alexametrics
29.7 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Usulan Rehab RTLH di Kota Pasuruan Naik Jadi 250

PASURUAN, Radar Bromo – Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Pasuruan masih cukup banyak. Lantaran itu, tahun 2021 ini pemkot setempat kembali memanfaatkan kucuran bantuan stimulan untuk merehab RTLH di wilayahnya.

Kabid Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Budi Santoso menjelaskan, ratusan RTLH kembali diusulkan dapat bantuan agar luasan kawasan kumuh terus berkurang. “Jumlah yang diusulkan lebih banyak dari tahun sebelumnya,” ungkap Budi.

Pada 2020, pihaknya mengusulkan bantuan rehab RTLH untuk 200 unit. Meski begitu, bantuan hanya bisa dicairkan untuk 136 unit RTLH.

Sisanya tak lolos verifikasi karena beberapa hal. Seperti sudah pernah mendapat bantuan, tidak ada sertifikat atau tanah gendom, datanya belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). “Dari tahun sebelumnya 200 unit yang diusulkan, kami naikkan pada 2021 menjadi 250 unit,” ujar Budi.

Dia berharap ratusan RTLH yang diusulkan bisa lolos verifikasi. Dengan begitu, upaya mengentaskan luasan kawasan kumuh lebih cepat.

Besaran bantuan yang diusulkan sama dengan sebelumnya. Yakni, Rp 17,5 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU). “Ketentuannya, Rp 12,5 juta digunakan untuk belanja material dan Rp 5 juta untuk membayar upah pekerja,” terang Budi. (tom/mie)

PASURUAN, Radar Bromo – Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Pasuruan masih cukup banyak. Lantaran itu, tahun 2021 ini pemkot setempat kembali memanfaatkan kucuran bantuan stimulan untuk merehab RTLH di wilayahnya.

Kabid Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Budi Santoso menjelaskan, ratusan RTLH kembali diusulkan dapat bantuan agar luasan kawasan kumuh terus berkurang. “Jumlah yang diusulkan lebih banyak dari tahun sebelumnya,” ungkap Budi.

Pada 2020, pihaknya mengusulkan bantuan rehab RTLH untuk 200 unit. Meski begitu, bantuan hanya bisa dicairkan untuk 136 unit RTLH.

Sisanya tak lolos verifikasi karena beberapa hal. Seperti sudah pernah mendapat bantuan, tidak ada sertifikat atau tanah gendom, datanya belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). “Dari tahun sebelumnya 200 unit yang diusulkan, kami naikkan pada 2021 menjadi 250 unit,” ujar Budi.

Dia berharap ratusan RTLH yang diusulkan bisa lolos verifikasi. Dengan begitu, upaya mengentaskan luasan kawasan kumuh lebih cepat.

Besaran bantuan yang diusulkan sama dengan sebelumnya. Yakni, Rp 17,5 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU). “Ketentuannya, Rp 12,5 juta digunakan untuk belanja material dan Rp 5 juta untuk membayar upah pekerja,” terang Budi. (tom/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/