alexametrics
27 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Warga Kepuh Lurug Balai Desa, Tak Puas Pembangunan

KEJAYAN, Radar Bromo – Balai Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan, dilurug warga. Lepas Tarawih, pada Minggu (2/5) sekitar pukul 20.00, puluhan orang berduyun-duyun mendatangi kantor desa setempat. Mereka menuntut transparansi keuangan.

Setiba di balai desa, warga disambut perangkat. Mereka sudah menunggu. Karena itu, pertemuan segera berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, warga mempertanyakan pendapatan asli desa (PADes) selama ini. Berapa jumlahnya selama setahun? Digunakan untuk apa saja?

Seorang perangkat pun menjelaskan sumber dan penggunaan dana pendapatan asli desa (PADes) selama ini. ”Saya jabarkan bahwa PAD itu untuk kegiatan sosial. Dan, pendapatannya dari portal,” kata Mukhsin, perangkat Desa Kepuh. Penjelasan itu dianggap bisa diterima.

Namun, warga juga mempertanyakan transparansi penggunaan ABPDes mulai 2013. Begitu juga, penggunaan dana desanya. Hasil-hasil pembangunan yang dibiayai APBDes itu menjadi tanda tanya. Apa bentuknya dan berapa anggarannya.

Perangkat desa pun sudah mencoba menjelaskannya. Namun, penjelasan tersebut ditolak. Imammul Muttaqin, salah seorang yang ditokohkan dalam aksi itu, mengatakan sebenarnya mereka hanya menanyakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Beberapa tahun ini warga kurang puas dengan pembangunan. ”Mereka mempertanyakan anggaran desa,” ungkapnya.

Itu lah tujuan masyarakat datang ke kantor desa. Karena itu, lanjut Imammul, perlu transparansi agar warga paham dan mengerti. Dia menilai penjelasan perangkat desa kurang terperinci. Warga pun minta waktu untuk pertemuan lagi. ”Kami minta penjadwalan pertemuan. Kami menolak yang dipaparkan,” tandasnya. Saat ini, Desa Kepuh tidak memiliki kepala desa. Sebab, sebelumnya kepala desa setempat mengundurkan diri karena diduga terlibat skandal. Belum ada pejabat sementaranya.

Di sisi lain, Mukhsin mengatakan, warga meminta penjabaran APBDes mulai 2013. Begitu juga dana desanya. Padahal, dana desa baru mulai diterima desanya pada 2015. ”Kami sepakati pertemuan ulang,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Mukhsin, penjabarannya akan dipisah antara penggunaan dana desa dan dana lain sebelum dana desa. Soal PAD, menurut dia, sudah selesai. Warga sudah menerima. (sid/far)

KEJAYAN, Radar Bromo – Balai Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan, dilurug warga. Lepas Tarawih, pada Minggu (2/5) sekitar pukul 20.00, puluhan orang berduyun-duyun mendatangi kantor desa setempat. Mereka menuntut transparansi keuangan.

Setiba di balai desa, warga disambut perangkat. Mereka sudah menunggu. Karena itu, pertemuan segera berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, warga mempertanyakan pendapatan asli desa (PADes) selama ini. Berapa jumlahnya selama setahun? Digunakan untuk apa saja?

Seorang perangkat pun menjelaskan sumber dan penggunaan dana pendapatan asli desa (PADes) selama ini. ”Saya jabarkan bahwa PAD itu untuk kegiatan sosial. Dan, pendapatannya dari portal,” kata Mukhsin, perangkat Desa Kepuh. Penjelasan itu dianggap bisa diterima.

Namun, warga juga mempertanyakan transparansi penggunaan ABPDes mulai 2013. Begitu juga, penggunaan dana desanya. Hasil-hasil pembangunan yang dibiayai APBDes itu menjadi tanda tanya. Apa bentuknya dan berapa anggarannya.

Perangkat desa pun sudah mencoba menjelaskannya. Namun, penjelasan tersebut ditolak. Imammul Muttaqin, salah seorang yang ditokohkan dalam aksi itu, mengatakan sebenarnya mereka hanya menanyakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Beberapa tahun ini warga kurang puas dengan pembangunan. ”Mereka mempertanyakan anggaran desa,” ungkapnya.

Itu lah tujuan masyarakat datang ke kantor desa. Karena itu, lanjut Imammul, perlu transparansi agar warga paham dan mengerti. Dia menilai penjelasan perangkat desa kurang terperinci. Warga pun minta waktu untuk pertemuan lagi. ”Kami minta penjadwalan pertemuan. Kami menolak yang dipaparkan,” tandasnya. Saat ini, Desa Kepuh tidak memiliki kepala desa. Sebab, sebelumnya kepala desa setempat mengundurkan diri karena diduga terlibat skandal. Belum ada pejabat sementaranya.

Di sisi lain, Mukhsin mengatakan, warga meminta penjabaran APBDes mulai 2013. Begitu juga dana desanya. Padahal, dana desa baru mulai diterima desanya pada 2015. ”Kami sepakati pertemuan ulang,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Mukhsin, penjabarannya akan dipisah antara penggunaan dana desa dan dana lain sebelum dana desa. Soal PAD, menurut dia, sudah selesai. Warga sudah menerima. (sid/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/