alexametrics
27 C
Probolinggo
Sunday, 16 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Minta Rp 1 M untuk Sertifikasi 1.200 Aset Pemkab Pasuruan

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PASURUAN, Radar Bromo – DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong Pemkab segera menuntaskan sertifikasi aset-aset miliknya. Sertifikat itu penting sebagai bukti kepemilikan pemerintah atas aset-asetnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman berpendapat, sertifikasi aset tanah itu sebenarnya mudah. Meski yang belum disertifikasi 1.200-an, hanya perlu waktu dua tahun. Syaratnya, anggarannya cukup. ”Jika tahun ini tidak cukup anggarannya, bisa dianggarkan nanti saat PAK,” ungkapnya.

Menurut Kasiman, setiap aset dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Jadi tidak mudah untuk disalahgunakan. Per OPD memiliki asetnya sendiri. ”Yang terpenting saat ini segera dilakukan sertifikasi agar kepemilikannya jelas,” tandasnya.

Aset-aset tanah milik Pemkab Pasuruan yang belum disertifikatkan mencapai 1.200-an aset. Sebagian merupakan aset pemkab. Sebagian lagi tercatat sebagai aset pemerintah desa. Sudah ada kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, belum ada anggaran untuk mengurus.

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Tata Usaha BPN Kabupaten Pasuruan Sukardi mengatakan, pada 2021 ini Pemkab Pasuruan menandatangani kerja sama dengan BPN. Namanya, Poltrijuang. Perjanjian itu disepakati untuk mendukung sertifikasi tanah milik pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

”Sehingga program ini bisa didukung pemkab dan desa,” katanya.

Ada Ribuan Tanah Pemkab Pasuruan yang Belum Sertifikat

BPN sendiri menyatakan siap menerbitkan sertifikat aset tersebut. Semua bergantung pada pemkab dalam penyiapan berkas-berkas. Ada dua pola untuk sertifikasi aset pemkab tersebut. Pertama, melalui permohonan secara berkala. Kedua, diikutkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Permohonan berkala dilakukan pemkab dengan mengajukan ke BPN. Untuk program PTSL, sertifikasi mengikuti waktu dan proses di wilayah yang terkena program.

Hingga saat ini, BPN Kabupaten Pasuruan baru mengeluarkan 31 sertifikat tanah atas aset pemkab. Jumlah tersebut diterbitkan secara berkala pada Januari hingga April.

Mengenai target yang diajukan pemkab untuk menyertifikatkan 1.200-an asetnya, Sukardi menyatakan BPN siap saja. Yang terpenting berkas pengajuan disiapkan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Kepala Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan Timbul menjelaskan, sertifikasi 202 bidang tanah dilakukan dalam program PTSL. Jadi, masih ada sekitar seribu aset yang belum disertifikatkan.

”Anggarannya yang tersedia hanya sekitar Rp 121 juta. Kemungkinan tidak cukup,” ujarnya.

Karena hal itu, pada P-APBD 2021 ini, instansinya bakal mengajukan tambahan dana Rp 1 miliar. Sebab, sertifikasi aset ini memang membutuhkan dana tidak sedikit. (sid/far)

Mobile_AP_Rectangle 1

PASURUAN, Radar Bromo – DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong Pemkab segera menuntaskan sertifikasi aset-aset miliknya. Sertifikat itu penting sebagai bukti kepemilikan pemerintah atas aset-asetnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman berpendapat, sertifikasi aset tanah itu sebenarnya mudah. Meski yang belum disertifikasi 1.200-an, hanya perlu waktu dua tahun. Syaratnya, anggarannya cukup. ”Jika tahun ini tidak cukup anggarannya, bisa dianggarkan nanti saat PAK,” ungkapnya.

Menurut Kasiman, setiap aset dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Jadi tidak mudah untuk disalahgunakan. Per OPD memiliki asetnya sendiri. ”Yang terpenting saat ini segera dilakukan sertifikasi agar kepemilikannya jelas,” tandasnya.

Mobile_AP_Half Page

Aset-aset tanah milik Pemkab Pasuruan yang belum disertifikatkan mencapai 1.200-an aset. Sebagian merupakan aset pemkab. Sebagian lagi tercatat sebagai aset pemerintah desa. Sudah ada kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, belum ada anggaran untuk mengurus.

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Tata Usaha BPN Kabupaten Pasuruan Sukardi mengatakan, pada 2021 ini Pemkab Pasuruan menandatangani kerja sama dengan BPN. Namanya, Poltrijuang. Perjanjian itu disepakati untuk mendukung sertifikasi tanah milik pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

”Sehingga program ini bisa didukung pemkab dan desa,” katanya.

Ada Ribuan Tanah Pemkab Pasuruan yang Belum Sertifikat

BPN sendiri menyatakan siap menerbitkan sertifikat aset tersebut. Semua bergantung pada pemkab dalam penyiapan berkas-berkas. Ada dua pola untuk sertifikasi aset pemkab tersebut. Pertama, melalui permohonan secara berkala. Kedua, diikutkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Permohonan berkala dilakukan pemkab dengan mengajukan ke BPN. Untuk program PTSL, sertifikasi mengikuti waktu dan proses di wilayah yang terkena program.

Hingga saat ini, BPN Kabupaten Pasuruan baru mengeluarkan 31 sertifikat tanah atas aset pemkab. Jumlah tersebut diterbitkan secara berkala pada Januari hingga April.

Mengenai target yang diajukan pemkab untuk menyertifikatkan 1.200-an asetnya, Sukardi menyatakan BPN siap saja. Yang terpenting berkas pengajuan disiapkan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Kepala Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan Timbul menjelaskan, sertifikasi 202 bidang tanah dilakukan dalam program PTSL. Jadi, masih ada sekitar seribu aset yang belum disertifikatkan.

”Anggarannya yang tersedia hanya sekitar Rp 121 juta. Kemungkinan tidak cukup,” ujarnya.

Karena hal itu, pada P-APBD 2021 ini, instansinya bakal mengajukan tambahan dana Rp 1 miliar. Sebab, sertifikasi aset ini memang membutuhkan dana tidak sedikit. (sid/far)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2