edaran mengenai pembahasan perda selama wabah,” tegasnya.

Sebelumnya ada 19 draf raperda yang diusulkan untuk dibahas tahun ini. Sedangkan 3 draf raperda ditolak. Yaitu, Raperda Penyelenggaraan Perparkiran, Raperda Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Raperda Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Bapemperda kemudian mengajukan 9 raperda ke dalam prolegda. Sedangkan, 7 raperda lainnya akan dibahas menyusul. (tom/fun)