alexametrics
25.6 C
Probolinggo
Monday, 4 July 2022

Hibahkan 5 Hektare untuk Lapas Terintegrasi, Lokasinya di Tapaan

PASURUAN, Radar Bromo – Keinginan pemerintah membangun lapas terintegrasi di Kota Pasuruan semakin dekat. Senin (3/5), Pemkot Pasuruan resmi menghibahkan lahan seluas 5 haktare ke Kemenkumham RI untuk keperluan itu.

Lahan itu terletak di Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Di tempat inilah bakal dibangun lapas terintegrasi oleh pemerintah pusat.

Kemarin, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf dengan Kepala Kanwil Jawa Timur Krismono. Prosesi yang berlangsung di Gedung Gradika Bhakti Praja itu juga disaksikan Menkopolhukam Mahfud MD dan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Saut Poltak Silitonga.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menyampaikan terima kasih kepada Menkopolhukam Mahfud MD dan jajarannya yang telah merespons usulannya membangun lapas terintegrasi. Menurutnya, overload warga binaan di Lapas Kota Pasuruan ini adalah masalah prioritas yang harus segera diselesaikan.

Allhamdulillah, kami bersyukur ada sambutan yang positif. Kami yakin jika pembinaan narapidana dilakukan secara utuh, maka bisa membantu mereka lebih mudah diterima kembali di tengah masyarakat,” ungkapnya.

MoU: Penandatngan MoU hibah lahan lapas pengganti yang dilakukan Pemkot Pasuruan dan Kemenkumham. (Foto: M Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Ia pun meyakini itu. Sebab, apa yang direncanakan ini adalah model pembinaan yang terencana, bertahap, terukur dan sistematis terhadap warga binaan atau narapidana. Terlebih mengenai fungsi pembinaan rohani yang akan dilakukan di pesantren lapas. Kata Gus Ipul -panggilannya-, hal itu akan melibatkan banyak pihak. Terutama dari unsur ulama dan tokoh agama.

Di sisi lain, pihaknya akan mengajukan permohonan ke Kemenkumham. Agar bangunan lapas yang ada di Jalan Panglima Sudirman juga dihibahkan ke pemkot. Dengan begitu ada proses saling hibah. Rencananya, gedung peninggalan kolonial Belanda itu bakal dijadikan museum.

Terpisah, Menkopolhukam Mahfud MD juga mendorong agar daerah lain bisa mengambil inisiatif seperti yang dilakukan Pemkot Pasuruan saat ini. “Daerah ambil inisiatif, pusat ambil alih dan terlibat dalam memberikan pendampingan. Saya akan kawal dan dampingi betul pembangunan Lapas terintegrasi ini,” urainya.

Dia juga berharap, Lapas terintegrasi ini menjadi momentum apik untuk kembali memasyarakatkan warga binaan melalui pembinaan yang terencana. Sebab overkapasitas yang terjadi terjadi di lapas maupun rutan selama ini menjadi persoalan yang klasik.

Belum lagi banyaknya warga binaan itu juga berdampak pada membengkaknya pengeluaran negara. Misalnya, untuk menjamin ketersediaan makanan dan kesehatan warga binaan.

“Menjadi seorang pemimpin tidak boleh putus asa karena melihat banyak masalah. Ini tugas kita, oleh sebab itu harus kita kerjakan bersama. Seperti tradisi di pesantren, kalau kamu tidak bisa mengerjakan seluruhnya, maka kerjakan yang bisa saja dulu,” terangnya.

Secara khusus, Mahfud juga meminta bantuan kepada para ulama Kota Pasuruan yang hadir dalam kegiatan kemarin. Agar mereka berperan penuh dalam membina rohani para narapidana.

“Kami di Jakarta segera desainkan layanan pesantren. Tentu ini juga butuh bantuan para kiai,” ungkap dia. (tom/hn)

PASURUAN, Radar Bromo – Keinginan pemerintah membangun lapas terintegrasi di Kota Pasuruan semakin dekat. Senin (3/5), Pemkot Pasuruan resmi menghibahkan lahan seluas 5 haktare ke Kemenkumham RI untuk keperluan itu.

Lahan itu terletak di Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Di tempat inilah bakal dibangun lapas terintegrasi oleh pemerintah pusat.

Kemarin, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf dengan Kepala Kanwil Jawa Timur Krismono. Prosesi yang berlangsung di Gedung Gradika Bhakti Praja itu juga disaksikan Menkopolhukam Mahfud MD dan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Saut Poltak Silitonga.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menyampaikan terima kasih kepada Menkopolhukam Mahfud MD dan jajarannya yang telah merespons usulannya membangun lapas terintegrasi. Menurutnya, overload warga binaan di Lapas Kota Pasuruan ini adalah masalah prioritas yang harus segera diselesaikan.

Allhamdulillah, kami bersyukur ada sambutan yang positif. Kami yakin jika pembinaan narapidana dilakukan secara utuh, maka bisa membantu mereka lebih mudah diterima kembali di tengah masyarakat,” ungkapnya.

MoU: Penandatngan MoU hibah lahan lapas pengganti yang dilakukan Pemkot Pasuruan dan Kemenkumham. (Foto: M Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Ia pun meyakini itu. Sebab, apa yang direncanakan ini adalah model pembinaan yang terencana, bertahap, terukur dan sistematis terhadap warga binaan atau narapidana. Terlebih mengenai fungsi pembinaan rohani yang akan dilakukan di pesantren lapas. Kata Gus Ipul -panggilannya-, hal itu akan melibatkan banyak pihak. Terutama dari unsur ulama dan tokoh agama.

Di sisi lain, pihaknya akan mengajukan permohonan ke Kemenkumham. Agar bangunan lapas yang ada di Jalan Panglima Sudirman juga dihibahkan ke pemkot. Dengan begitu ada proses saling hibah. Rencananya, gedung peninggalan kolonial Belanda itu bakal dijadikan museum.

Terpisah, Menkopolhukam Mahfud MD juga mendorong agar daerah lain bisa mengambil inisiatif seperti yang dilakukan Pemkot Pasuruan saat ini. “Daerah ambil inisiatif, pusat ambil alih dan terlibat dalam memberikan pendampingan. Saya akan kawal dan dampingi betul pembangunan Lapas terintegrasi ini,” urainya.

Dia juga berharap, Lapas terintegrasi ini menjadi momentum apik untuk kembali memasyarakatkan warga binaan melalui pembinaan yang terencana. Sebab overkapasitas yang terjadi terjadi di lapas maupun rutan selama ini menjadi persoalan yang klasik.

Belum lagi banyaknya warga binaan itu juga berdampak pada membengkaknya pengeluaran negara. Misalnya, untuk menjamin ketersediaan makanan dan kesehatan warga binaan.

“Menjadi seorang pemimpin tidak boleh putus asa karena melihat banyak masalah. Ini tugas kita, oleh sebab itu harus kita kerjakan bersama. Seperti tradisi di pesantren, kalau kamu tidak bisa mengerjakan seluruhnya, maka kerjakan yang bisa saja dulu,” terangnya.

Secara khusus, Mahfud juga meminta bantuan kepada para ulama Kota Pasuruan yang hadir dalam kegiatan kemarin. Agar mereka berperan penuh dalam membina rohani para narapidana.

“Kami di Jakarta segera desainkan layanan pesantren. Tentu ini juga butuh bantuan para kiai,” ungkap dia. (tom/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/